Sistem pemerintahan, yg sudah disepakai dlm pembangunan Ibukota Baru, serta berbagai hal terkait dgn keberadaan di dua kabupaten yg berlainan, tapi kawasan itu tetap ditangani oleh badan otoritas tersendiri. Pemimpinnya bukanlah gubernur, sebagaimana yg terjadi di DKI Jakarta. Melainkan pejabat setingkat menteri.
Menko Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Panjaitan menuturkan, IKN yg berlokasi di Kalimantan Timur tak akan dipimpin oleh gubernur. Wilayah itu nanti diatur oleh tubuh otorita tersendiri. Pemimpinnya setingkat menteri.
“Saya kira Undang-undang (soal tubuh otorita) akan secepatnya jadi. Nanti akan ada menteri/kepala otorita ibu kota Indonesia,” Sistem birokrasi yg berjalan memang sedikit berlawanan, kemungkinan diplomat, elit politik akan terlibat dlm memimpin Ibukota Baru itu. Begitu pula manusianya, yg niscaya lebih baik kembali.
Karena, yg akan menjadi bab dr pembangunan tak cuma Indonesia saja, namun Amerika, India, Singapore, serta berbagai Negara yg masih menjadi pertimbangan banyak politisi.