Integritas public diukur dr risikonya, artinya institusi memperoleh legitimasi tatkala memberi hasil dr perbaikan mutu layanan public. Hasil dlm hal ini bisa diraih jika bisa menerjemahkan kebijakan menjadi program-acara yg memperhitungkan kepentingan & hak-hak public.
 |
| @copyright:images.google.com |
Dalam hal ini diperlukan penguasaan prosedur, mekanisme organisasi & korelasi kelembagaan (institutional knowledge) . Sering terjadi deficit (institutional knowledge), yg mencakup pengertian mekanisme–mekanisme kerja, hubungan-hubungan kelembagaan pangaturan administrasi pada pejabat gres. Legitimasi mempertimbangkan & hak-hak termaktub didalam mekanisme-mekanisme tatkala pejabat public bertindak atas dasar mandat masyarakat. Pertimbangan yg mesti dilaksanakan tatkala mengubah system harus menimbang-nimbang institutional knowledge.
Perubahan system mengadaikan memiliki visi yg terang, utamanya yg mengarahkan ke kepentingan bareng . Visi altruis mirip ini meningkat berkat kompetensi etis, unsure pokok budaya etis dlm pelayanan public. Desain system integritas public yg terdiri dr delapan point yg diusulkan oleh OECD (dalam public sector integrity. A framework for Assessment, Paris 2005, hal 80-83) membantu menunjukkan landasan untuk melaksanakan perubahan kearah budaya akhlak yg menopang integritas.
Sedangkan penguasaan kompetensi yaitu suatu kemampuan, artinya hasil dr membiasakan/melatih diri mengambil keputusan yg memperhitungkan segitiga pendapatmoral seperti telah disebut di bab1. Integritas yakni sebuah bentuk habitus. Jika integritas pribadi merupakan habitus bermakna beliau terbentuk dr kebiasaan mengambil keputusan yg baik dgn memperhitungkan kebutuhan public. Habitus dlm hal ini dikenali selaku “hasil keterampilan yg menjadi langkah-langkah mudah, walaupun tak harus senantiasa disadari, & diterjemahkan menjadi sebuah kesanggupan yg kelihatannya alamiah & meningkat dlm lingkungan sosial tertentu.