Pada tahun 2019 yg kemudian, menempel perihal persoalan terkait dgn tata cara reformasi birokrasi pemerintahan menjadi agenda kerja, dgn melibatkan aparatur Negara, untuk tak melakukan pungli pada masa metode politik saat ini, pada masyarakat dgn metode ekonomi & bisnis yg mereka dgn apa yang diterapkan, & dimulai dgn perpajakan, serta perizininan.
Dengan mengerti sampai sejauh mana tata cara pemerintahan saat ini, perihal penerapan aneka macam catatan mengenai persoalan yg dipimpinnya. Dengan catatan yg terlaksa pada peran bagi CPNS yg memang berada pada sistem ekonomi yg melekat pada dinamika sosial di penduduk .
Untuk dikenali bahwa aneka macam duduk perkara metode pajak, yg hendaknya mempelajari bagaimana proses yg mereka langsungkan diberbagai wilayah, utamanya bagi mereka terkait etniksitas, Jawa, Batak, Melayu serta Tionghoa yg hendaknya berada pada persoalan pemerintahan yg mereka pimpin.
Jika untuk mempelajari bagaimana prilaku mereka terhadap pajak, bahwa dapat dikenali tatkala tata cara birokrasi & layanan publik yg mereka terapkan pada penduduk dikala ini. Jika untuk menjadi sesuatu yg baik, hendaknya lebih mengarah pada posisi masyarakat setempat dgn banyak sekali urusannya kepada tata cara problem yg mereka terapkan.
Bagimana mengerti peran mereka diberbagai wilayah, mampu dipahami dlm pengajaran yg mereka terapkan berdasarkan metode politik yg mereka langsungkan. Di Kalimantan Barat, khususnya untuk kota Pontianak, sistem birokrasi yg mereka langsungkan dgn problem pajak pastinya lebih terkesan dgn adanya himbauan dgn ada & tidaknya pugli.