Pengertian Pajak, Ciri, Jenis, Fungsi, dan Contohnya

Pajak yakni duit yg harus dibayarkan orang pada institusi sosial kepemerintahan. Salah satu ciri pajak yaitu ini yaitu pungutan yg bersifat wajib pada semua warga negara yg telah menyanggupi syarat sebagaimana dikontrol dlm undang-undang. Pajak memiliki bermacam-macam jenis dgn pengelompokkan yg berbeda-beda. Misalnya pengelompokkan pajak berdasarkan pada pengelolanya bisa dibedakan menjadi dua, yakni pajak pemerintah sentra & pajak pemerintah tempat.

Contoh pajak yg dikelola pemerintah pusat misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan contoh pajak yg dikelola oleh pemerintah tempat contohnya Pajak Hiburan, Pajak Restoran. Pemerintah memakai uang yg didapatnya dr pajak untuk bermacam-macam fungsi, salah satunya berfungsi selaku angaran negara.

Pajak

Pajak atau dlm Bahasa Inggris tax, berasal dr kata dlm Bahasa Latin taxo, yaitu biaya keuangan wajib atau jenis retribusi lain yg dikenakan pada wajib pajak (individu atau badan aturan) oleh organisasi pemerintah untuk mendanai aneka macam pengeluaran publik.

Kegagalan untuk mengeluarkan uang, bareng dgn penghindaran atau penolakan kepada perpajakan, bias dikenai hukuman oleh hukum. Perpajakan pertama yg diketahui terjadi di Mesir Kuno sekitar 3000–2800 SM.

Sebagian besar negara mempunyai sistem perpajakan untuk mengeluarkan uang keperluan publik & fungsi pemerintah yg lazim atau disepakati. Beberapa memungut tarif persentase tetap pajak atas pemasukan tahunan pribadi, namun sebagian besar skala pajak berdasarkan jumlah pemasukan tahunan.

Sebagian besar negara mengenakan pajak atas penghasilan individu maupun pemasukan perusahaan. Dalam istilah ekonomi, perpajakan mentransfer kekayaan dr rumah tangga atau bisnis ke pemerintah. Ini memiliki imbas yg mampu memajukan & meminimalkan pertumbuhan ekonomi & kesejahteraan ekonomi. Akibatnya, perpajakan ialah topik yg sungguh diperdebatkan.

Pengertian Pajak

Pajak yaitu pungutan wajib yg mesti dibayar oleh rakyat (wajib pajak) pada negara menurut undang-undang, dimana uang pajak tersebut akan dipakai untuk kepentingan pemerintah & kesejahteraan masyarakat biasa .

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

Adapun definisi pajak berdasarkan para andal, antara lain adalah selaku berikut;

1. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan

Pajak ialah suatu konstribusi wajib pada negara yg terhutang oleh setiap orang ataupun badan yg memiliki sifat memaksa, tetapi tetap menurut dgn Undang-Undang & tak mndapat imblaan dengan-cara eksklusif serta dipakai guna keperluan negara & kemakmuran rakyat.

2. Prof. Dr. MJH. Smeeths

Pajak yakni suatu prestasi yg diraih oleh pemerintah yg terhutang dgn melalui banyak sekali norma serta mampu untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dr masing-masing individual. Maksudnya yakni untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran atau pungutan rakyat pada pemerintah dgn menurut Undang-Undang yg berlaku atau peralihan kekayaan dr sektor swasta pada sektor publik yg mampu untuk dipaksakan serta yg eksklusif ditunjuk & digunakan pakai untuk membiayai keperluan negara.

4. Prof. Dr. PJA Andriani

Pajak yaitu iuran atau pungutan masyarakat pada negara yg dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yg wajib membayarnya yg sesuai dgn peraturan Undang-Undang dgn tak dapat memperole imbalan yg langsung bisa ditunjuk & digunakan dlm pembiayaan yg diharapkan negara.

5. Dr. Soeparman Soemahamidjaya

Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa duit ataupun barang yg dipungut oleh penguasa berdasarkan aneka macam norma hukum yg berlaku untuk menutup biaya produksi barang & pula jasa guna meraih kemakmuran penduduk .

6. Anderson Herschel M

Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dr sektor swasta ke sektor pemerintah serta tak merupakan akhir dr pelanggaran yg diperbuat, tetapi suatu keharusan dgn berdasarkan ketentuan yg berlaku tanpa imbalan serta dikerjakan guna membuat lebih mudah pemerintah dlm mengerjakan peran.

7. Cort Vander Linden

Pajak ialah sumbangan pada keuangan umum negara yg tak bergantung pada jasa khusus dr seorang penguasa.

Ciri Pajak 

Pajak mempunyai beberapa ciri, diantaranya yakni sebagai berikut;

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

Dalam hal ini setiap orang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan uang pajak. Akan namun, hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yg telah memenuhi syarat subjektif & syarat objektif. Yaitu warga negara yg mempunyai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dr Rp2.050.000 per bulan.

2. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara

Dalam hal ini, apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif & syarat objektif, maka ia wajib untuk mengeluarkan uang pajak. Apabila seseorang dengan-cara sengaja tak mengeluarkan uang pajak yg sebaiknya ia bayarkan, maka ia akan mendapatkan sanksi administratif maupun eksekusi dengan-cara pidana.

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Dalam hal ini menunjukkan bahwa pajak berbeda dgn retribusi. Contoh retribusi contohnya dikala kita mendapat faedah parkir, maka kita harus mengeluarkan uang sejumlah uang, yg dinamakan retribusi parker. Akan tetapi, pajak bukan seperti itu. Pajak adalah salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara.

Jadi saat mengeluarkan uang pajak dlm jumlah tertentu, kita tak pribadi mendapatkan manfaat atasb pajak yg dibayar, namun faedah yg akan kita peroleh contohnya berbentukperbaikan jalan raya di tempat kita, fasilitas kesehatan yg gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak-anak, & lain-lain.

4. Berdasarkan Undang-undang

Dalam hal ini menunjukkan bahwa ketentuan ihwal pajak diatur dlm undang-undang negara. Terdapat beberapa undang-undang yg mengatur wacana mekanisme perkiraan, pembayaran, & pelaporan pajak.

Jenis Pajak

Terdapat bermacam-macam jenis pajak dgn pengelompokkan masing-masing, yakni sebagai berikut:

Berdasarkan Cara Pemungutannya

Terdiri atas:

1. Pajak Langsung

Yaitu pajak yg bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak & tak mampu dialihkan pada orang lain. Atau dgn kata lain, proses pembayaran pajak mesti dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.

2. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yg bebannya bisa dialihkan pada pihak lain lantaran jenis pajak ini tak memiliki surat ketetapan pajak. Ini berarti bahwa pengenaan pajak tak dilaksanakan dengan-cara berkala melainkan dikaitkan dgn langkah-langkah perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan pada pihak lain.

Berdasarkan Sifatnya

Terdiri atas:

1. Pajak subjektif 

Yaitu pajak yg berpangkal pada subjeknya. Suatu pungutan dinamakan pajak subjektif alasannya adalah memperhatikan kondisi diri wajib pajak. Pajak subjektif contohnya pajak penghasilan (PPh) yg memperhatikan wacana kesanggupan wajib pajak dlm menghasilkan pemasukan atau uang.

2. Pajak objektif

Yaitu pajak yg berpangkal pada objeknya. Pajak objektif yaitu pungutan yg mengamati nilai dr objek pajak. Pajak objektif ini sendiri misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dr barang yg dikenakan pajak.

Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

Terdiri dari:

1. Pajak pusat 

Yaitu pajak yg dipungut & dikelola oleh Pemerintah Pusat, dlm hal ini sebagian besar pengelolaan pajak tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dr pajak sentra dipakai untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, perlindungan kesehatan & lain sebagainya.

Proses administrasi yg berafiliasi dgn pajak pusat dijalankan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan & Konsultasi Perpajakan (KP2KP) & Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pajak kawasan

Yaitu pajak yg dipungut & dikelola oleh Pemda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dr pajak tempat dipakai untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

Proses administasi yg berhubungan dgn pajak kawasan dijalankan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yg dibawahi oleh pemerintah tempat setempat.

Pada dasarnya, pajak sentra & pajak tempat saling bersinergi dlm membangun Indonesia dengan-cara nasional dr Aceh sampai Papua, jadi kedua jenis pajak tak bias dipisahkan satu sama lain, karena pembangunan nasional bisa berlangsung dgn baik apabila ada kesesuaian program kegiatan antara pemerintah sentra & pemerintah tempat.

Fungsi Pajak

Pajak memainkan kiprah penting melalui beberapa fungsinya yg sangat penting bagi suatu negara. Fungsi pajak tersebut meliputi:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yg berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dalam membiayai peran-peran rutin negara & pelaksanaan pembangunan, negara membutuhkan ongkos. Biaya tersebut bisa diperoleh dr penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah mampu mengontrol perkembangan ekonomi lewat kebijaksanaan pajak. Melului fungsi ini, pajak mampu dipakai sebagai alat untuk meraih tujuan. Misalnya, dlm rangka menggiring penanaman modal, baik dlm negeri maupun luar negeri, diberikan bermacam-macam macam akomodasi keringanan pajak. Untuk melindungi buatan dlm negeri, pemerintah memutuskan bea masuk yg tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk mengerjakan kebijakan yg berhubungan dgn stabilitas harga lewat penerimaan pajak, sehingga inflasi bisa dikendalikan, Hal tersebut bisa dikerjakan oleh pemerintah dgn cara, contohnya jalan mengontrol uang yg berdar di penduduk , pemungutan pajak, penggunaan pajak dengan-cara efektif & efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan dimaksdukan agar pajak yg telah diterima oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, tergolong untuk pembiayaan pembangunan sehingga bisa membuka kesempatan kerja, yg pada risikonya akan bisa meningkatkan pemasukan masyarakat.

Contoh Pajak

Berikut ini pola-teladan pajak, baik yg dikelola oleh pemerintah pusat & kawasan, yaitu selaku berikut:

Pajak yg dikelola oleh pemerintah pusat, umpamanya:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi & Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)

Pajak yg dikelola oleh pemerintah sentra, umpamanya:

1. Pajak provinsi, terdiri atas:

   1. Pajak Kendaraan Bermotor
   2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
   3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
   4. Pajak Air Permukaan
   5. Pajak Rokok

2. Pajak kabupaten/kota, terdiri atas:
3. Pajak Hotel
4. Pajak Restoran
5. Pajak Hiburan
6. Pajak Reklame
7. Pajak Penerangan Jalan
8. Pajak Mineral Bukan Logam & Bantuan
9. Pajak Air Tanah
10. Pajak Sarang Burung Walet
11. Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan
12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Sebagai berita pelengkap, mulai tahun 2014, Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Perdesaan & Perkotaan masuk dlm klasifikasi pajak daerah. Sedangkan Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan masih tetap merupakan pajak sentra.

Nah, itulah tadi penjelasan lengkap pada segenap pembaca terkait dgn materi pengertian pajak menurut para jago, ciri, jenis, fungsi, & contohnya dlm aneka macam bidang. Semoga melalui artikel ini bisa menawarkan pengetahuan serta menambah pengetahuan.