Setiap masyarakat politik, mulai kelompok nomand sampai bangsa yg berdaulat, dapat dimengerti melalui suatu proses dlm periode waktu tertentu yg membentuk peradaban & kebudayaannya sendiri (dengan berbagai produk berupa sastra, seni music, & seni lukis.
Hal ini, tentunya dgn menciptakan adat kebiasaannya sendiri berupa tata cara pendidikan informal dimana dgn sistem tersebut maka setiap anggota masyarakat mampu terisolasi selaku anggota masyarakat yg bersangkutan.
Dalam hal ini, aneka macam kultural mirip religi, politik, sastra & sebagainya dianggap mempunyai faktor ekonomi yg semua itu pada karenanya menyatakan diri dengan-cara terstruktur selaku keperluan ekonomi, yakni selaku seruan dr masyarakat dengan-cara menyeluruh.
Hanya saja didalam penduduk beragam seperti di Indonesia, misalnya pada masa Hindia Belanda seruan tersebut muncul tak terstruktur & cuma bersifat sebagian-sebagian saja (sectional). Tidak ada ajakan sosial (common social demand) yg dihayati bareng oleh semua elemen penduduk .
Yang mampu dipahami kembali masing-masing golongan, mirip golongan Eropa, golongan Tionghoa, & Golongan Pribumi yg mempunyai pengetahuan serta contoh pikir dlm common social demand (Furnivall,1956).
Pada ketika itu, yg menjadi pembeda kepada banyak sekali sumber yg menjadi abjad ekonomi beragam ialah memang alasannya tak adanya kebersamaan dlm usul sosial oleh semua elemen masyarakat yg menganut metode ekonomi Tunggal atau unitary economi dr sebuah penduduk yg bersifat homogen.
Dengan adanya ungkapan Common will atau harapan bareng maka, berbagai kekerabatan sosial diantara elemen-elemen masyarakat majemuk cuma didasarkan pada kekerabatan ekonomi yg tergambar melalui buatan barang material, yg disampingkan dgn penggolongan penduduk menurut pada perbedaan ras.