Proses Terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) – Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara berdaulat yang berdiri kokoh sebagai simbol persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, NKRI adalah negara kesatuan berbentuk republik yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Proses terbentuknya NKRI merupakan perjalanan panjang penuh perjuangan, mulai dari melawan penjajahan, memproklamasikan kemerdekaan, hingga membentuk struktur pemerintahan yang utuh. Proses ini tidak hanya melibatkan tokoh nasional seperti Soekarno dan Mohammad Hatta, tetapi juga dukungan rakyat dan daerah di seluruh Indonesia. Artikel ini akan mengulas secara mendalam tahapan pembentukan NKRI, termasuk pembentukan kelengkapan pemerintahan, Komite Nasional Indonesia, alat kelengkapan keamanan, dukungan daerah, dan pembentukan lembaga pemerintahan di berbagai wilayah Indonesia.
Latar Belakang Sejarah Menuju NKRI
Masa Kolonialisme Belanda dan Jepang
Perjalanan menuju NKRI dimulai dari masa penjajahan yang panjang. Selama lebih dari 350 tahun, Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda, diikuti oleh pendudukan Jepang pada 1942–1945. Penjajahan ini menyebabkan penderitaan rakyat, eksploitasi sumber daya, dan hilangnya kedaulatan. Namun, masa ini juga memicu kesadaran nasional. Perlawanan lokal seperti Perang Diponegoro (1825–1830) dan Perang Aceh (1873–1904) menjadi cikal bakal semangat perjuangan bangsa.
Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mulai diberi ruang untuk berorganisasi, meskipun dengan motif politik Jepang untuk memenangkan Perang Dunia II. Organisasi seperti Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dan Jawa Hokokai menjadi wadah awal bagi tokoh nasional untuk memobilisasi rakyat.
Kebangkitan Nasional
Awal abad ke-20 menandai kebangkitan nasional Indonesia. Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 menjadi tonggak awal kesadaran nasional di kalangan kaum terpelajar. Organisasi ini diikuti oleh Sarekat Islam (1911) dan Indische Partij (1912), yang memperjuangkan persatuan dan kemerdekaan. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia. Semangat ini menjadi fondasi ideologis bagi pembentukan NKRI.
Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Pembentukan BPUPKI
Pada 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menarik simpati rakyat Indonesia di tengah kekalahan mereka dalam Perang Dunia II. Diketuai oleh Dr. (H.C.) Drs. H. Mohammad Radjiman Wedyodiningrat, BPUPKI mengadakan dua sidang penting:
- Sidang Pertama (29 Mei–1 Juni 1945): Membahas dasar negara. Soekarno mengusulkan Pancasila pada 1 Juni 1945 sebagai ideologi negara.
- Sidang Kedua (10–16 Juli 1945): Merumuskan rancangan UUD dan bentuk negara. Piagam Jakarta, hasil kerja Panitia Sembilan, menjadi cikal bakal UUD 1945.
BPUPKI berhasil meletakkan dasar ideologis dan konstitusional bagi negara Indonesia yang akan datang.
Pembentukan PPKI
Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Diketuai oleh Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua, PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan dan struktur pemerintahan. PPKI menjadi kunci dalam transisi menuju proklamasi kemerdekaan.
Proklamasi Kemerdekaan dan Awal NKRI
Proklamasi 17 Agustus 1945
Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa ini dipicu oleh kekalahan Jepang setelah bom atom di Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945). Desakan pemuda, seperti Sutan Sjahrir dan Wikana, mendorong Soekarno dan Mohammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang.
Pada pagi hari 17 Agustus 1945, di Jakarta, Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan di hadapan rakyat. Teks proklamasi yang singkat namun penuh makna tersebut menandai berdirinya NKRI sebagai negara berdaulat.
Sidang PPKI 18 Agustus 1945
Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945 untuk melengkapi syarat berdirinya negara. Hasil sidang meliputi:
- Pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
- Pemilihan Soekarno sebagai presiden pertama dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden pertama.
- Penetapan Pancasila sebagai dasar ideologi negara.
Sidang ini menjadi langkah awal dalam pembentukan kelengkapan pemerintahan NKRI.
Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan
Untuk memenuhi syarat negara yang berdaulat (wilayah, rakyat, pemerintahan, dan pengakuan internasional), NKRI segera membentuk struktur pemerintahan yang kokoh. Langkah-langkah penting meliputi:
Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI)
Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) sebagai badan legislatif sementara sebelum DPR dan MPR terbentuk. KNI berfungsi untuk membantu presiden dalam membuat kebijakan nasional.
Pada 29 Agustus 1945, melalui Maklumat Wakil Presiden No. X, KNI diberi wewenang legislatif penuh dan dikenal sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP diketuai oleh Mr. (H). Drs. H. Mohammad Kasman Singodimedjo dan berperan dalam merumuskan kebijakan awal negara, seperti pembentukan partai politik dan struktur daerah.
Pembentukan Kabinet Pertama
Pada 2 September 1945, Presiden Soekarno membentuk kabinet presidensial pertama sebagai alat eksekutif negara. Kabinet ini terdiri dari 16 kementerian, dengan tokoh-tokoh seperti Sutan Sjahrir (Menteri Dalam Negeri) dan Amir Sjarifuddin (Menteri Keamanan Rakyat). Kabinet ini bertugas menjalankan roda pemerintahan, menjaga stabilitas, dan menghadapi tantangan eksternal seperti ancaman Belanda.
Penetapan 8 Provinsi Awal
Sidang PPKI pada 19 Agustus 1945 juga menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi awal, yaitu:
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Sumatra
- Kalimantan
- Sulawesi
- Maluku
- Sunda Kecil (Nusa Tenggara)
Penetapan ini menjadi langkah awal dalam pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia, memastikan bahwa NKRI memiliki struktur administratif yang jelas.
Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
Keamanan menjadi prioritas utama pasca-proklamasi, mengingat ancaman dari Belanda dan sekutu yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonial. Untuk itu, NKRI segera membentuk alat kelengkapan keamanan negara.
Badan Keamanan Rakyat (BKR)
Pada 22 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai cikal bakal angkatan bersenjata Indonesia. BKR bertugas menjaga keamanan rakyat dan wilayah NKRI dari gangguan internal dan eksternal. BKR terdiri dari para pemuda bekas PETA (Pembela Tanah Air) dan Heiho yang dilatih oleh Jepang.
Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
Pada 5 Oktober 1945, BKR ditingkatkan statusnya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melalui Maklumat Pemerintah. TKR dipimpin oleh Supriyadi (meskipun kemudian digantikan karena menghilang) dan menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). TKR berperan penting dalam menghadapi Agresi Militer Belanda pada 1947 dan 1948.
Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pembentukan NKRI tidak hanya bergantung pada tokoh nasional di Jakarta, tetapi juga pada dukungan daerah terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan mendukung pemerintahan pusat.
- Jawa: Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan sementara selama Agresi Militer Belanda. Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII memberikan dukungan penuh kepada NKRI, termasuk menyediakan fasilitas untuk pemerintahan darurat.
- Sumatra: Perlawanan di Sumatra Utara (Medan Area) dan Sumatra Selatan (Palembang) menunjukkan semangat daerah untuk mempertahankan kemerdekaan.
- Sulawesi: Pertempuran di Manado dan Makassar memperkuat solidaritas nasional.
- Bali dan Nusa Tenggara: Perjuangan I Gusti Ngurah Rai di Bali (Puputan Margarana, 1946) menjadi simbol heroik dukungan daerah.
Dukungan daerah ini tidak hanya berupa perlawanan bersenjata, tetapi juga pembentukan pemerintahan lokal, pengumpulan dana, dan mobilisasi rakyat untuk memperkuat NKRI.
Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Seluruh Daerah di Indonesia
Untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan, NKRI membentuk lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Proses ini melibatkan:
- Pembentukan Komite Nasional Daerah (KND): Sebagai cabang KNIP di tingkat daerah, KND berfungsi sebagai badan legislatif lokal yang membantu pemerintahan provinsi.
- Pemilihan Gubernur dan Bupati: Setiap provinsi dan kabupaten/kota mulai mengangkat pejabat lokal untuk menjalankan administrasi. Misalnya, Suryo menjadi Gubernur Jawa Timur pertama.
- Pembentukan Badan Keamanan Lokal: Selain BKR/TKR, daerah-daerah membentuk laskar rakyat seperti Laskar Pesindo di Jawa dan Laskar Merah Putih di Sumatra untuk mendukung keamanan lokal.
Proses ini memastikan bahwa NKRI tidak hanya kuat di pusat, tetapi juga memiliki struktur pemerintahan yang merata di seluruh wilayah.
Tantangan Awal dan Perjuangan Diplomatik
Agresi Militer Belanda
Pasca-proklamasi, NKRI menghadapi ancaman besar berupa Agresi Militer Belanda I (1947) dan Agresi Militer Belanda II (1948). Belanda, didukung Sekutu, berusaha merebut kembali Indonesia. Perlawanan rakyat dan TKR, seperti Pertempuran Surabaya (10 November 1945) dan Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, menunjukkan keteguhan NKRI mempertahankan kemerdekaan.
Konferensi Meja Bundar (KMB)
Untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan internasional, Indonesia mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 23 Agustus–2 November 1949. Hasil KMB adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949, sebuah negara federasi yang mencakup 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. Meskipun RIS diakui dunia, struktur federasi ini tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan bangsa Indonesia.
Transisi dari RIS ke NKRI
Gejolak di RIS
Struktur RIS menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan elit politik. Banyak negara bagian, seperti Negara Sumatra Timur dan Negara Pasundan, menghadapi konflik internal. Rakyat mendesak kembali ke bentuk negara kesatuan.
Mosi Integral Natsir
Pada 1950, Muhammad Natsir, tokoh Masyumi, mengusulkan Mosi Integral Natsir di parlemen RIS. Mosi ini menyerukan pembubaran RIS dan pengembalian ke NKRI. Mosi ini mendapat dukungan luas dari rakyat dan partai politik.
Kembalinya NKRI
Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno secara resmi membubarkan RIS dan mengembalikan Indonesia ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUDS 1950 disahkan sebagai konstitusi sementara, menggantikan konstitusi RIS, hingga UUD 1945 kembali diberlakukan pada 1959.
Tokoh-Tokoh Pendiri NKRI
Proses terbentuknya NKRI tidak lepas dari peran tokoh-tokoh besar, seperti:
- Soekarno: Pemimpin proklamasi, presiden pertama, dan penggagas Pancasila.
- Mohammad Hatta: Wakil presiden pertama, tokoh diplomasi dalam KMB.
- Sutan Sjahrir: Perdana menteri pertama, penggerak diplomasi internasional.
- Muhammad Natsir: Pengusul Mosi Integral Natsir untuk mengembalikan NKRI.
- I Gusti Ngurah Rai: Pahlawan daerah Bali yang gugur dalam Puputan Margarana.
Kontribusi mereka dalam bidang politik, militer, dan diplomasi menjadi fondasi kokoh bagi NKRI.
Nilai dan Makna Pembentukan NKRI
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika
Pancasila, yang disahkan pada 18 Agustus 1945, menjadi dasar ideologi NKRI. Kelima sila Pancasila mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sementara itu, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan yang menegaskan persatuan dalam keragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia.
Dampak Pembentukan NKRI
Pembentukan NKRI membawa dampak besar, seperti:
- Kedaulatan: Indonesia menjadi negara berdaulat yang diakui dunia.
- Persatuan: Menyatukan lebih dari 300 suku bangsa dalam satu negara.
- Warisan: Menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menjaga kemerdekaan dan persatuan.
Kesimpulan
Proses terbentuknya NKRI adalah perjalanan heroik yang melibatkan perjuangan melawan penjajahan, proklamasi kemerdekaan, pembentukan pemerintahan, dan dukungan daerah. Dari sidang BPUPKI hingga kembalinya NKRI pada 1950, setiap tahap menunjukkan semangat persatuan dan tekad bangsa Indonesia. Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi perekat yang menjaga keutuhan NKRI hingga kini. Mari kita jaga warisan ini dengan memahami sejarah dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Pelajari lebih lanjut tentang sejarah Indonesia di artikel kami lainnya!
FAQ
- Apa itu NKRI?
NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara berdaulat berbentuk republik berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. - Kapan NKRI resmi terbentuk?
NKRI resmi berdiri pada 17 Agustus 1945 setelah Proklamasi Kemerdekaan, dan diperkuat pada 17 Agustus 1950 setelah pembubaran RIS. - Apa peran BPUPKI dan PPKI dalam pembentukan NKRI?
BPUPKI merumuskan dasar negara dan UUD, sedangkan PPKI mengesahkan UUD 1945, memilih presiden, dan membentuk pemerintahan. - Mengapa Indonesia sempat menjadi RIS?
RIS dibentuk pada 1949 sebagai hasil KMB untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, tetapi dibubarkan pada 1950 karena desakan rakyat. - Bagaimana daerah mendukung pembentukan NKRI?