Berikut ini yakni pembahasan ihwal proses terbentuknya negara kesatuan republik indonesia, proses terbentuknya negara, unsur unsur terbentuknya negara, proses terbentuknya nkri dengan-cara singkat, proses terbentuknya negara republik indonesia, unsur deklaratif terbentuknya negara.
Proses Terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Repubik Indonesia)
Sebagai negara yg baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yg berfungsi untuk mengontrol segala aspek kehidupan berbangsa & bernegara. Kepala negara & kepala pemerintahan yg akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya pula belum ada.
Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dgn sebaik mungkin lembaga yg ada pada waktu itu, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yg dibuat Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945.
1. Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan
Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menyelenggarakan sidangnya yg pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ir. Soekarno dgn Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang.
Baca selengkapnya: Sejarah Pembentukan Kelangkapan Negara
2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia
PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yg mempunyai acara pokok perihal planning pembentukan Komite Nasional & Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia & berpusat di Jakarta.
Tujuannya selaku penjelmaan tujuan & impian bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yg berdasarkan kedaulatan rakyat, KNIP didirikan & anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta.
Pada ketika itu terjadi pergeseran politik, pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP mengeluarkan Pengumuman Nomor 5 ihwal Peralihan Pertanggungjawaban menteri-menteri dr Presiden pada Badan Pekerja KNIP.
Itu memiliki arti metode kabinet presidensiil dlm Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen menjadi sistem kabinet parlementer. Hal ini terbukti setelah Badan Pekerja KNIP mencalonkan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri.
Akhirnya, kabinet presidensiil Soekarno-Hatta jatuh & digantikan oleh kabinet parlementer dgn Sutan Syahrir selaku perdana menteri pertama.
 |
| Gambar: Sutan Syahrir |
3. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
Pada tamat sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibuat panitia kecil yg bertugas membahas pembentukan prajurit kebangsaan.
Baca selengkapnya: Sejarah Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
4. Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dukungan terhadap proklamasi pembentukan negara & pemerintah Republik Indonesia, antara lain tiba dr kawasan berikut; Keraton Jogja, Sumatra & Sulawesi.
Baca selengkapnya: Daerah-tempat yg Memberikan Dukungan Terhadap Pembentukan Negara
5. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Seluruh Daerah di Indonesia
Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dlm Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 18 (sebelum diamandemen) yg berbunyi:
Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar & kecil dgn bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dgn undang-undang dgn memandang & mengingat dasar musyawarah dlm metode pemerintahan negara, & hak-hak asal-ajakan dlm tempat-daerah yg bersifat istimewa.
Hal ini bermakna daerah Indonesia akan dibagi dlm tempat provinsi & setiap tempat provinsi akan dibagi pula dlm tempat yg lebih kecil. Di daerah-tempat yg bersifat otonom atau daerah manajemen, semua menurut aturan yg akan ditetapkan dgn undang-undang & akan diadakan tubuh perwakilan kawasan.
Berbagai kesibukan yg dilakukan di daerah antara lain:
- Pada awal September 1945, pemerintah Republik Indonesia Provinsi Sulawesi terbentuk. Dr. G.S.S.J. Ratulangi dilantik sebagai gubernur Sulawesi & mulai menjalankan roda pemerintahan.
- Di Medan, pada tanggal 30 September 1945 para perjaka dipimpin oleh Sugondo Kartoprojo membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Gubernur Sumatra, Teuku Mohamad Hassan pula segera membentuk pemerintah daerah di wilayah Sumatra.
- Di Banjarmasin, pada tanggal 10 Oktober 1945 rakyat melaksanakan rapat lazim untuk meresmikan berdirinya pemerintah Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur. Pada tanggal 1 Januari 1946 di Pangkalan Bun, Sampit, & Kota Waringin didirikan berdirinya pemerintahan Republik Indonesia & Tentara Republik Indonesia.
Selain kawasan-tempat tersebut di atas, kawasan lain pula mengikuti tindakan yg diinstruksikan oleh pemerintah sentra untuk segera menjalankan pemerintahan di kawasan di bawah pimpinan para gubernur masing-masing.
Sesuai dgn keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa peran presiden dibantu oleh Komite Nasional, maka di kawasan-daerah tugas gubernur (kepala tempat) pula dibantu oleh Komite Nasional di Daerah.
Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yg ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yg akan berfungsi selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan penyeleksian umum.
Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yg dibantu oleh Komite Nasional di daerah dibutuhkan roda pemerintahan mampu berlangsung, baik di tingkat sentra maupun di daerah.
Baca juga: Dukunga Rakyat Terhadap Proklamasi