Orde Baru yaitu istilah untuk peralihan dr masa pemerintahan Orde Lama yg dipimpin Presiden Soekarno. Keberhasilan menumpas pemberontakan insiden G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965 memulai jalan menuju pemerintahan orde baru yg dipimpin oleh Soeharto. Orde Baru bertujuan untuk mengoreksi berbagai penyimpangan yg terjadi di masa Orde Lama, & untuk menangani suasana keselamatan yg sangat tak kondusif alasannya pemberontakan tersebut. Pada masa orde baru banyak prestasi yg diraih pemerintah khususnya pada bidang ekonomi, tetapi pula tak luput dr berbagai penyimpangan pada masa orde baru yg membuat rakyat tak puas pada pemerintah.
Penyimpangan – penyimpangan yg tak menerima perbaikan kesannya membuat rakyat merasa semakin tak puas & terakumulasi dlm satu permintaan besar, terlebih tatkala terjadinya krisis ekonomi. Rakyat menuntut pergeseran pemimpin & menuntut supaya Presiden Soeharto lengser, yg dilakukannya sesudah sejarah kejadian Trisakti. Maka pada ketika itu bangsa Indonesia memasuki kala Reformasi, yg artinya perubahan atas tata cara yg sudah berjalan di satu waktu, yg dimulai pada tahun 1998 hingga sekarang. Pergantian periode pemerintahan sudah tentu membuat adanya perbedaan besar yg dimulai dr perbedaan cara pengambilan kebijakan & cara mengelola negara. Perbedaan orde baru & kurun reformasi yg dapat kita lihat antara lain:
1. Penyampaian Pendapat
Kebebasan untuk menyampaikan pertimbangan pada masa orde baru terbatas & ruang gerak pers pula dibatasi. Sedangkan pers pada masa reformasi, masyarakat & pers memiliki keleluasaan untuk memberikan pendapat termasuk sampai memperlihatkan rekomendasi serta kritik pada pemerintah dengan-cara terbuka tanpa perlu ada yg ditakutkan. Pada masa orde baru semua penerbitan mirip koran & majalah mesti memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Penerbitan) lebih dahulu. Jika ada pers yg menuliskan artikel menyinggung kebijakan pemerintah maka mereka akan dibredel & penerbitan serta SIUP dicabut, mirip majalah Gatra & Tempo.
2. Perbedaan Aturan Hukum
Pada masa orde lama banyak terjadi ketidak adilan & rekayasa pada proses peradilan. Pembagian kekuasaan dlm hukum pula tak sesuai dgn amanah UUD 1945. Sementara pada masa reformasi, penyimpangan telah diperbaiki dengan-cara menyeluruh dgn batas-batas wewenang kekuasaan yg jelas antara lembaga legislatif, direktur & yudikatif yg dikelola dgn tegas dlm undang – undang.
3. Perbedaan Kebijakan Ekonomi
Perbedaan orde gres & kala reformasi pula terlihat dlm bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi bangsa pada masa orde gres & pembangunan nasional serta kerjasama dgn negara lain berjalan tanpa hambatan. Banyak prestasi yg diraih pemerintah khususnya dlm bidang pertanian, tetapi praktik korupsi, kolusi & nepotisme merajalela, & masih terdapat kesenjangan ekonomi yg lebar. Pada kala reformasi, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk keluar dr krisis tetapi ketimpangan pada sektor ekonomi justru jauh lebih tinggi.
4. Perbedaan Politik
Kebijakan politik pada masa orde gres yg mendasari adanya perbedaan orde baru & masa reformasi pula terjadi pengelompokan & penyusutan partai politik yg didasarkan pada kesamaan program yg dimiliki, sehingga pemilu disertai oleh hanya tiga partai politik pada masa orde baru yg berasas Langsung, Umum, Bebas & Rahasia sebagai belahan dr sejarah partai politik di Indonesia. Pada masa reformasi bermunculan banyak partai selaku akhir dr sistem multi partai yg diaktifkan kembali. Partai – partai ini sangat bermacam-macam perbedaannya dr mulai golongan maupun ideologi yg diusung. Peserta pemilu pada abad reformasi meraih 48 partai politik.
5. Bidang Pendidikan
Di masa orde gres pemerintah banyak menorehkan prestasi dgn program – acara yg berperan besar pada kemajuan pendidikan di Indonesia & pula membangun forum – forum pendidikan terbatas untuk kalangan tertentu. Sedangkan pada masa reformasi, kemudahan pendidikan dibuka untuk semua kalangan termasuk untuk kalangan etnis Cina.
6. Pemilihan Umum
Pemilihan lazim pada masa Orde Baru tak berlangsung dgn bebas, jujur & adil terlepas dr slogan yg diusungnya. Terjadi pemaksaan untuk mengungguli satu peserta pemilu tertentu. Sedangkan pada masa reformasi, pemilu bisa berjalan dgn lebih bebas, jujur & adil sehingga rakyat bebas memberikan suaranya.
7. Pengambilan Keputusan
Perbedaan orde gres & periode reformasi pula terlihat dr pihak pengambil keputusan, dimana kebijakan diputuskan oleh pemerintah sentra yg mengakibatkan kesenjangan pembangunan antara sentra & tempat. Sedangkan di kala reformasi dibuat otonomi daerah untuk memberi pemerintah kawasan wewenang untuk mengambil kebijakan pada bidang tertentu. Sumber otonomi tempat ini ialah UU no.22 tahun 1999 perihal Pemerintahan Daerah yg memperlihatkan wewenang besar bagi daerah dgn otonomi pada Daerah Tingkat II atau Kabupaten & Kota. Sejak ketika itu Pemda berwenang untuk:
- Mengatur & mengurus pemerintahannya sendiri
- Mengelola aparatur kawasan
- Mengelola kekayaan tempat
- Memungut pajak & retribusi daerah
- Mendapatkan bagi hasil dr pengelolaan sumber daya alam serta yang lain di tempat
- Mendapatkan sumber pendapatan yg sah yang lain & pula menerima hak yg dikelola dlm peraturan perundang – undangan.
8. Peran Militer
Perbedaan orde gres & periode reformasi pula terlihat dr peran penting militer yg menjadi salah satu ciri pokok orde gres dalam politik, sosial & budaya dlm wujud dwifungsi ABRI. Pada masa reformasi, dwifungsi ABRI dihapuskan & Tentara Nasional Indonesia tak lagi memiliki peran yg secara umum dikuasai dlm penyelenggaraan negara. Setelah dwifungsi ABRI dihapuskan pada masa reformasi, ABRI kembali berfokus pada fungsi pertahanan & keselamatan.
9. Pemberantasan Korupsi
Pada masa Orde Baru terjadi korupsi dengan-cara teratur, masif & sistematis. Salah satu sarana korupsi yaitu lewat yayasan – yayasan yg dikelola oleh Soeharto & keluarga serta anak – anaknya. Di masa reformasi dijalankan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, untuk membersihkan forum – lembaga pemerintahan dr korupsi. Ketidak puasan rakyat terhadap korupsi inilah yg membuat salah satu aspek penyebab runtuhnya orde gres.
10. Bidang Ekonomi
Di masa reformasi kebijakan ekonomi tak mengalami perubahan yg lebih signifikan alasannya adalah pemerintah tak melaksanakan perubahan khususnya pada budget negara. Pada masa Orde Baru kebijakan ekonomi tergolong dlm Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yg selalu mendapat kesepakatan dr dewan perwakilan rakyat untuk menjadi APBN. Pemerintah pula menderegulasi perbankan & perpajakan supaya mampu mempermudah investasi dlm pembangunan nasional. Namun langkah ini tak mampu terealisasi sepenuhnya sebab ketergantungan pemerintah pada perlindungan luar negeri.
11. Perubahan Bidang Budaya
Perbedaan orde gres & kala reformasi selanjutnya terletak pada bidang budaya dgn membuat kebijakan yg mengharuskan penduduk keturunan Cina mengubah nama Cinanya, melarang pertunjukan etika istiadat orang Cina & semua aktivitas yg dianggap masuk paham komunis. Pada masa reformasi semua diskriminasi yg berkaitan dgn Cina dihapuskan oleh Gus Dur. Tahun baru Cina dijadikan hari libur nasional selaku penghormatan pada para keturunan Cina.
Jika mau dibandingkan, perbedaan dr orde gres & abad reformasi tentu saja akan tampak terang. Terlepas dr kelemahan berupa penyimpangan pada masa orde baru, kalau dibandingkan dgn suasana tertentu pada kurun reformasi pastinya akan terlihat lebih baik. Sisi baiknya yaitu bahwa hingga hari ini rakyat tak lagi perlu takut pada pemerintah yg adikara yg kerap memunculkan teror. Pemerintah condong lebih mengamati kestabilan politik dlm negara sebab pengawasan yg cukup kritis dr media massa.