Untuk mewujudkan redistribusi pendapatan sebagai upaya dlm memeratakan pembangunan, pemerintah melaksanakan banyak sekali strategi dlm bentuk acara-program sebagai berikut:
a. Melaksanakan program corporate sosial responsibility atau CSR yg berhubungan dgn pihak swasta maupun pihak ajaib.
CSR merupakan suatu acara yg dilaksanakan oleh tubuh perjuangan swasta maupun milik negara untuk menawarkan tanggung jawab sosial pada lingkungan masyarakat sekitar tubuh perjuangan tersebut.CSR bisa dilakukan dgn memberikan kewajiban pada tubuh perjuangan untuk mengambil persentase keuntungan bersihnya untuk diberikan dlm bentuk tunjangan ataupun acara bapak angkat kepada ekonomi masyarakat sekitar badan usaha. Diharapkan dgn adanya CSR ekonomi masyarakat bisa meningkat sekaligus pula meningkatkan kesejahteraannya, selain itu tubuh perjuangan pula bisa menciptakan suatu kekerabatan yg serasi & serasi dgn lingkungan sekitarnya.
b. Peningkatan skala usaha kecil & menengah
UMKM bisa dibilang selaku ujung tombak perekonomian nasional, hal ini tampakdr banyaknya tenaga kerja yg terserap dlm sektor ini, selain itu UMKM pula menjadi daerah terjadinya pemerataan pembangunan & pemerataan pemasukan, UMKM tersebar di seluruh wilayah Indonesia sampai di pelosok pelosok desa yg bisa menggali potensi perekonomian & potensi setempat menjadi suatu produk yg mempunyai nilai ekonomi tinggi. kenaikan skala usaha kecil menengah ini bisa dilaksanakan dgn pemberian fasilitas kredit dgn bunga yg ringan sekaligus pemberian perlindungan mirip PNPM Mandiri di pedesaan.
c. Kredit lunak dgn penjaminan kredit berbasis komunitas
Kredit usaha rakyat atau KUR yg didirikan tanggal 5 November 2007 memberikan kesempatan bagi masyarakat yg mempunyai perjuangan kecil & menengah untuk menerima modal untuk berbagi bisnisnya. Kredit yg disalurkan menawarkan kemudahan dlm bentuk bunga yg ringan & mekanisme pengajuan kredit yg mudah. tujuan utamanya adalah untuk menolong penduduk bisa berwirausaha dengan-cara berdikari sekaligus bisa meminimalisir angka pengangguran & jumlah penduduk miskin di Indonesia.
d. Jaminan jalan masuk kepada kebutuhan dasar rakyat menengah ke bawah
Kebutuhan fundamental yg harus dipenuhi oleh pemerintah pada kalangan menengah ke bawah yakni sandang pangan & papan sekaligus pula memberikan pelayanan kesehatan & pendidikan yg memadai. Untuk menyanggupi keperluan dasar itu, pemerintah memberikan beberapa dukungan dengan-cara eksklusif mirip BLT atau bantuan pribadi tunai yg diberikan dengan-cara terjadwal untuk membantu masyarakat semoga bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari.
Dalam bidang pendidikan pemerintah pula memperlihatkan acara Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yg bisa memberikan jaminan terselenggaranya pendidikan yg murah yg bisa dijangkau oleh penduduk tingkat bawah. Dalam bidang kesehatan pemerintah pula meluncurkan BPJS & Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas.
e. Penegakan hukum & keadilan ekonomi
Keadilan yg dimaksudkan di sini ialah pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk melaksanakan perjuangan di bidang ekonomi sekaligus pemerintah pula mendorong adanya pemerataan pemasukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan hukum dilakukan untuk mempertahankan & meningkatkan kesanggupan penduduk terutama kelompok bawah untuk bisa meningkat & mempunyai usahanya sendiri. Selain itu pemerintah pula melindungi perjuangan-usaha kecil dr ancaman monopoli, persaingan yg tak sehat & serbuan produk-produk mancanegara.