Irian Barat atau dikala ini lebih diketahui dgn nama Papua Barat merupakan daerah NKRI yg dulunya berada dlm kekuasaan Belanda. Irian barat masuk bergabung menjadi serpihan NKRI mesti melelui usaha yg panjang sarat dgn pengorbanan. Karena kesamaan visi misi & latar belakang maka pemerintah berupaya memperjuangkan pembebasan daerah Irian Barat dr kekuasaan Belanda. Perjuangan yg dilaksanakan pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat dikerjakan dgn beberbagi upaya, yaitu dlm bentuk diplomasi, politik, ekonomi bahkan dgn memakai senjata. Berikut diantaranya :
Melalui Diplomasi
Pemerintah Ri saat itu mengambil langkah diplomasi dlm upayanya membebaskan kawasan Irian Barat dr kekuasaan bangsa Belanda. Langkah tersebut lebih diseleksi oleh bangsa Indonesia demi menyingkir dari pecahnya konflik bersenjata di kedua belah pihak yg akan menyantap korban jiwa, baik dr pihak bangsa Indonesia sendiri maupun di pihak bangsa Belanda. Berikut langkah diplomasi yg pemerintah Republik Indonesia kerjakan demi memperjungkan pembebasan Irian Barat.
- Diplomasi dgn pihak Belanda
Sesuai dgn isi persetujuan Konferensi Meja Bundar ( KMB ), permasalahan mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditangguhkan setahun setelahnya. Maka dr itu setelah RIS bangun atau pengukuhan kedaulatan kawasan Irian tak tergolong ke dlm kedaulatan Indonesia. Semestinya final 1950-an Irian Barat dikembalikan ke dlm kedaulatan Indonesia tetapi sepertinya hal tersebut tak berjalan mulus. Sebab ada indikasi pihak Belanda berusaha mengingkari persetujuan.
Artikel Terkait:
Pada masa demokrasi liberal pun pemerintah Indonesia juga terus mendorong pihak Belanda untuk mengembalikan wilayah Irian Barat ke daerah kedaulatan Indonesia. Setiap kabinet baru pun berupaya mengajak pihak Belanda untuk melakukanBelanda. Seperti, pada Kabinet Natsir, Sukiman, Ali Sastroamijoyo, & Kabinet Burhanuddin Harahap. Dan, pada masa Burhanuddin Harahap berkuasa di kabinet diadakan sebuah konferensi diantara Menteri Luar Negeri Indonesia Anak Agung & Menteri Luar Negeri Belanda Luns di kota Den Haag, Belanda. Namun konferensi tersebut tak menciptakan persetujuan apapun tentang pengembalian Irian Barat.
- Diplomasi Melalui sidang di PBB
Karena segala upaya negosiasi yg dianjurkan pada pihak Belanda tak menghasilkan kesepakatan apapun maka pemerintah Indonesia pun mengambil langkah menenteng permasalahan tersebut ke lembaga PBB. Hal tersebut di upayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1953. Namun sayangnya hingga desember 1957 usaha pemerintah Indonesia tersebut belum mendapat respon yg positif karena bunyi sumbangan pada saat sidang umum PBB yg diperoleh kurang dr 2/3 bunyi keseluruhan penerima sidang.
Upaya pembebasan Irian Barat pun pula dikerjakan dgn membentuk pemerintahan sementra di Irian Barat. Pemerintahan sementara tersebut dibentuk oleh kabinet Ali Sastroamijoyo pada saat hari jadi kemerdekaan ke 11 yaitu pada 17 Agustus 1956. Pemerintahan sementara tersebut didirikan selaku upaya mengukuhkan kedudukan Irian Barat masuk kedalam kedaulatan Republik Indonesia. Daerah yg masuk kedalam daerah provinsi gres ini sebagian merupakan kawasan yg masih dibawah kekuasaan Belanda, & pula ditambah beberapa daerah lain seperti Tidore, Oba, Patani, & Wasile di Maluku Utara. Sementara pusat Pemerintahannya berada di Soasiu, Tidore, Maluku yg diumumkan pada 23 September 1956.
Perjuangan Melalui Jalur Ekonomi
Selain perjuangan dgn menggunakan jalur politik, upaya usaha pembebasan Irian Barat pun dikerjakan dgn jalur ekonomi. Pada saat sidang PBB tahun 1957, Menteri Luar Negeri Subandrio mengungkapkan akan mengupayakan cara lain. Jalan lain tersebut ialah melaui ekonomi, bukan dengn perang senjata. Pada 18 November 1957, digelar rapat biasa di kota Jakarta yg membicarakan gerakan pembebasan Irian Barat. Rapat tersebut kemudian berlanjut dgn agresi mogok yg dilaksanakan oleh kaum buruh yg bekerja pada perusahaan milik Belanda, pada 2 Desember 1957.
Hal tersebut cuma awal, sehabis itu berlanjut upaya penyitaan aset serta modal milik aneka macam perusahaan Belanda. Tadinya penyitaan tersebut cuma spontan dikerjakan, tetapi kemudian pemerintah mengontrol hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Berikut diantaranya perusahaan milik Belanda yg disita pemerintah Indonesia.
- Nederlandsche Handel Maatschappij, kemudian berubah nama menjadi Bank Dagang Negara
- Perkapalan (KPM )
- Perusahaan Listrik Philips
- Perusahaan perkebunan .
Demi mendukung gerakkan pembebasan Irian Barat serta mengobarkan semangat nasionalisme pula menguatkan persatuan rakyat Indonesia, maka dibentuklah Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) pada 10 Februari 1958.
Militer
Setelah beberapa upaya sebelumnya mengalami kegagalan, karenanya dgn semangat untuk memperjuangkan pembebasan Irian Barat pemerintah pun mencari upaya lain. Upaya tersebut merupakan perjuangan dgn senjata. berikut diantaranya.
- Operasi Trikora
Belanda yg menyatakan jikwilayah Irian Barat tergolong kedalam wilayah Belanda dan menjadi bagian dr Nederlands. Dan Belanda, menyebut Irian Barat dengan Nederlands – Nieuw Guinea. Hal tersebut menciptakan pemerintah Indonesia & kemudian menetapkan dengan-cara sepihak hubungan diplomatik dgn pihak Belanda pada 17 Agustus 1950. Selanjutnya dipakai cara-cara militer untuk melakukan upaya pembebasan Irian Barat. Pemerintah Indonesia mendapatkan suplai senjata dgn membeli dr negara Uni sovie.
Dan pula pertolongan politik dr beberapa negara contohnya, India, Pakistan, Australia, elandia baru, Thailand, Inggris jerman barat & pula Perancis. Belanda pun pula mengantisipasi serangan dr Indonesia, sekitar April 1961 dibuat Dewan Papua oleh Belanda yg mempunyai peran untuk penyelenggaraan penentuan nasib rakyat Irian Barat sendiri. Dengan melakukan beberapa langkah berikut :
- Menjadikan papua negara boneka, yg mempunyai bendera serta lagu kebangsaan sendiri.
- Mendatangkan kapal induk Karel Doorman yg merupakan kapal perang Belanda untuk berjaga di perairan Irian.
- Menambah pasukan demi memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.
- Gagalkan upaya pembentukan negara Papua
- Mengibarkan Bender pusaka Merah putih di tanah Irian Barat
- Bersiap untuk mobilisasi umum demi pertahanan kemerdekaan & kesatuan Tanah Air.
- Operasi Komando Mandala
- Merencanakan operasi militer,
- Mempersiapkan opersi militer,
- melaksanakan operasi militer,
- Mengobservasi situasidan pula kondisi militer di kawasan Irian Barat.
- Operasi Banteng di Kaimana & Fak-fak
- Operasi Serigala di Teminabuan & pula di Sorong
- Operasi Naga di Merauke
- Operasi Jatayu di Sorong, Merauke & pula Kaimana
Artikel terkait:
- Konferensi Asia Afrika
- Sejarah Konferensi Meja Bundar
- Perundingan Hooge Valuwe
- Perjanjian Linggarjati
Upaya Penyelesaian Konflik
- Irian Barat akan diserahkan pada pemerintahan Indonesia melalui Dewan PBB, Yang akan mendirikan UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) sebagai Pemerintahan Sementara PBB di Irian Barat
- Memberi keleluasaan untuk rakyat Irian Barat dlm memilih pertimbangan mengenai kedudukan Irian Barat.
Berikut pokok dr Perjanjian New York diantaranya.
- Irian Barat harus diserahkan pada UNTEA paling lambat pada 1 Oktober 1962 yg kemudian bendara milik Belanda diturunkan & diganti bendera PBB.
- Tentara Indonesia yg masih berada di Irian Barat tetap berada di Irian Barat & berada di bawah pengawasan UNTEA
- Pasukan militer Belanda mesti secepatnya ditarik & dipulangkan kembali ke Belanda
- Bendera merah putih milik bangsa Indonesia pun dikibarkan di tanah Irian Barat berada disebelah bendera PBB sejak 31 desember 1962
- Pemerintahan Irian Barat yg berada dibawah pengawasan UNTEA kan diserahkan pada pemerintah Indonesia Paling lambat 1 Mei 1963.
Hasil Perjuangan Pembebasan
Hal tersebut di kerjakan dgn suatu syarat, yaitu pemerintah Indonesia harus menyelenggarakan PERPERA (Penentuan Pendapat Rakyat). Maka dgn begitu, masa penjajahan Belanda di Indonesia sudah selsai. PERPERA sesuai amanat dewan PBB pada 1969 kesannya dilangsungkan di Irian Jaya, & hasil dr PERPERA ialah bahwa rakyat Irian Barat ingin tetap bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kemudian pemerintah mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya.