Pada masa orde gres yg dipimpin oleh Presiden Soeharto, hanya ada tiga partai politik utama yg mengikuti penyeleksian lazim. Kondisi ekonomi Indonesia yg melemah karena terpengaruh oleh krisis keuangan Asia menyebabkan makin meluasnya gelombang ketidak puasan & protes rakyat kepada pemerintahan Orde Baru. Terjadinya demonstrasi besar – besaran yg dijalankan berbagai badan agresi tergolong mahasiswa berujung pada peristiwa Trisakti 12 Mei 1998 & Kerusuhan 13 Mei 1998.
Peristiwa – peristiwa tersebut menenteng selesai pada kekuasaan Orde Baru, menjadi salah satu aspek penyebab runtuhnya orde gres & memasuki orde Reformasi sebagai babak baru perkembangan nasionalisme indonesia. Aturan mengenai jumlah akseptor pemilu & pembentukan partai politik kemudian berubah pada dikala reformasi yg menyebabkan mundurnya Soeharto dr jabatan Presiden. Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu salah satu dr sekian banyak partai yg dibentuk pada era Reformasi oleh sejumlah pencetus reformasi.
Majelis Amanat Rakyat (MARA)
Sejarah partai PAN berawal dr keberadaan Majelis Amanat Rakyat atau MARA yg dibuat pada 14 Mei 1998. MARA merupakan suatu wadah terbuka yg bertujuan memperjuangkan keadilan & demokrasi di Indonesia. MARA dibentuk oleh para tokoh nasional yg melibatkan tokoh dr lintas aama, suku & rasial. Pembentukan MARA serupa dgn pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) di masa Orde Lama yg pula diresmikan alasannya adalah adanya penyelewengan yg dikerjakan pemerintah yg dianggap tak mengetahui penderitaan rakyat. Anggota MARA terdiri dr banyak tokoh termasuk beberapa mantan pejabat pemerintahan antara lain Goenawan Mohammad, Emil Salim, Jend.Purn.Rudini, Arifin Panigoro, Frans Seda, Adnan Buyung Nasution, Nurcholish Madjid, Ong Hok Ham, Faisal Basri, Amien Rais & masih banyak yg lainnya sejumlah 49 orang.
Pendirian PAN (Partai Amanat Nasional)
Amien Rais yg menjadi salah satu tokoh kunci gerakan reformasi tahun 1998 pula menjadi motor pendirian PAN bersama para rekannya yg tergabung dlm MARA. MARA bareng dgn beberapa organisasi seperti PPSK Yogyakarta, para tokoh Muhammadiyah & Kelompok Tebet lalu menggagas pembentukan Partai Amanat Nasional. Pada mulanya Amien Rais berminat untuk kembali ke Muhammadiyah pada posisinya selaku Ketua Umum namun merasa terpanggil untuk melanjutkan perjuangan untuk kembali membangun Indonesia yg ketika itu masih dlm keadaan carut marut sehabis perubahan kekuasaan. Keinginan melanjutkan usaha itulah yg membuat Amien Rais kemudian mendirikan partai politik baru yg diberi nama Partai Amanat Bangsa (PAB). Nama PAB kemudian menjelma PAN pada konferensi di Bogor tertanggal 5-6 Agustus 1998.
Para pendiri PAN sejumlah 50 tokoh nasional antara lain Prof.Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad,Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Pao. Deklarasi PAN berjalan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta yg didatangi oleh ribuan orang. Pendirian PAN kemudian disahkan lewat keputusan Departemen Kehakiman n. M.20.UM.06.08 tertanggal 27 Agustus 2003. Sebagai partai yg lahir di simpulan masa Orde Baru, PAN menjinjing semangat Indonesia gres yg ingin mengambil alih gaya pemerintahan diktatorial pada masa Orde Baru.
Pada dasarnya PAN adalah partai terbuka meskipun sebagian orang menganggapnya sebagai partai Muhammadiyah alasannya adalah sosok Amien Rais yg ketika itu menjabat selaku ketuanya. Partai ini mendasarkan diri pada asas Pancasila & bersifat terbuka, beragam & berdikari , untuk berbagai warga negara Indonesia, laki – laki & perempuan baik itu yg berasal dr bermacam-macam latar belakang pedoman, etnis & agama. Ketahui pula perihal sejarah indische partij, sejarah perhimpunan indonesia & sejarah partindo partai indonesia.
Visi, Misi & Tujuan PAN
Sejarah partai PAN mempunyai visi selaku partai politik terdepan dlm merealisasikan penduduk madani yg adil & makmur, pula mewujudkan pemerintahan yg baik & bersih di dlm negara Indonesia yg demokratis & berdaulat, diridhoi oleh Allah SWT, Tuhan YME. Sedangkan misi dr PAN adalah untuk mewujudkan beberapa hal selaku berikut:
- Mewujudkan kader bermutu.
- Mewujudkan diri selaku partai yg bersahabat & membela kepentingan rakyat.
- Mewujudkan partai yg modern berdasarkan tata cara yg unggul & manajemen unggul pula serta budaya bangsa yg luhur.
- Mewujudkan Indonesia gres yg demokratis, makmur, maju serta bermartabat.
- Mewujudkan tata pemerintahan yg baik & bersih, melindungi semua bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, mengembangkan kesejahteraan lazim & mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Mewujudkan negara Indonesia yg bersatu, berdaulat & bermartabat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian kekal pula keadilan sosial & mendapat hormat dlm pergaulan internasional.
Tujuan dlm sejarah partai PAN yakni untuk menjunjung tinggi & menegakkan kedaulatan rakyat, menjunjung keadilan serta perkembangan pada bidang material & spiritual. Akar dr cita – cita partai adalah moral agama, kemanusiaan & kemajemukan, prinsip non sektarian & non diskriminatif. Semua prinsip tersebut tergabung dlm azas “Akhlak Politik Berlandaskan Agama yg Membawa Rahmat Bagi Sekalian Alam”.
Berdasarkan azas tersebut PAN akan menjadikan agama sebagai landasan moral & etika dlm berbangsa & bernegara dgn menghargai harkat & martabat insan, serta mendukung kemajemukan dlm memperjuangkan kedaulatan rakyat, memperjuangkan keadilan sosial & kehidupan bangsa yg lebih baik dgn tujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yg makmur, maju, bermartabat & berdikari. Ketahui pula mengenai sejarah gerindo, sejarah parindra partai indonesia raya & sejarah pni partai nasional indonesia.
Keikutsertaan Dalam Pemilu
Dalam sejarah partai PAN pertama kali ikut serta pada pemilu tahun 1999 & meraih 7,4 persen bunyi atau 34 dingklik di dewan perwakilan rakyat. Walaupun cuma mendapatkan dingklik sejumlah itu, PAN mampu menjadi penggerak utama dlm koalisi partai – partai Islam yg pula diketahui dgn sebutan poros tengah. Saat itu poros tengah terdiri dr partai – partai Islam mirip PKB, PAN, PBB, PPP & Partai Keadilan (PKS) yg mengusung Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Ketua Dewan Syuro PKB selaku kandidat presiden. Pada dikala itu Gus Dur berhadapan dgn Megawati Soekarnoputri , Ketua Umum PDI-P & BJ. Habibie sebagai kandidat dr Golkar. Poros tengah kemudian melakukan lobi politik untuk mendukung Gus Dur sehingga Megawati kalah. Setelah pemilu, Amien Rais diangkat sebagai Ketua MPR.
Pada pemilu berikutnya di tahun 2004 PAN mendapatkan 6,4 persen suara & bangku DPR sejumlah 53 kursi. Amien Rais diusung selaku kandidat presiden dgn Siswono Yudo Husodo selaku wakilnya, namun hanya mencapai putaran pertama dgn menjangkau 14,66 persen suara. Di tahun 2009 PAN mendapatkan 6 persen suara & sejumlah 43 buah bangku di DPR, sedangkan pada pemilu 2014 mengalami kenaikan sebesar 7,6 persen suara & 48 dingklik DPR. Di tahun 2014 pula Hatta Rajasa yg menjadi Ketua Umum PAN pula diusung sebagai kandidat wakil presiden berpasangan dgn Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, namun kalah suara dr Joko Widodo & Jusuf Kalla.
Tradisi Baru PAN
Saat ini Ketua Umum PAN adalah Zulkifli Hasan dgn Ketua Majelis Pertimbangan Partai yg dijabat oleh Soetrisno Bachir & Amien Rais selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai. Sebagai ketua terpilih dikala ini, Zulkifli Hasan ingin membuat partainya sebagai rumah besar untuk Indonesia. Artinya semua kebijakan yg akan dilakukan dlm sejarah partai PAN kedepannya mesti bermaksud untuk kepentingan rakyat, memberantas kemiskinan & kesenjangan antara kaya & miskin. Selain itu Zulkifli Hasan pula mengemukakan gagasan akan tiga program baru PAN yakni revitalisasi, regenerasi & reunifikasi.
- Reunifikasi – Mengajak kembali para tokoh pendiri PAN untuk kembali mengungguli Pemilu 2019.
- Otonomisasi – Membuat kekuasaan PAN tak bersifat sentral & membangun tata cara serta struktur partai dengan-cara desentralisasi. Ini merupakan langkah gres dlm dunia politik di Indonesia dimana penyeleksian para ketua DPD & DPW akan menjadi wewenang dr DPD & DPW masing – masing & bukan lagi atas kehendak Ketua Umum sebagaimana lazimnya . Tidak cuma itu, penyeleksian kandidat Walikota/Bupati, Gubernur, Ketua DPRD Propinsi atau Kabupaten/ Kota akan diserahkan pula sepenuhnya pada DPD atau DPW setempat.
Kemudian dibawah kepemimpinan PAN pula akan diselenggarakan konvensi untuk penyeleksian kader yg akan diusung menjadi kandidat presiden, sebagai gebrakan gres untuk meniadakan tradisi lama yg selalu menilai Ketua Umum partai yaitu segala – galanya.