√ Bagaimana Kehidupan Sosial Di Masa Demokrasi Liberal

Bagaimana kehidupan sosial di masa demokrasi liberal

jauh dr kesejahteraan & rakyat Indonesia makin sengsara
.
.
.
.
.
.
.
.
Maaf kalo salah

kondisi masa demokrasi liberal

jawabannya yakni:
= dikala itu berbagai bahaya & peberontakan kepada bangsa indonesia, & sekutu pun bersaing untuk menerima negara indonesia.

SEMOGA BERMANFAAT UNTUK KAMU DAN JUGA ORANG LAIN, TERIMA KASIH SUDAH MEMPERCAYAI SAYA UNTUK MENJAWAB PERTANYAAN INI, SEMOGA JAWABN INI MENJADI BERKAH….AAMIIN YA ROBBAL’ALAMIIN.

Kehidupan sosial pada masa demokrasi liberal

masih belum terencana……

bagaimana kondisi sosial pada masa demokrasi liberal?

keadaan yg serba tak stabil, rakyat merasa tak puas. Mereka telah usang mendambakan kondisi yg tenteram, kondusif & tenang. Kesenjangan sosial pula terjadi. Ekonomipun terpuruk dikala itu.

Bagaimana kondisi sosial, politik pada masa demokrasi liberal di Indonesia?

Jawaban:

Gunting Syarifudin

Gunting Syarifudin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau senering yg diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yg bernilai Rp.2,50 keatas diiris nilainya hingga setengahnya. Hal ini bermaksud guna mengatasi deficit anggaran sebesar Rp.5,1 miliar & bisa mengurangi jumlah uang yg beredar.

Program Benteng

Program Benteng ialah tata cara ekonomi yg bertujuan mengganti struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional, dgn menumbuhkan pebisnis Indonesia melalui kredit. Sayangnya, program ini gagal alasannya usahawan tak bisa bersaing & malah mempunyai efek negative terhadap deficit budget yg membengkak menjadi 3 miliar pada tahun 1952.

  Manfaat Mengkonsumsi Lobak

Nasionalisasi De Javasche Bank

Pada tahun 1951, pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Hal ini dijalankan untuk menaikan pemasukan, menurunkan biaya ekspor, & mengurangi dengan-cara drastis. Dengan nasionalisasi bank yg semula milik Belanda ini maka pemerintah lebih leluasa dlm menjalankan kebijakan ekonomi & moneter.

Kebijakan Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali Baba ini melibatkan usahawan pribumi (Ali) & usahawan keturunan Tionghoa (Baba). Lewat acara ini, pebisnis keturuanan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi, & imbalannya mereka akan mendapat derma kredit & lisensi dr pemerintah.

Pemilihan Umum Pertama

Pada masa demokrasi liberal ini tahun 1955, pemerintah untuk pertama kalinya melakukan pemilihan biasa nasional. Pada bulan September rakyat memilih wakil untuk dewan perwakilan rakyat & pada bulan Desember pemilih kembali memilih wakil-wakil yg lebih banyak lagi yg akan melakukan pekerjaan di suatu institusi yg dikenal dgn konstituante.

Disamping itu, terjadi beberapa krisis politik dimana banyak pergeseran kabinet diakibatkan suasana politik yg tak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa itu yakni, kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951), Kabinet Sukiman-Suwirjo (26 April 1951-3 April 1952), Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo (31 Juli 1953-12 Agustus 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957), Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959).

Masa Demokrasi Terpimpin

Berdasarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, bangsa Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 & Indonesia memasuki fase gres yg disebut fase demokrasi terpimpin. Ada beberapa pertumbuhan politik pada masa demokrasi terpimpin serta kemajuan ekonomi.

  Papua Nugini - Independent State of Papua New Guinea capital Port Moresby

Adapun perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin antara lain, pembentukan tubuh perancang pembangunan nasional, penurunan nilai duit (devaluasi), deklarasi ekonomi, & pencetakan duit gres.

Penjelasan:

Semoga menolong

=