Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie direncanakan mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yg dipimpin Presiden Joko Widodo, Selasa (21/3) sore, di Istana Negara. Akan hadir pula dlm ratas tersebut sekitar 23 menteri & pimpinan lembaga negara setara menteri yg diundang tergolong staf khusus presiden.
Dalam peluang itu, Gubernur Irianto Lambrie akan menyampaikan paparan terkait dgn penilaian proyek strategis nasional & acara prioritas di Provinsi Kaltara semoga bisa dimasukan pula dlm proyek strategis nasional.
Termasuk melaporkan realisasi program-acara nasional yg ada di Kaltara, mirip pelaksanaan KIS (Kartu Indonesia Sehat), Kartu Indonesia Pintar, serta proyek nasional lainnya.
Program prioritas yg akan dusulkan, kata Irianto, di antaranya pembangunan Kawasan Industri & Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi, Bulungan yg masuk dlm Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), lalu progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peso yg tahap pertama akan dibangun dgn kapasitas 900 Megawatt & diproyeksikan menjadi sumber energi untuk KIPI & Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.
“Kita pula akan sampaikan pada ia (presiden), tentang masalah-dilema & acara di perbatasan yg membutuhkan kebijakan & perhatian khusus dr pemerintah,” kata Irianto ketika memimpin rapat dgn sejumlah stafnya di ruang rapat Swis-belhotel Tarakan, Jumat (17/03) malam.
Banyak program di perbatasan yg meski telah dijalankan belum tuntas seratus persen. Seperti salah satunya pembangunan rumah sakit pratama. Bangunan rumah sakit sudah dibangun, namun hingga sekarang sumber daya manusia (SDM) berupa dokter & tenaga kesehatan lainnya belum ada. Tak hanya itu, perlengkapan medis pula belum tersedia.
Begitu pula dgn pembangunan infrastruktur jalan & jembatan. Masih banyak yg belum tuntas. Sementara, ajuan kita untuk mendirikan APMS (biro penjualan minyak & solar) sudah disetujui di Krayan. Namun masih ada beberapa lokasi lain yg belum, & gres direncanakan diresmikan tahun ini. Hal tersebut akan kita sampaikan pula supaya segera terlaksana,” kata Irianto lagi.
Program di perbatasan lain yg akan disampaikan, yakni pembentukan Toko Indonesia. Program pemberiaan subsidi ini, bermaksud biar harga-harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan tak terlampau tinggi. Bahkan diharapkan bisa sama dgn harga di ibukota kabupaten.
Kemudian usulan pembentukan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara pula akan disampaikan dlm Rapat Terbatas tersebut. Kemudian beberapa hal lain, seperti pendidikan, pemenuhan infrastruktur. Termasuk pula perihal keselamatan di wilayah perbatasan dgn pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
“Soal pendidikan, akan kita sampaikan tentang pembangunan sekolah berasrama atau boarding school di perbatasan. Kemudian dlm keselamatan, terkait progres kesiapan planning penempatan TNI di perbatasan & PLBN,” imbuhnya.