Dinamika kepemimpinan yg memang tak lepas dr problem pertentangan kepentingan dgn posisi yg diraih berdasarkan aspek politik yg dibangun pada penduduk Jawa. Yaitu dgn posisi dikenakan dgn dinamika budaya kerja pada masa pemerintahan dikala ini.
Maka, dgn melepas status pemimpin perusahaan, baik di lakukan katanya menteri dr partai politik melepas jabatannya di partai. Pada masa kurun Presiden pak Jokowi, mesti memutuskan setiap menterinya melepas semua jabatan, termasuk di perusahaan, yg meliputi jabatan mirip CEO, presdir, harus dilepas semua.
Apa yg menjadi kegalauan dlm hal ini, pastinya mengarah pada dinamika politik, utamanya faktor ekonomi politik yg ditegaskan dgn kebijakan yg dibuat menurut aspek pimpinan yg berbeda saat ini. Terutama untuk nama-nama yg merupakan di sebuah perusahaan. Dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan.
Kalau ada pemimpin perusahaan yg menjadi menteri, orang akan bertanya-tanya & bisa menimbulkan anggapan conflict of interest. Jangan hingga ada kepentingan perusahaan yg masuk dr acara pemerintah.
Berbagai duduk perkara terkait dgn metode perusahaan yg dibangun pastinya mempunyai peran terhadap pergeseran pada masa pemerintahnnya, hal ini pastinya terkait kepentingan swasta, Investor, & yang lain dgn standar yg dibuat menurut prosedur yg dibentuk dgn kepentingan Negara.
Kondisi bisnis yg mempengaruhi ekonomi politik sebuah Negara, pastinya akan berdampak kinerja menteri yg melakukan banyak sekali peran yg dibentuk menurut aspek kepentingan dlm membangun Negara.