Telah dikembangkan mengenai evaluasi proses pengambilan keputusan dari suasana-situasi persaingan yang berlawanan-beda & melibatkan dua atau lebih kepentingan. Public choice theory menggabungkan pendekatan ilmu politik dan ekonomi dalam menganalisis sikap pemain film-pemain drama politik & ekonomi.
Pengertian perihal relasi dr berbagai hal terkait dgn public choice theory, para pemeran politik diasumsikan selaku makhluk rasional yg berpotensi untuk selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri (self interest) dgn jalan memaksimalkan manfaat atau utilitas yang mampu ia terima sesuai dgn keadaan sumber daya yg tersedia.
Rational choice theory, menurut Coleman, merupakan langkah-langkah rasional dari individu atau bintang film untuk melaksanakan suatu tindakan menurut tujuan tertentu yg ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi).
Konsep international political economy (IPE), menurut Oatley (2006), merupakan studi perihal bagaimana kepentingan ekonomi dan proses politik berinteraksi membentuk kebijakan pemerintah. IPE berfokus pada interaksi ekonomi global dlm pertandingan politik antara berpengaruh & yg lemah.
Menurut Gilpin (2005), IPE merupakan interaksi pasar & pemain drama-pemain film besar lengan berkuasa mirip negara, perusahaan multinasional, & organisasi internasional.
Studi ekonomi politik digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena ekonomi politik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Pada tingkat regional Asia Tenggara, studi ekonomi politik mampu dipakai untuk menganalisis kemajuan ASEAN Economic Community.
ASEAN Economic Community merupakan janji perdagangan antar negara-negara ASEAN yg mulai berlaku dr tahun 2015 hingga tahun 2025 untuk merealisasikan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya daerah ASEAN yang aman dengan tingkat pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk meraih kemakmuran yang merata & berkelanjutan.
Persoalan yg mendukung hal ini, tentunya mengarah pada ekonomi global dgn rancangan yg ditawarkan kepada aneka macam sistem politik yg menuju pada ksejahteraan, pemerataan serta tingkat pemerataan untuk melakukan pekerjaan di trampil disetiap Negara dgn hal tersebut maka, banyak sekali hal terkait Ekonomi Politik & Negara akan menjadi bagian dr displin sub ekonomi politik yg dipakai.
Negara Dan Ekonomi Politik
Berbagai hal terkait dgn displin ilmu yg mengarah pada persoalan tiga tipe dr masalah ideologi liberalisme, maka akan mengarah pada ekonomi liberal, yg memang berada problem agama, tentang hal ini ideologi liberalisme akan mengarah pada sistem reaksi tentang atas dominasi gereja dlm bertindak, dlm setiap aspek kehidupan insan.
Hal ini tentunya menjadi penting yg menjadi catatan gereja dlm hal ini memiliki aliran terhadap aspek manusianya untuk bertindak & mempunyai keleluasaan dlm hal ini. Akan sedikit berlawanan dgn hubungan ideologi Pancasila yg rencanakan oleh partai yg berbeda pandangan dgn yg dibuat menurut rancangan yg disampaikan.
Ketika konflik yg mengarah pada aspek ideologi pancasila, hendaknya gereka bertindak bahwa masyarakatnya memiliki prilaku yg tak sesuai dgn standar yg dibentuk dgn tata cara ekonomi liberal mirip apa yg menjadi rencaka pada ekonomi politik global.
Kondisi ini akan menciptakan dgn sistem pemahamn bahwa relasi perihal prilaku masyarakat & gereja untuk mampu mengetahui darimana mereka berasal, serta saluran ekonomi yg mereka miliki.
Sumber dr hal ini pula akan mengetahui bahwa berbagai aspek dr sistem politik yg mereka terapkan, hendaknya menjadi penyadaran diri terhadap masyarakatnya, dlm hal ini agama yg menjadi penentu bagi dlm langkah-langkah yg menentukan.
Maka dr itu, sebuah Negara & individu dapat bertindak sesuai dgn kebebasan yg dimiliki guna meningkat dengan-cara sarat , bukan memperkedilkan pengetahuan serta pemajuaan manusianya.
John Locke berpendapat bahwa kebebasan yang menjadi nilai dasar liberalisme dipahami sebagai ketidakhadiran intervensi eksternal dalam acara individu (Aida: 2015). Manusia sejatinya mempunyai tiga hak dasar (mutlak) yang tidak dapat diusik gugat, adalah hak hidup, keleluasaan, & hak atas kepemilikan.
Liberalisme Locke atau dikenal dgn liberalisme klasik menjadi falsafah dasar bagi Adam Smith dlm merumuskan desain ekonomi klasik yg melahirkan kapitalisme klasik. Pada dasarnya, konteks sosio-historis munculnya kapitalisme klasik sama mirip hadirnya liberalisme klasik, yaitu adanya dominasi gereja.
Pada kurun pertengahan di Eropa, tata cara ekonomi dijalankan dgn tekanan & monopoli dr gereja, negara, & komunitas. Kaum feodal memainkan tugas yg cukup signifikan dlm perekonomian sehingga menyederhanakan ruang gerak individu para ahli, mirip John berpendapat bahwa keleluasaan yg menjadi nilai dasar liberalisme dipahami selaku absensi individu, serta berbagai hal terkait dgn kaum tertentu dlm menyederhanakan ruang gerak individu terhadap akses ekonomi.
Hal ini, sudah menjadi temuan terhadap praktik yg dibuat oleh partai di PDI Perjuangan, dlm hal ini guna melihat berbagai dilema mereka bagi masyarakatnya, termasuk Partai Golkar dikala ini.
Untuk menjadi penting bahwa keterlibatan gereja dlm hal ini telah menjadi pemahaman terhadap saluran individu yg mempunyai peran di masyarakat, khususnya dlm aspek ekonomi politik, mampu dipahami dgn aneka macam kondisi yg mereka terapkan.
Tentunya dgn melibatkan Pastor, Uskup, Ulama, Pendeta, utamanya di Kalimantan Barat serta sub distrik, yg menjadi penting dlm hal ini, namun untuk dimengerti bahwa berbagai hal terkait agar mereka dapat naik dlm suatu kondisi di penduduk , dgn melibatkan oknum yg dlm hal ini Orang bau tanah, serta teman & keluarga.