Istilah hukum budpekerti sejatinya berakar dr bahasa Belanda yakni adatrecht yg merujuk pada sistem pengendalian sosial yg hidup & meningkat dlm penduduk Indonesia.
Dalam bukunya Pengantar Hukum Adat, Bushar Muhammad mengartikan hukum adab selaku berikut.
Hukum asli yg tak tertulis, yg memberi anutan pada sebagian besar orang-orang Indonesia dlm kehidupan sehari-hari, dlm kekerabatan antara yg satu dgn yg lain, baik di kota maupun – & lebih-lebih – di desa.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa aturan budbahasa tak hanya meliputi aturan orisinil yg tak tertulis, melainkan pula aturan asli tertulis yg sungguh kecil pengaruhnya dlm hukum budpekerti.
Hukum orisinil tertulis lazimnya terdiri dr banyak sekali macam piagam, beragam perintah raja, kriteria pada daun lontar, atau awig-awig.
Ia pula menyatakan bahwa aturan akhlak memiliki beberapa unsur yakni unsur orisinil & unsur keagamaan.
1. Unsur asli
Unsur orisinil aturan budpekerti merujuk pada hukum Melayu-Polinesia yakni aturan asli yg berlaku di tempat kepulauan Melayu-Polinesia sebelum datangnya hukum-hukum lain yg sudah memengaruhi aturan asli itu.
2. Unsur kegamaan
Unsur keagamaan aturan budbahasa merujuk pada hukum agama yg menawarkan imbas pada aturan akhlak, baik seluruhnya maupun sebagian kecil.
Besarnya efek aturan agama pada aturan adab dijelaskan oleh para ahli melalui beberapa teori mirip teori receptio in complexu, teori receptie, & teori receptio a contrario.
- Teori Receptio in Complexu
Teori yg dikemukakan oleh C.F Winter & Salomon Kayzer ini menyatakan bahwa hukum adab merupakan hasil penerimaan aturan agama yg dianut oleh golongan penduduk dengan-cara bulat.
Misalnya, kalau suatu kalangan masayarakat tertentu memeluk agama Islam, maka hukum budpekerti yg berlaku di lingkungan masyarakat tersebut yakni aturan agama Islam.
- Teori Receptie
Teori yg menyanggah teori receptio in complexu adalah teori receptie.
Teori yg dikemukakan oleh Snouck Hurgonje & Van Vollenhoven ini menyatakan bahwa hukum budpekerti ialah aturan yg hidup & berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dr agama yg dianutnya.
Menurut teori ini, hukum akhlak & aturan agama ialah dua entitas yg berlawanan sehingga kadang kala terjadi benturan antara keduanya.
Hal ini terjadi alasannya tak semua hukum agama mampu diresepsi sepenuhnya oleh aturan etika.
Karena itu, hukum agama yg diresepsi ke dlm hukum akhlak cuma berlaku sepanjang hukum etika menghendaki.
- Teori Receptio a Contrario
Teori yg tak sependapat dgn teori receptie adalah teori receptio a contrario.
Teori yg dikemukakan oleh Hazairin ini menyatakan bahwa aturan adab adalah sebuah entitas yg berlawanan dr aturan agama. Dan alasannya itu, keduanya tak dapat dicampuradukkan.
Atau dgn kata lain, hukum etika & hukum agama harus tetap terpisah satu sama lain.
Hukum adab gres berlaku di suatu penduduk apabila tak berlawanan dgn aturan agama yg dianut oleh masyarakat tersebut.