Pemerintah telah menerbikan ketentuan/peraturan UN – Ujian Nasional 2023/2023 lewat Perbendikbud No.144 Tahun 2023.
Perbendikbud No.144 Tahun 2023. Download DI SINI
SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2023
TENTANG
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dlm rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6), Pasal 67 ayat (3), & Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana sudah diubah dgn Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 perihal Standar Nasional Pendidikan, perlu memutuskan Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan ihwal Kriteria Kelulusan Peserta Didik dr Satuan Pendidikan & Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan & Ujian Nasional;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ihwal Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana sudah diubah dgn Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2023 perihal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 perihal Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dgn Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2023 perihal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ihwal Pembentukan & Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana sudah berulang kali diubah beberapa kali terakhir dgn Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2023 ihwal Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ihwal Pembentukan & Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, & Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, & Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana sudah berulang kali diubah terakhir dgn Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2023 ihwal Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 wacana Kedudukan, Tugas, & Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, & Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana sudah berulang kali diubah terakhir dgn Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 perihal Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar & Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar & Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 wacana Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar & Menengah & Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 perihal Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar & Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, & Program Paket C;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar & Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 perihal Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, & Program Paket C;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 perihal Pendidikan Keagamaan Islam;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yg dimaksud dengan:
1. Satuan pendidikan yaitu satuan pendidikan dasar & menengah yg meliputi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Sekolah Menengan Atas/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Sekolah Menengah kejuruan/MAK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), & Pondok Pesantren.
2. Pendidikan Kesetaraan yakni program pendidikan nonformal yg mencakup Program Paket B, Program Paket C, & Program Paket C Kejuruan.
3. Jenjang pendidikan ialah tahapan pendidikan yg ditetapkan berdasarkan tingkat pertumbuhan peserta didik, tujuan yg akan dicapai, & kemampuan yg dikembangkan.
4. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah aktivitas pengukuran & penilaian kompetensi peserta didik yg dijalankan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran.
5. Ujian Nasional yg selanjutnya disebut UN ialah kesibukan pengukuran & penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan dengan-cara nasional pada mata pelajaran tertentu.
6. UN Susulan ialah cobaan nasional yg diselenggarakan bagi peserta didik yg berhalangan mengikuti UN alasannya adalah argumentasi tertentu & diikuti bukti yg sah.
7. Ujian kompetensi keahlian adalah cobaan nasional yg terdiri atas ujian teori & cobaan praktik kejuruan.
8. Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Nilai S/M/PK adalah nilai adonan antara Nilai Ujian S/M/PK & rata-rata nilai rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK).
9. Nilai Ujian Nasional yg selanjutnya disebut Nilai UN ialah nilai yg diperoleh peserta didik dr UN.
10. Nilai Akhir mata pelajaran yg selanjutnya disebut NA yakni nilai campuran antara Nilai S/M/PK & Nilai UN.
11. Kriteria kelulusan yaitu persyaratan pencapaian sekurang-kurangnyauntuk dinyatakan lulus.
12. Badan Standar Nasional Pendidikan yg selanjutnya disebut BSNP ialah badan mandiri & independen yg bertugas untuk mengadakan UN.
13. Wustha yakni pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dgn kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
14. Kisi-kisi soal UN ialah pola dlm pengembangan & perakitan soal UN yg disusun berdasarkan Standar Kompetensi & Kompetensi Dasar dlm Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar & Menengah.
15. Paket naskah soal UN adalah kombinasi perangkat tes yg pararel, terdiri atas sejumlah butir soal yg dirakit sesuai dgn kisi-kisi soal UN.
16. Dokumen UN ialah materi UN yg bersifat belakang layar, terdiri atas naskah soal, Compact Disk Listening Comprehension, lembar tanggapan yg sudah diisi, daftar hadir, & informasi jadwal.
17. Dokumen penunjang UN yakni seluruh materi UN yg tak bersifat diam-diam, terdiri atas blanko daftar hadir, blanko lembar jawaban, blanko gosip jadwal, tata tertib, pakta integritas, amplop naskah & amplop lembar jawaban.
18. Lembar Jawaban Ujian Nasional yg selanjutnya disebut LJUN yaitu lembaran kertas yg dipakai oleh peserta didik untuk menjawab soal UN.
19. Surat keterangan hasil cobaan nasional yg selanjutnya disebut SKHUN ialah surat keterangan yg berisi Nilai S/M/PK dr setiap mata pelajaran yg diujikan dengan-cara nasional, Nilai UN, & NA.
20. Prosedur Operasi Standar yg selanjutnya disebut POS ialah urutan langkah baku yg mengatur teknis pelaksanaan UN & Ujian S/M/PK yg ditetapkan oleh BSNP.
21. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia.
22. Menteri adalah Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia.
23. Perguruan Tinggi yaitu akademi tinggi negeri yg ditetapkan oleh BSNP sebagai koordinator pengawasan pelaksanaan UN berdasarkan rekomendasi dr Majelis Rektor PTN Indonesia.
24. Pemerintah yaitu pemerintah pusat.
25. Pemda ialah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
BAB II
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 2
Peserta didik dinyatakan lulus dr satuan pendidikan sehabis:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. mendapatkan nilai sekurang-kurangnyabaik pada penilaian selesai untuk seluruh mata pelajaran;
c. lulus Ujian US/M/PK; &
d. lulus UN.
Pasal 3
(1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dlm Pasal 2 huruf a, untuk peserta didik:
a. SMP/MTs & SMPLB apabila sudah menuntaskan pembelajaran dr kelas VII sampai dgn kelas IX;
b. Sekolah Menengan Atas/MA, SMALB, & Sekolah Menengah kejuruan/MAK apabila sudah menuntaskan pembelajaran dr kelas X sampai dgn kelas XII;
c. SMP/MTs & SMA/MA yg menerapkan metode akselerasi atau metode kredit semester (SKS) apabila telah menuntaskan seluruh mata pelajaran yg dipersyaratkan; &
d. Program Paket B & Program Paket C, apabila telah menuntaskan keseluruhan derajat kompetensi masing-masing jenjang acara.
(2) SMP/MTs & Sekolah Menengan Atas/MA yg menerapkan sistem akselerasi atau tata cara kredit semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter c mesti mempunyai izin dr dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama provinsi/kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dgn kewenangan masing-masing.
(3) Ketentuan keikutsertaan peserta didik dr sekolah penyelenggara metode akselerasi atau SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad c dikelola dlm POS UN.
Pasal 4
Kriteria nilai sekurang-kurangnyabaik pada penilaian simpulan untuk seluruh mata pelajaran sebagaimana dimaksud dlm Pasal 2 huruf b ditetapkan oleh satuan pendidikan.
Pasal 5
(1) Kriteria kelulusan peserta didik dr Ujian S/M/PK untuk semua mata pelajaran sebagaimana dimaksud dlm Pasal 2 huruf c ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M/PK.
(2) Kriteria kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mínimal rata-rata nilai & mínimal nilai setiap mata pelajaran yg ditetapkan oleh satuan pendidikan.
(3) Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dr adonan:
a. Rata-rata nilai rapor dgn bobot 70%:
1) Semester I hingga dgn semester V pada SMP/MTs, SMPLB, & Paket B/Wustha;
2) Semester III hingga dgn semester V pada SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, & Paket C;
3) Semester I sampai dgn semester V bagi SMP/MTs & SMA/MA yg menerapkan SKS.
b. Nilai Ujian S/M/PK dgn bobot 30%.
Pasal 6
(1) Kriteria kelulusan peserta didik untuk Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/Sekolah Menengah kejuruan/MAK, Program Paket B/Wustha, & Program Paket C adalah:
a. NA setiap mata pelajaran yg diujinasionalkan terendah 4,0 (empat koma nol); &
b. rata-rata NA untuk semua mata pelajaran paling rendah 5,5 (lima koma lima).
(2) NA merupakan campuran Nilai S/M/PK & Nilai UN dgn bobot 50% Nilai S/M/PK & 50% Nilai UN.
Pasal 7
Kelulusan peserta didik dari:
a. SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yg bersangkutan dlm rapat dewan guru.
b. Program Paket B/Wustha & Program Paket C ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yg bersangkutan dlm rapat dewan tutor bersama Pamong Belajar pada SKB Pembina.
BAB III
PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI UJIAN
SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
Pasal 8
(1) Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian S/M/PK & UN:
a. sudah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu;
b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai semester I tahun pertama hingga dgn semester I tahun terakhir;
c. mempunyai laporan lengkap penilaian hasil berguru pada Pendidikan Kesetaraan; &
d. belum pernah lulus dr satuan pendidikan pada jenjang yg sama.
(2) Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan berasal dr Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pondok Pesantren penyelenggara acara Wustha, atau golongan berguru sejenis.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) & ayat (2) dikontrol dlm POS Ujian S/M/PK atau POS UN yg ditetapkan oleh BSNP.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DALAM UJIAN
SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
Pasal 9
(1) Peserta didik yg menyanggupi syarat sebagaimana dimaksud dlm Pasal 8 berhak mengikuti Ujian S/M/PK & UN.
(2) Peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, & tunalaras yg memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dlm Pasal 8 berhak mengikuti Ujian S/M/PK & UN.
(3) Peserta didik yg karena alasan tertentu dgn disertai bukti yg sah berhalangan mengikuti UN dapat mengikuti UN Susulan sesuai jadwal yg diputuskan dlm POS UN yg ditetapkan oleh BSNP.
(4) Peserta didik yg tak lulus mampu mengikuti ujian tahun berikutnya sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-ajakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak peserta didik dlm Ujian S/M/PK & UN dikelola dlm POS US/M/PK atau POS UN yg ditetapkan oleh BSNP.
BAB V
PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN
Pasal 10
Satuan pendidikan melaksanakan Ujian S/M/PK untuk semua mata pelajaran.
Pasal 11
Ujian S/M/PK dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dgn POS Ujian S/M/PK yg ditetapkan oleh satuan pendidikan di bawah kerjasama dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor kementerian agama kabupaten/kota, & kantor wilayah kementerian agama provinsi.
Pasal 12
Ujian S/M/PK dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN sesuai dgn jadwal yg ditetapkan oleh satuan pendidikan yg bersangkutan.
Pasal 13
(1) Nilai S/M/PK diserahkan oleh setiap satuan pendidikan pada Pelaksana UN tingkat Pusat.
(2) Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMP/MTs/SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, & Program Paket C diterima oleh Pelaksana UN tingkat Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan UN.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan & penerimaan Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) & ayat (2) dikelola lebih lanjut dlm POS UN yg ditetapkan oleh BSNP.
BAB VI
PENYELENGGARAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN
UJIAN NASIONAL
Pasal 14
(1) BSNP menyelenggarakan UN melakukan pekerjaan sama dgn instansi terkait di lingkungan Pemerintah, pemerintah kawasan provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, & satuan pendidikan.
(2) BSNP sebagai Penyelenggara UN bertugas:
a. menyusun POS pelaksanaan UN;
b. memberi rekomendasi pada Menteri tentang pembentukan Pelaksana UN tingkat Pusat;
c. melaksanakan kerjasama antisipasi & pengawasan pelaksanaan UN dengan-cara nasional; &
e. melaksanakan evaluasi & menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan UN.
(3) Pelaksana UN tingkat Pusat ditetapkan dgn Keputusan Menteri & bertanggung jawab pada Penyelenggara UN.
(4) Pelaksana UN tingkat Provinsi ditetapkan dgn Keputusan gubernur & bertanggung jawab pada Pelaksana UN tingkat Pusat.
(5) Pelaksana UN tingkat Provinsi terdiri atas dinas pendidikan provinsi, kantor wilayah kementerian agama provinsi, sekolah tinggi tinggi, & forum penjaminan kualitas pendidikan.
(6) Pelaksana UN tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dgn Keputusan Bupati/Wali Kota & bertanggung jawab pada Pelaksana UN tingkat Provinsi.
(7) Pelaksana UN tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas dinas pendidikan kabupaten/kota & kantor kementerian agama kabupaten/kota.
(8) Pelaksana UN tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dgn Keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota & bertanggung jawab pada Pelaksana UN tingkat Kabupaten/Kota.
(9) Pelaksana UN tingkat Pusat, Pelaksana UN tingkat Provinsi, Pelaksana UN tingkat Kabupaten/Kota, & Pelaksana UN tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas & tanggung jawab untuk melaksanakan & mengawasi UN.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan & pengawasan UN dikontrol dlm POS UN yg ditetapkan oleh BSNP.
Pasal 15
(1) UN untuk sekolah/madrasah & Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan 1 (satu) kali dlm satu tahun.
(2) UN SMA/MA, SMALB, & Sekolah Menengah kejuruan/MAK dilaksanakan pada bulan April tahun 2023.
(3) UN Program Paket C dilaksanakan sehabis pengumuman hasil UN Sekolah Menengan Atas/MA, SMALB & SMK/MAK.
(4) UN Susulan SMA/MA, SMALB & SMK/MAK serta Program Paket C dilaksanakan satu ahad setelah pelaksanaan UN.
(5) Ujian praktik kejuruan untuk SMK/MAK dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum penyelenggaraan UN.
(6) Kelulusan peserta didik dr satuan pendidikan SMA/MA, SMALB, Sekolah Menengah kejuruan/MAK & Program Paket C, diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat satu bulan sehabis penyelenggaraan UN.
(7) UN untuk SMP/MTs & SMPLB dilaksanakan pada bulan Mei 2023.
(8) UN Program Paket B/Wustha dilaksanakan sesudah pengumuman hasil UN SMP/MTs & SMPLB.
(9) UN susulan SMP/MTs & SMPLB serta Program Paket B/Wustha dilaksanakan satu ahad sehabis UN.
(10) Kelulusan peserta didik dr satuan pendidikan SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B/Wustha diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat satu bulan sehabis pelaksanaan UN.
Pasal 16
Mata pelajaran yg diujikan pada UN diatur lebih lanjut dlm POS UN yg ditetapkan oleh BSNP.
Pasal 17
(1) Ujian kompetensi keahlian kejuruan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 15 ayat (5) terdiri atas teori kejuruan & praktik kejuruan.
(2) Ujian teori kejuruan SMK/MAK dilaksanakan oleh dinas pendidikan provinsi.
(3) Ujian praktik kejuruan SMK/MAK dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersama dunia industri dan/atau asosiasi profesi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian kompetensi keahlian kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikontrol dlm POS UN yg ditetapkan oleh BSNP.
Pasal 18
Orang perseorangan, kalangan, dan/atau forum yg terlibat dlm pelaksanaan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keselamatan, & kelancaran pelaksanaan UN
Pasal 19
Pemerintah & pemerintah daerah melakukan sosialisasi UN. Pasal 20
(1) Pelaksanaan UN SMA/MA & Sekolah Menengah kejuruan dapat dikerjakan lewat cobaan berbasis kertas (Paper Based Test) dan/atau cobaan berbasis komputer (Computer Based Test).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UN sebagaimana dimaksud dlm ayat (1) diatur lebih lanjut dlm POS UN yg ditetapkan oleh BSNP.
Pasal 21
Kementerian memetakan hasil UN pada tingkat sekolah/madrasah, kabupaten/kota, provinsi, & nasional.
BAB VII
BAHAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN
UJIAN NASIONAL
Pasal 22
(1) Kisi-kisi soal Ujian S/M/PK disusun menurut Standar Kompetensi & Kompetensi Dasar dlm Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
(2) Kisi-kisi soal UN disusun berdasarkan Standar Kompetensi & Kompetensi Dasar sebagaimana tercantum dlm Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar & Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 perihal Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, & Program Paket C.
(3) Kisi-kisi soal Ujian S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun & ditetapkan oleh satuan pendidikan.
(4) Kisi-kisi soal UN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memakai kisi-kisi soal UN sebagaimana ditetapkan dlm Peraturan BSNP Nomor 0027/P/BSNP/IX/2023.
Pasal 23
(1) Satuan pendidikan menyusun naskah soal Ujian S/M/PK menurut kisi-kisi soal Ujian S/M/PK.
(2) Pelaksana Tingkat Pusat menyusun naskah soal UN menurut kisi-kisi soal UN yg sudah ditetapkan.
(3) Pelaksana Tingkat Pusat mempersiapkan paket naskah soal UN yg dipilih dr bank soal sesuai dgn kisi-kisi UN.
(4) BSNP menelaah & menetapkan naskah soal UN yg mekanismenya dikontrol dlm POS UN.
(5) Naskah soal UN tergolong dlm pembagian terstruktur mengenai dokumen negara yg bersifat diam-diam, kecuali naskah soal UN praktik kejuruan.
Pasal 24
(1) Penyiapan, penggandaan, & pendistribusian bahan Ujian S/M/PK dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
(2) Penggandaan bahan UN SMP/MTs, SMPLB & Program Paket B/Wustha, Sekolah Menengan Atas/MA, Sekolah Menengah kejuruan/MAK, SMALB, Program Paket C dijalankan oleh pelaksana UN Tingkat Provinsi dengan-cara regional.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan regional, penggandaan, & pendistribusian bahan UN, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Badan Penelitian & Pengembangan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan.
BAB VIII
BIAYA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN
UJIAN NASIONAL
Pasal 25
(1) Biaya pelaksanaan Ujian S/M/PK menjadi tanggung jawab pemerintah tempat & satuan pendidikan yg bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan & pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah & pemerintah kawasan.
Pasal 26
Pemerintah, pemerintah kawasan, & satuan pendidikan tidak boleh memungut ongkos pelaksanaan UN dr peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yg membiayai peserta didik.
BAB IX
SANKSI
Pasal 27
(1) Orang perseorangan, kalangan, dan/atau lembaga yg terbukti dengan-cara sah melaksanakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dlm Pasal 18, akan diproses & dikenakan sanksi sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-usul.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran & sanksi dikontrol dlm POS UN yg ditetapkan oleh BSNP.
BAB X
PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dgn penempatannya dlm Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2023
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2023
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1678
Salinan sesuai dgn aslinya,
Kepala Biro Hukum & Organisasi
Kementerian Pendidikan & Kebudayaan,
TTD.
Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812023985032001