Berikut ini yaitu pembahasan wacana politik etis yg mencakup Pelaksanaan Politik Etis, tujuan politik etis, isi politik etis, pelopor politik etis, program politik etis, pengertian politik etis, tokoh pelopor politik etis, imbas politik etis, politik balas budi, pengertian politik balas akal, isi politik balas kecerdikan, tujuan politik balas kecerdikan.
Pengertian Politik Etis
Apakah yg dimaksud dgn politik etis?
Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu aliran yg menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab budpekerti bagi kemakmuran pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik kepada politik tanam paksa.
Pelaksanaan Politik Etis
Perubahan politik di negeri Belanda menenteng efek bagi kebijakan pada negara-negara jajahan Belanda, termasuk Indonesia (Hindia Belanda).
Golongan liberal di negeri Belanda yg mendapat tunjangan yg besar dr golongan penduduk , mendesak pemerintah Belanda untuk memajukan kehidupan di daerah jajahan.
Salah satu penganut politik liberal yakni Van Deventer. C.Th. van Deventer, merupakan salah seorang tokoh penganjur (Pencetus) Politik Etis.
Desakan ini mendapat pemberian dr pemerintah Belanda. Dalam pidato negara pada tahun 1901, Ratu Belanda, Wihelmina mengatakan:
“Negeri Belanda memiliki keharusan untuk mengusahakan kemakmuran dr penduduk Hindia Belanda”.
Pidato tersebut menandai permulaan kebijakan memakmurkan Hindia Belanda yg dikenal sebagai Politik Etis atau Politik Balas Budi.
Gambar: C.Th. van Deventer (Tokoh Politik Etis) |
Tokoh Pencetus Politik Etis
Keberadaan Politik Etis di Hindia Belanda tatkala itu, setidaknya diwarnai oleh sosok-sosok mereka, baik sebagai inisiator, fasilitator, eksekutor maupun kritikus dr kebijaksanaan tersebut.
Berikut ialah 5 tokoh Belanda yg mewarnai Politik Etis.
- Eduard Douwes Dekker (1820-1887)
- Pieter Brooshooft (1845 – 1921)
- Conrad Theodore van Deventer (1857-1915)
- Jacques Henrij Abendanon (1852-1925)
- Dr. Douwes Dekker (1879-1950)
Keberadaan Politik Etis di Hindia Belanda tatkala itu, setidaknya diwarnai oleh sosok-sosok mereka, baik selaku inisiator, fasilitator, eksekutor maupun kritikus dr kebijaksanaan tersebut.
Isi Politik Etis
Adapun tujuan (Isi) politik etis yaitu:
- Edukasi: mengadakan pendidikan.
- Irigasi: membangun fasilitas & jaringan pengairan.
- Transmigrasi/imigrasi: mengorganisasi perpindahan penduduk.
Politik etis yg dilaksanakan Belanda dgn melaksanakan perbaikan bidang irigasi, pertanian, transmigrasi, & pendidikan, sepintas kelihatan mulia. Namun di balik itu, acara-program ini dimaksudkan untuk kepentingan Belanda sendiri.
Timbulnya Elite Nasional (Kaum Terpelajar Pribumi)
Salah satu efek pelaksanaan Politik Etis yakni melahirkan golongan cerdik, alasannya berkat diselenggarakannya pendidikan (cendikiawan).
Sekolah-sekolah yg ada pada waktu itu ialah HIS (Holands Inlandsche School) yg didedikasikan bagi keturunan Indonesia asli yg berada pada golongan atas, sedangkan untuk golongan Indonesia orisinil dr kelas bawah ditawarkan sekolah kelas dua.
Dalam pendidikan tingkat menengah disediakan HBS (Hogere Burger School), MULO (Meer Uiterbreit Ondewijs), AMS (Algemene Middlebared School). Di samping itu ada beberapa sekolah kejuruan/keguruan seperti Kweek School, Normal School.
Adapun untuk pendidikan tinggi, ada Pendidikan Tinggi Teknik (Koninklijk Institut or Hoger Technisch Ondewijs in Netherlands Indie), Sekolah Tinggi Hukum (Rechshool), & Sekolah Tinggi Kedokteran yg berkembang sejak dr Sekolah Dokter Jawa, Stovia, Nias, & GHS (Geneeskundige Hooge School).
Pendidikan kesehatan (kedokteran tersebut di atas) yg semenjak 2 Januari 1849 semula lahir selaku sekolah dokter Jawa, kemudian pada tahun 1875 diubah menjadi Ahli Kesehatan Bumi Putra (Inlaends Geneekundige).
Dalam perkembangannya pada tahun 1902 menjadi Dokter Bumi Putra (Inlands Arts). Sekolah ini diberi nama STOVIA (School Tot Opleideng Van Indische Artsen) kemudian pada tahun 1913 diubah menjadi NIAS (Netherlands Indische Artesen School).
Dengan perkembangan di bidang pendidikan ini melahirkan golongan pintar & pintar yg mulai menimbang-nimbang perjuangan bangsa Indonesia dlm menghadapi penjajah.