Politik etis yg diketahui dlm Bahasa Inggris ethische politiek hakekatnya yakni kebijakan resmi pemerintah kolonial Hindia Belanda (sekarang Indonesia) selama empat dekade dr 1901 sampai pendudukan Jepang tahun 1942. Hal itu diumumkan oleh Ratu Belanda Wilhelmina bahwa Belanda mempunyai tanggung jawab etis untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengumuman tersebut sangat kontras dgn dogma resmi sebelumnya bahwa Indonesia ialah daerah yg menciptakan laba.
Realitas sosial ini pula menandai dimulainya kebijakan pembangunan modern, sedangkan kekuatan dlm arti kolonialisme lainnya berbicara ihwal misi peradaban, yg khususnya melibatkan penyebaran budaya mereka pada orang-orang terjajah. Kebijakan tersebut menekankan pada perbaikan keadaan kehidupan material, yg diupayakan melalui trilogi, yakni edukasi, irigasi, & transmigrasi. Penerapan politik etis lewat trilogi tersebut menunjukkan dampak bagi bangsa Indonesia, salah satunya yaitu kehadiran kaum terpelajar.
Politik Etis
Belanda merasa mulai tertekanan karena perubahan dr kebijakan keuntungan sebelumnya yg diperoleh dr Bangsa Indonesia. Belanda merasa berhutang pada Indonesia atas semua kekayaan yg berhasil diambilnya selama beberapa dekade sebelumnya. Kebijakan Etis atau yg kita kenal dgn ungkapan “politik etis” ialah hasil dr perasaan ini.
Dimulai dr tahun 1901 hingga dgn 1902 & dimaksudkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di koloni di atas keuntungan dgn berkonsentrasi pada tiga bidang utama pembangunan: edukasin, irigasi, dan transmigrasi.
Politik etis memang memiliki beberapa pencapaian, & Belanda memang meningkatkan pengeluaran untuk kesehatan penduduk sekitar sepuluh kali lipat namun pada risikonya gagal. Sebagian kegagalan ini disebabkan oleh efek kemajuan penduduk di Jawa, namun perlu pula dicatat bahwa pemerintah kolonial menekankan pembangunan ekonomi di atas kesejahteraan penduduk biasa .
Dalam arti pendidikan, politik etis tak hanya gagal menjangkau lebih banyak didominasi penduduk, tetapi mesti diukur terhadap upaya rezim kolonial yang lain ketika ini. Contoh terdekat yg bisa dibandingkan ialah Amerika di Filipina, yg jauh lebih berhasil memberikan pendidikan pada penduduk lokal dibandingkan dengan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda.
Dilihatdari segi signifikansinya, di bidang pendidikan, walaupun politik etis tak cuma gagal menjangkau sebagian besar penduduk, tetapi kebijakan ini menolong melahirkan para pemimpin, mirip Sukarno, dr gerakan nasionalis Indonesia di masa depan. Dilihat dgn cara ini, politik etis memainkan peran yg signifikan bila tak disengaja, dlm perkembangan nasionalisme Indonesia.
Pengertian Politik Etis
Politik etis yaitu pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral untuk memperlihatkan kemakmuran pada penduduk Indonesia sebab sudah memberikan kemakmuran bagi masyarakat & kerajaan Belanda.
Sehingga dlm hal ini politik etis merupakan kebijakan atau bisa disebut pula Kebijakan Etis Belanda yaitu kebijakan resmi pemerintah kolonial Indonesia selama empat dekade dr 1901 hingga pendudukan Jepang tahun 1942. Kebijakan Etis Belanda menekankan pada perbaikan keadaan kehidupan material.
Akan namun, kebijakan tersebut menghadapi permasalahan seperti terjadinya kekurangan dana yg serius, ekspektasi yg membengkak & kurangnya penerimaan dlm pembentukan kolonial Belanda, & sebagian besar lenyap oleh permulaan Depresi Besar pada tahun 1930.
Pengertian Politik Etis Menurut Para Ahli
Adapun definisi politik etis berdasarkan para mahir, antara lain:
- Encyclopedia Britannica, Politik etis dlm sejarah Indonesia adalah acara yg diperkenalkan oleh Belanda di Hindia Timur pada pergantian masa ke-20 yg bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat adat Indonesia (Jawa).
Sejarah Politik Etis
Ketika garis perbatasan Hindia Belanda mulai membentuk Indonesia dikala ini, Ratu Belanda Wilhelmina membuat pengumuman dlm pidato tahunannya pada tahun 1901 yg memberitahukan bahwa kebijakan baru, “Politik Etis” akan diluncurkan.
Kebijakan tersebut (mengakui bahwa Belanda memiliki hutang kehormatan terhadap orang Indonesia) bermaksud untuk meningkatkan standar hidup penduduk orisinil. Cara untuk meraih ini adalah intervensi langsung negara dlm kehidupan (ekonomi), yg dikembangkan di bawah slogan “edukasi, irigasi, & transmigrasi”. Namun, pendekatan gres ini tak terbukti sukses dlm meningkatkan persyaratan hidup masyarakat Indonesia.
Politik etis Belanda ini menyiratkan satu imbas samping yg mendalam & menjangkau jauh. Komponen pendidikannya menunjukkan bantuan yg signifikan terhadap kebangkitan nasionalisme Pan-Indonesia dgn menunjukkan alat intelektual pada orang Indonesia untuk mengontrol & mengartikulasikan keberatan mereka terhadap pemerintahan kolonial.
Politik etis memberi sejumlah kecil elit Indonesia pemikiran politik Barat tentang kebebasan & demokrasi. Untuk pertama kalinya penduduk asli Nusantara mulai mengembangkan kesadaran nasionalnya selaku “orang Indonesia”.
Pada tahun 1908 mahasiswa di Batavia mendirikan asosiasi Budi Utomo, penduduk politik pribumi pertama. Peristiwa ini sering dianggap selaku kelahiran nasionalisme bangsa Indonesia. Ini membentuk tradisi politik di mana koordinasi antara elit muda Indonesia & pemerintah kolonial Belanda diperlukan mengarah pada perolehan kemerdekaan.
Latar Belakang Politik Etis
Beberapa hal yg melatarbelakangi kehadiran politik etis, diantaranya yaitu:
- Sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia
- Sistem ekonomi liberal tak mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat
- Belanda memberi pemfokusan & penindasan pada rakyat
- Rakyat kehilangan tanahnya
- Adanya kritik dr kaum intelektual yg berasal dr Belanda sendiri
Isi Politik Etis
Van Deventer menyatakan bahwa ada 3 cara untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia yg dinamakan Trilogi Van Deventer. Isi dr Trilogi tersebut yaitu:
-
Edukasi (Pendidikan)
Pendidikan mulanya dijalankan pada sekolah kelas satu yg diperuntukkan bagi anak-anak pegawai negeri & orang yg mempunyai kedudukan atau berharta. Tahun 1903 ada 14 sekolah kelas satu yg berkedudukan di Ibukota Karesidenan & 29 di Ibukota Afdeling. Adapun mata pelajaran yg diajarkan mirip membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah & menggambar.
Pendidikan kelas dua didedikasikan khusus bagi belum dewasa pribumi yg mempunyai kelompok bawah. Pada tahun 1903 di Jawa & Madura terdapat 245 sekolah kelas dua negeri & 326 sekolah Fartikelir antara lain 63 dr Zending.
Pada tahun 1892, jumlah muridnya yaitu sebanyak 50.000. Pada tahun 1902 ada 1.632 anak pribumi yg berguru di sekolah Eropa. Terdapat tiga sekolah Osvia yg ditujukan untuk menciptakan calon-calon pamong praja, yg masing-masing sekolah tersebut berada di Bandung, Magelang, & Probolinggo.
-
Irigasi (Pengairan)
Irigasi atau pengairan merupakan sarana yg sungguh penting untuk pertanian. Sistem ini oleh pihak pemerintah semenjak 1885 dgn luas 96.000 anyir untuk irigasi Berantas & Demak. Kemudian tahun 1902 luasnya bertambah menjadi 173.000 anyir. Melalui irigasi tersebut tanah pertanian akan menjadi subur & produksinya bertambah
-
Transmigrasi (Perpindahan Penduduk)
Program transmigrasi menenteng dampak positif pada terkelola atau terolahnya tanah-tanah di luar Jawa yg pada mulanya belum dimasak menjadi lahan perkebunan. Melalui aktivitas pengolahan lahan tersebut akan diperoleh penghasilan. Selain itu, transmigrasi pula dilaksanakan dgn tujuan untuk melaksanakan pengurangan kepadatan penduduk Jawa.
Pada tahun 1865 jumlah total penduduk Jawa & Madura sebanyak 14 juta jiwa. Kemudian pada tahun 1900 mengalami peningkatan menjadi dua kali lipat. Pada kurun ke-19 terjadi migrasi penduduk dr Jawa Tengah ke Jawa Timur¸yang dikaitkan dgn adanya perluasan perkebunan tebu & tembak.
Migrasi penduduk dr Pulai Jawa ke Sumatra Utara disebabkan karena ada undangan besar terhadap tenaga kerja perkebunan yg ada di Sumatra Utara terutama di Deli, sedangkan yg bermigrasi ke Lampung mempunyai tujuan untuk menetap.
Tujuan Politik Etis
Politik etis bermaksud untuk memajukan tiga bidang yaitu edukasi yg dijalankan dgn mengadakan pendidikan, irigasi yg dijalankan dgn membuat sarana & jaringan pengairan, & transmigrasi yg dikerjakan dgn mengorganisasi perpindahan penduduk, seperti yg telah dijelaskan di atas.
Politik etis yg dijalankan Belanda melalui perbaikan pada bidang edukasi, irigasi, transmigrasi apabila dilihat sekilas memang terlihat mulia, tapi dibalik semua itu, tujuan program-acara tersebut mengarah pada kepentingan Belanda sendiri.
Dampak Politik Etis Bagi Bangsa Indonesia
Beberapa dampak diberlakukannya politik etis bagi bangsa Indonesia, diantaranya yakni:
- Pembangunan infrastruktur seperti pengerjaan rel kereta api membuat lebih mudah perpindahan barang & manusia menjadi lancar.
- Keberadaan sekolah-sekolah tersebut memunculkan kaum terpelajar atau cendekiawan yg menjadi penggerak Pergerakan Nasional, contohnya Soetomo Mahasiswa STOVIA yg mendirikan Organisasi Budi Utomo.
- Pembangunan infrastruktur pertanian yg dlm hal ini adalah bendungan berguna dlm pengairan.
- Berdirinya sekolah-sekolah seperti:
- Hollandsc Indlandsche School (HIS) yg setara Sekolah Dasar (Sekolah Dasar)
- Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs (MULO) yg setara Sekolah Mengenah Pertama (Sekolah Menengah Pertama)
- Algemeene Middlebare School (AMS) yg setara Sekolah Mengenah Umum (SMU)
- Kweek School (Sekolah Guru) yg diperuntukkan bagi kaum bumi putra
- Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik)
- School Tot Opleiding Van Indische Artsen atau disingkat STOVIA yg merupakan sekolah kedokteran
Nah, itulah tadi postingan yg bisa kami kemukakan pada segenap pembaca berkenaan dgn pengertian politik etis berdasarkan para hebat, sejarah, latar belakang, isi, tujuan, & dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Semoga memperlihatkan pengetahuan untuk seluruhnya.