Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) PDIP mempunyai sejarah perjalanan yg panjang. Pada pembahasan kali ini akan dibahas perihal sejarah Partai PDIP lengkap beserta visi & misinya, struktur kepengurusannya, & keikusertaannya dlm Pemilu di Indonesia.
Sejarah Berdirinya PDIP
Sejarah Partai PDIP tak terlepas dgn Partai Nasional Indonesia yg diresmikan oleh Soekarno pada 1927. Kebijakan fusi partai politik pada masa order gres dianggap selaku awal mula terbentuknya PDIP. Anda dapat membaca sejarah PNI (Partai Nasional Indonesia). Pada 27 Februari 1970, Soeharto memanggil pimpinan lima partai politik, yakni PNI (Partai Nasional Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Nasrani, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), & Murba. Selanjutnya pada 7 Maret 1970 di ruang kerja Wakil Ketua MPRS M. Siregar, 5 tokoh parpol tersebut kembali bertemu dlm rangka membicarakan pengelompokkan partai. Pertemuan pun berlanjut pada 9 Maret 1970 dgn acara pokok untuk solusi deklarasai atau pernyataan bersama. Pertemuan dgn antara 5 partai politik & Presiden Soeharto kembali dijalankan pada 12 Maret 1970.
Setelah lewat proses yg panjang, maka pada 10 Januari 1973 pukul 24.00 WIB, lima parpol sepakat melebur menjadi satu wadah berjulukan Partai Demokarsi Indonesai (PDI) pada pertemuan di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73 Jakarta. Deklarasi ini ditandatangani oleh wakil kelima partai, yaitu MH Isnaeni & Abdul Madjid (PNI), A. Wenas & Sabam Sirait (Parkindo), Beng Mang Rey Say & FX Wignyosumarsono (Partai Nasrani), S. Murbantoko R. J. Pakan & Achmad Sukarmadidjaja (Partai Murba), & Drs. M. Sadri (IPKI).
Pertemua pertama dilaksanakan sehabis fusi, yakni musyawarah nasional yg digelar pada 20-24 September 1973 di Jakarta. Tidak ada hasil signifikan yg didapat dr konferensi ini. Keinginan untuk melaksanakan kongres terus tertunda akhir pertentangan internal yg terus bergejolak. Kongres PDI pun kesudahannya bisa digerlar pada 12-13 April 1976. Intervensi pemerintah sungguh besar lengan berkuasa pada kongres ini, sehingga terpilihanya Sanusi Hardjadinata selaku Ketua Umum DPP PDI dengan-cara aklamasi. Susunan DPP disempurnakan atas komitmen antara MH Isnaeni & Sunawar.
Kongres PDI terus berlanjut hingga Kongres PDI ke-IV, tetapi pertentangan & intervensi pemerintah masih terus berlanjut. Soerjadi kembali terpilih dengan-cara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. Namun pada Kongres IV PDI di Medan, kericuhan terjadi dgn adanya demonstrasi yg dipimpin Jacob Nuwa Wea yg menjajal menerobos masuk ke area sidang Kongres. Akhirnya pemerntah menggantikan lewat Mendagri Yogie S. Memed & mengusulkan membentuk caretaker. Rapat formatur yg dipimpin Latief Pudjosakti (Ketua DPP PDI Jatim) pada tanggal 25-27 Agustus 1993 memutuskan susunan resmi caretaker DPP PDI.
Kegagalan Kongres IV PDI di Medan, memunculkan nama Megawatai Soekarnoputri yg didukung warga PDI untuk menjadi ketua umum alasannya adalah dianggap sanggup menjadi tokoh pemersatu PDI. Pemerintah merasa khawatir dgn fenomenan tersebut. Pemerintah mengadang langkah Megawati dgn mempublikasikan larangan mendukung pencalonan Megawati dlm Kongres Luar Biasa (KLB) yg digelar pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
Namun hasil yg diperoleh yakni sebaliknya, keinginan sebagian besar peserta KLB untuk menyebabkan Megawati selaku Ketua Umum DPP PDI tak dapat dihalangi. Megawati pun dinyatakan selaku Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 dengan-cara de facto. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, dengan-cara de jure Megawati Soekarnoputri dikukuhkan selaku Ketua Umum DPP PDI.
Konflik internal PDI tetap terjadi sesudah berakhirnya Munas. Kelompok Yusuf Merukh membentuk DPP PDI Reshuffle yg tak diakui pemerintah, tetapi aktivitasnya tak pernah dihentikan. Kelompok Soerjadi pun sungguh gencar mencari sumbangan ke daerah-kawasan untuk memperoleh perlindungan menggelar Kongres. Sebanyak 16 orang anggota DPP PDI dr 28 pengurus sukses dirangkul untuk menggelar Kongres.
Meskipun mengalami penentangan, kelompok Fatimah Achmad yg mendapatkan pemberian pemerintah tetap menyelenggarakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan dgn pengamanan sangat ketat dr aparat keselamatan lengkap dgn kendaraan panser. Warga PDI yg setia mendukung Megawati berunjuk rasa besar-besaran pada 20 Juni 1996 & berakhir bentrok dgn pegawanegeri. Peristiwa ini diketahui dgn Peristiwa Gambir Berdarah.
Masa pendukung Megawati menolak keras hasil Kongres Medan, namun pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut. Soeharto menerima 11 pengurus DPP PDI Kongres Medan yg dipimpin Soerjadi (Ketua Umum) & Buttu Hutapea (Sekretaris Jenderal) pada 25 Juli 1996. Posisi Megawati pun semakin terpojok.
Akhirnya pada 27 Juli 1996, masa pendukung Megawati menggelar Mimbar Demokrasi di halaman Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro. Kantor DPP PDI dihadiri ratusan orang berkaos merah yg bertujuan mengambil alih kantor DPP PDI. Sejarah Partai PDIP tak terlepas dr Peristiwa 27 Juli yg menelan banyak korban jiwa.
Setelah peristiwa tersebut, Megawati beserta pengikut setianya tetap eksis meskipun dgn berpindah-pindah kantor & kegiatan yg dilaksanakan di bawah pantauan pemerintah. Megawati pun menyatakan bahwa PDI di bawah pimpinannya tak ikut kampanye atas nama PDI. PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi tetap mengikuti Pemilu 1997. Namun hasil Pemilu memperlihatkan kuatnya pemberian warga PDI pada Megawati, alasannya suara PDI merosot tajam sehingga hanya berhasil meraih 11 kursi DPR.
Peristiwa reformasi tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI Megawati. Setelah lengsernya Soeharto, kepimpinan Megawati makin kuat & PDI di bawah kepemimpinannya kian berkibar. Tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI Meagawati menyelengarrakan Kongres V PDI di Denpasar, Bali. Megawati pun terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 dengan-cara aklamasi.
Pemerintah masih tetap mengakui PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi & Buttu Hutapea. Megawati pun mengubah nama PDI menjadi PDI perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 supaya mampu mengikuti Pemilu 1999. Nama ini disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal & kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.
PDI Perjuangan melaksanakan Kongres I pada 27 Maret – 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Megawati ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 dengan-cara aklamasi tanpa penyeleksian. Hingga dikala ini, kontrol PDI Perjuangan tak pernah terlepas dr peran Megawati. Pada Kongres IV PDI Perjuangan di Bali tanggal 8-12 April 2015, sosok Megawati kembali dikukuhkan selaku Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020.
Visi Partai PDIP
Visi Partai ialah keadaan pada masa depan yg diidamkan oleh Partai, & oleh alasannya adalah itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan Partai ialah:
- alat usaha guna membentuk & membangun aksara bangsa menurut Pancasila 1 Juni 1945;
- alat usaha untuk melahirkan kehidupan berbangsa & bernegara yg ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, & sosio demokrasi (Tri Sila);
- alat usaha untuk menentang segala bentuk individualisme & untuk menghidupkan jiwa & semangat tolong-menolong dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernegara (Eka Sila);
- wadah komunikasi politik, menyebarkan & memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- wadah untuk membentuk kader bangsa yg berjiwa pelopor, & memiliki pemahaman, kesanggupan menjabarkan & melaksanakan pedoman Bung Karno dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara;
Misi Partai PDIP
Misi Partai yaitu muatan hidup yg diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan keberadaan Partai, sebagaimana diamanatkan dlm pasal 7,8, 9 & 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu :
Pasal 7 Partai mempunyai tujuan lazim:
- mewujudkan harapan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dlm Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dlm bentuk merealisasikan penduduk adil & sejahtera dlm bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yg bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- berjuang merealisasikan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yg berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, & Indonesia yg berkepribadian dlm kebudayaan.
Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:
- membangun gerakan politik yg bersumber pada kekuatan rakyat untuk merealisasikan kemakmuran berkeadilan sosial;
- membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengurus tindakan & kekuatan rakyat, mendidik & menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik & mengolah semua tenaga rakyat dlm satu gerakan politik untuk meraih kemerdekaan politik & ekonomi;
- memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial & budaya, utamanya demi pemenuhan keperluan otoriter rakyat, yaitu keperluan material berupa sandang, pangan, papan & kebutuhan spiritual berbentukkebudayaan, pendidikan & kesehatan;
- berjuang memperoleh kekuasaan politik dengan-cara konstitusional sebagai alat untuk merealisasikan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni mewujudkan pemerintahan yg melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kemakmuran biasa , mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yg menurut kemerdekaan, perdamaian infinit & keadilan sosial; dan
- menggalang solidaritas & membangun koordinasi internasional menurut spirit Dasa Sila Bandung dlm upaya merealisasikan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945
Pasal 9 Partai memiliki fungsi:
- mendidik & mencerdaskan rakyat supaya bertanggung jawab memakai hak & kewajibannya selaku warga negara;
- melakukan rekrutmen anggota & kader Partai untuk ditugaskan dlm struktural Partai, LembagaLembaga Politik & Lembaga-Lembaga Publik;
- membentuk kader Partai yg berjiwa penggerak, & mempunyai pemahaman, kemampuan menjabarkan & melaksanakan pedoman Bung Karno dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara;
- mengumpulkan, merumuskan, & memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- menghimpun, membangun & menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun & mencapai keinginan penduduk Pancasila; dan
- membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.
Pasal 10
Partai mempunyai peran:
- menjaga & merealisasikan impian negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dlm Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- menjaga, menyebarluaskan & melaksanakan Pancasila selaku dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa & bernegara;
- menjabarkan, menyebarluaskan & membumikan anutan Bung Karno dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara;
- menghimpun & memperjuangkan aspirasi rakyat menurut ideologi Pancasila 1 Juni 1945 & Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI selaku pedoman taktik & tujuan kebijakan politik Partai;
- memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
- menyiapkan kader Partai selaku petugas Partai dlm jabatan politik & jabatan publik;
- mempengaruhi & memantau jalannya penyelenggaraan negara semoga selalu menurut pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 & Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi & tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yg kuat, efektif, higienis & berwibawa;
- sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dlm menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi & solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan kepada liberalisme & individualisme.
Struktur Kepengurusan PDIP
Susunan DPP PDI Perjuangan untuk masa kerja 2015-2020 hasil Koongres IV di Bali yaitu:
- Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
- Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
- Pemenangan Pemilu: Bambang Dwi Hartono
- Ideologi & Kaderisasi: Idham Samawi
- Keanggotaan & Organisasi: Djarot Syaiful Hidayat
- Politik & Keamanan: Puan Maharani (Non-Aktif)
- Hukum HAM & Perundangan: Trimedya Pandjaitan
- Bidang Perekonomian: Hendrawan Supratikno
- Kehutanan & Lingkungan Hidup: Muhammad Prakosa
- Kemaritiman: Rohmin Dahuri
- Pemb. Manusia & Kebudayaan: Andreas Hugo Pareira
- Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning
- Buruh Tani & Nelayan: Mindo Sianipar
- Kesehatan & Anak: Sri Rahayu
- Pendidikan & Kebudayaan: I Made Urip
- Koperasi & UMKM: Nusirwan Sujono
- Pariwisata: Wiranti Sukamdani
- Pemuda & Olahraga: Sukur Nababan
- Keagamaan & Kepercayaan: Hamka Haq
- Ekonomi Kreatif: Prananda Prabowo
- Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
- Bendahara Umum: Olly Dondo Kambey
- Wabendum Internal: Rudiyanto Chen
- Wabendum Program: Yuliari Peter Batubara
- Wasekjen Bidang Internal: Utut Adianto
- Wasekjen BIdang Kerakyatan: Erico Sotarduga
- Wasekjen BIdang Pemerintahan: Ahmad Basarah
Partisipasi PDIP Pada Pemilu di Indonesia
- Pemilu 1999
Sejarah pemilu di indonesia menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tampil selaku pemenang Pemilu 1999 & berhasil menempatkan wakilnya di dewan perwakilan rakyat sebanyak 153 orang. Megawati terpilih selaku Wapres mendampingi KH Abdurahman Wahid yg terpilih dlm Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4.
2. Pemilu 2004
PDI-P medapat 109 dingklik di Pemilu 2004. PDI-P menempati posisis ke-2 setelah memperoleh bunyi sebanyak 21.026.629 suara.
3. Pemilu 2009
Pada Pemilu 2009, PDI-P mendapat posisi ketiga dlm perolehan bunyi serta bangku di DPR. PDI-P mendapat 95 kursi (16,96%) di DPR dr hasil Pemilihan Umum Anggota dewan perwakilan rakyat 2009.
4. Pemilu 2014
PDI-P berhasil mendapat 109 bangku di DPR & menempati posisi pertama. Pada Pemilu 2014 ini pun, PDI-P berhasil mengantarkan pasangan Joko Widodo & Jusuf Kalla menjadi pasangan Presiden & Wakil Presiden periode 2014-2019.
5. Pemilu 2019
Pada Pemilu 2019 mendatang PDI-P akan kembali ikut serta. Partai ini mengusung pasangan Joko Widodo & Ma’ruf Amin untuk pasangan Calon Presiden & Wapres.
Inilah penjelasan mengenai sejarah Partai PDI-P. Semoga Anda mampu mengambil manfaat dr sejarah pendirian partai ini. Semoga bermanfaat.