Sejarah BMKG

Dalam siaran pers yg dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, & Geofisika (BMKG) pada 19 September 2021, BMKG sebut Indonesia potensial alami tsunami non tektonik.

Salah satu peristiwa di atas adalah salah satu jasa dr BMKG Indonesia. Tidak hanya itu saja, ternyata, bencana alam tsunami non tektonik yg menelan korban jiwa sungguh besar pula pernah terjadi sekurangnya delapan kali yg tercatat oleh sejarah.

Dari sanalah kita dapat mengenali bahwa salah satu Lembaga andalan bagi Indonesia ini, yg kadang-kadang menginformasikan sejumlah kejadian gempa atau beberapa peristiwa yg ada di Indonesia. Ya, BMKG atau Badan Meteorologi & Klimatologi ini mempunyai peranan yg besar bagi warga Indonesia.

BMKG ketika ini tengah berupaya melakukan penyempurnaan & pengembangan lanjut Sistem Informasi Gempabumi & Peringatan Dini Tsunami.

Tidak hanya itu saja, laporan prakiraan cuaca yg akan terjadipun kerap diinfokan yg menjadikannya patokan warga dlm beraktivitas.

BMKG yakni akronim dr Badan Meteorologi, Klimatologi & Geofisika. Badan ini bertanggung jawab untuk memantau, mengolah, menganalisis, & mendistribusikan informasi meteorologi (meteorologi), klimatologi (iklim), & geofisika (gempa bumi & tsunami).

Untuk mendukung peran tersebut, BMKG mempunyai lima Pusat Regional IV, 180 stasiun meteorologi, stasiun geofisika, & stasiun iklim. Stasiun-stasiun tersebut ada di Bukit Kototaban (Sumatera Barat), Loa Lindubaliri (Pal), Sorong, Papua Barat Punchak Bihara Klademak selain itu pula Badan tersebut mempunyai tiga stasiun pemantau atmosfer global atau GAW.

BMKG yg dikala ini berada di bawah kepemimpinan Dwikorita Karnawati, mempunyai sejarah yg cukup panjang sebelum kemerdekaan. Seperti lembaga lainnya, BMKG ketika itu memiliki nama yg berlawanan.

Sejarah pengamatan meteorologi & geofisika Indonesia, bermula dr pengamat individu pada tahun 1841, dgn observasi individu yg dilakukan oleh Dr.Onnen Ph.D, yakni seorang administrator di salah satu rumah sakit di Bogor. Akhirnya dimulailah peranan & tugas dr observasi tersebut.

  Negara Sakura menerapkan sistem ekonomi liberal.

Kegiatannya meningkat dr tahun ke tahun selaku tanggapan atas meningkatnya seruan data dr pengamatan meteorologi & geofisika. Pada tahun 1866 – Pemerintah Timur Hindia Belanda mendelegasikan salah satu para ahlinya yaitu Dr. Bergsman, dibawah pengawasan & bimbingan beliau, BMKG memulai kegiatan observasi individu sebagai lembaga pemerintah dgn nama Observatorium Magnetisch en Meteorologische atau Observatorium Magnetik & Meteorologi.

Pada tahun 1879, sebanyak 74 jaringan alat pengukur hujan diresmikan di Jawa. Pada tahun 1902, observasi medan magnet bumi dipindahkan dr Jakarta ke Bogor.

Pengamatan seismik dimulai pada tahun 1908 dgn pemasangan komponen horizontal seismograf Wiechert di Jakarta, dilanjutkan dgn pemasangan komponen vertikal pada tahun 1928.

Kemudian, pada tahun 1912, observasi meteorologi dikelola ulang di sekitar jaringan sekunder. Sejak tahun 1930, layanan meteorologi telah digunakan sebagai salah satu standar metode penerangan.

Selama pendudukan Jepang tahun 1942 & 1945, nama otoritas meteorologi & geofisika diubah menjadi Kisho Khaben Kusho. Namun hal tersebut tak berlangsung usang, karena Jepang telah kalah dr sekutu.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tubuh tersebut lalu dibagi menjadi dua penggalan.

Salah satu pecahan dr tubuh tersebut didirikan di Yogyakarta, tepatnya di markas tertinggi Tentara Rakyat Indonesia, Badan ini difungsikan & dipakai jasanya untuk melayani kepentingan Angkatan Udara. Sedangkan yg satu lagi berada di Jakarta, dgn nama Departemen Meteorologi & Departemen Geofisika dibentuk di bawah Departemen Pekerjaan Umum Energi.

Pada tanggal 21 Juli 1947, sebab saat itu Belanda melancarkan serangan agresi & menduduki kembali negara Indonesia – setelah mendengar bahwa Jepang sudah kalah dr sekutu, Departemen Meteorologi & Geofisika diambil alih kembali oleh pemerintah Belanda & berganti nama menjadi Meteorologische en Geofisiche Dienst.

  Contoh Soal Pengantar Ilmu Ekonomi

Selain itu pula terdapat kantor geofisika meteorologi yg dikala ini dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia yg lembaganya berlokasi di Jarangon Dandia Jakarta.

Akan namun hal tersebut tak berlangsung usang, karena rakyat Indonesia berusaha menjaga kemerdekaanya, Belandapun mengobarkan bendera putih. Setelah penyerahan kedaulatan dr Belanda pada Republik Indonesia pada tahun 1949, Departemen Meteorologi Geologi diubah menjadi Departemen Meteorologi Geofisika di bawah Departemen Perhubungan & Pekerjaan Umum.

Setelah itu, Indonesia resmi menjadi anggota World Meteorological Organization (WMO) pada tahun 1950, & eksekutif Departemen Meteorologi Geofisika menjadi Wakil Tetap WMO Indonesia.

Pada tahun 1955, namanya dikembalikan menjadi Jawatan Meteorologi & Geofisika di bawah Departemen Perhubungan Udara lima tahun kemudian.

Pada tahun 1960 namanya dikembalikan ke Departemen Meteorologi & Geofisika Departemen Penerbangan.

Kemudian berganti nama lagi menjadi Departemen Meteorologi & Geofisika pada tahun 1965, posisinya tetap berada di bawah Kementerian Penerbangan Sipil. Namun, pada tahun 1972, Badan Meteorologi Geofisika berganti nama menjadi Badan Meteorologi Geofisika, suatu forum Tingkat II Kementerian Perhubungan, & pada tahun 1980 statusnya ditingkatkan menjadi lembaga Tingkat I yg disebut Badan Meteorologi Geofisika.

Pada tahun 2002, susunan organisasi Perintah Pimpinan 46 & 48 Republik Indonesia Tahun 2002 diubah menjadi nama tetap Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Badan Meteorologi & Geofisika. Akhirnya, dgn Surat Keputusan No. 61 Tahun 2008, Departemen Meteorologi & Geofisika berganti nama menjadi Departemen Meteorologi, Iklim, & Geofisika (BMKG) & memperoleh posisi tetap selaku forum pemerintah non departemen.

Dan pada alhasil sempurna tanggal 1 Oktober 2009, Badan Meteorologi & Geofisika berganti nama menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, & Geofisika atau BMKG. menurut Undang-Undang Nomor 31 ihwal Meteorologi, Klimatologi, & Geofisika Republik Indonesia yg telah disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Republik Indonesia.

  Pajak