Dalam pidato tersebut, Jokowi sama sekali tak menyinggung masalah aturan, HAM, pemberantasan korupsi, & penguatan demokrasi. “Saya membaca ini memang nampak nuansanya lebih pada persoalan pembangunan, persoalan efisiensi, & pula pembangunan terkait SDM, yg jikalau kita lihat ini kok agak-agak seperti pemerintahan Soeharto,” kata Firman terhadap Tempo, 20 Oktober 2019.
Firman menyayangkan pidato Jokowi yg seakan tak menaruh perhatian terhadap dilema aturan, HAM, demokrasi, & pemberantasan korupsi. dia menilai, padahal empat hal itu merupakan problem pokok yg pula berhubungan dgn Pancasila & kemanusiaan.
Pendapat Firman perihal Pidato Presiden Jokowi tersebut bahu-membahu ialah salah satu indikasi saja dr tren sedang berjalan, yg cenderung bergaya Orde gres. Citra khas pemerintah abad Orde Baru atau orde dahulu, dr perspektif kini, antara lain memprioritaskan pembangunan ekonomi. Saat itu pemerintah mengendalikan ketat kehidupan politik sehingga demokrasi hanyalah imitasi.
Beberapa indikasi serupa mulai terlihat di periode Presiden Jokowi, kendati dgn cara & kadar yg jauh berbeda. Tatanan negara & tata cara politik tentu sudah lain. Demokrasi pun sudah jauh sekali meningkat dibandingkan dahulu.
Presiden Jokowi amat mengutamakan pembangunan ekonomi. Banyak sekali proyek infrastruktur yg digarap pada periode lalu. Adapun, dilema penegakkan hak asasi manusia, misalnya, kurang mendapat perhatian.
Pemberantasan korupsi diperkirakan pula akan mengendur setelah KPK dilemahkan lewat revisi UU. Saat timbul polemik revisi UU KPK, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bahkan sempat keceplosan bicara sehingga orang menafsirkan ia beropini bahwa KPK menghalangi investasi.
Belakangan, ia meluruskan pernyataanya. “Maksudnya, Undang-Undang KPK yg gres menawarkan beberapa landasan bagi kepastian hukum, tergolong bagi penanam modal,” kata Moeldoko dlm siaran persnya, 23 September 2019.
Firman menyayangkan pidato Jokowi yg seakan tak menaruh perhatian terhadap dilema aturan, HAM, demokrasi, & pemberantasan korupsi. dia menilai, padahal empat hal itu merupakan problem pokok yg pula berhubungan dgn Pancasila & kemanusiaan.
Pendapat Firman perihal Pidato Presiden Jokowi tersebut bahu-membahu ialah salah satu indikasi saja dr tren sedang berjalan, yg cenderung bergaya Orde gres. Citra khas pemerintah abad Orde Baru atau orde dahulu, dr perspektif kini, antara lain memprioritaskan pembangunan ekonomi. Saat itu pemerintah mengendalikan ketat kehidupan politik sehingga demokrasi hanyalah imitasi.
Beberapa indikasi serupa mulai terlihat di periode Presiden Jokowi, kendati dgn cara & kadar yg jauh berbeda. Tatanan negara & tata cara politik tentu sudah lain. Demokrasi pun sudah jauh sekali meningkat dibandingkan dahulu.
Presiden Jokowi amat mengutamakan pembangunan ekonomi. Banyak sekali proyek infrastruktur yg digarap pada periode lalu. Adapun, dilema penegakkan hak asasi manusia, misalnya, kurang mendapat perhatian.
Pemberantasan korupsi diperkirakan pula akan mengendur setelah KPK dilemahkan lewat revisi UU. Saat timbul polemik revisi UU KPK, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bahkan sempat keceplosan bicara sehingga orang menafsirkan ia beropini bahwa KPK menghalangi investasi.
Belakangan, ia meluruskan pernyataanya. “Maksudnya, Undang-Undang KPK yg gres menawarkan beberapa landasan bagi kepastian hukum, tergolong bagi penanam modal,” kata Moeldoko dlm siaran persnya, 23 September 2019.
Read more at https://www.indonesiana.id/read/135458/pidato-joko widodo-berbau-orba-inilah-lima-indikasi-yang-lain?utm_source=twitter&utm_medium=heru&utm_campaign=heru#rzhbjcdWAcVG6J1d.99
Read more at https://www.indonesiana.id/read/135458/pidato-jokowi-berbau-orba-inilah-lima-indikasi-yang-lain?utm_source=twitter&utm_medium=heru&utm_campaign=heru#rzhbjcdWAcVG6J1d.99
Orde Baru mencegah ideologi yg anti Pancasila melalui penataran Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila (P4). Pemerintah pula memantau birokrasi atau pegawai negeri & kehidupan kampus.
Read more at https://www.indonesiana.id/read/135458/pidato-joko widodo-berbau-orba-inilah-lima-indikasi-yang-lain?