Awal pemerintahan ode baru disahkan dlm Sidang Umum MPRS pada Juni – Juli 1966 yg sekaligus mengukuhkan Supersemar & melarang PKI berikut ideologinya. Menyusul hal tersebut Soeharto kemudian melakukan pembersihan terhadap semua bagian yg dianggap mengandung komunis. Konsensus nasional kemudian ditegaskan dlm beberapa poin yaitu untuk melaksanakan Pancasila & UUD dengan-cara murni & konsekuen, lalu menetapkan konsensus untuk melaksanakan konsensus utama yg dirumuskan bersama antara pemerintah, TNI & beberapa organisasi massa yg dituangkan dlm MPRS no. XX/1966. Baca pula mengenai Kebijakan Politik Pada Masa Orde Baru dan Penyimpangan Pada Masa Orde Baru.
Partai dlm masa ini yg mempunyai ideologi nasionalis & Islam menemukan tekanan yg serius dr Orde Baru. Setelah pembubaran Sejarah PKI pada 12 Maret 1966 pemerintah mulai melaksanakan upaya untuk membina sejarah partai politik sampai pada 20 Februari 1968 dijalankan penggabungan atau peleburan ormas Islam yg sudah ada namun aspirasinya belum tersalurkan dlm Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Langkah untuk menggolongkan partai politik kemudian dilanjutkan pada 9 Maret 1970 dgn membentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan yg berisi campuran dr PNI, Partai Nasrani, Parkindo, IPKI & Murba.
Kemudian pada 13 Maret 1970 dibentuk golongan Persatuan Pembangunan dr NU, Parmusi, PSII & Perti, & membentuk satu kalangan fungsional yg dinamakan Golongan Karya. Pemilu 1971 ialah langkah pertama membuat legitimasi menurut UU no.15 tahun 1969 mengenai Pemilihan Umum. Golkar yg menguasai suara secara umum dikuasai pada saat itu di DPR/MPR menganjurkan penyederhanaan partai politik. Walaupun mulanya mengakibatkan pro & kontra, akibatnya pada tahun 1973 partai – partai yg ada menerima rancangan penyederhanaan partai tersebut. Ketiga partai politik pada masa Orde Baru tersebut yaitu:
1. Partai Golkar
Pada permulaan berdirinya partai Golkar hanya dikenal dgn nama Golkar saja tanpa ada komplemen kata partai. Akan tetapi dlm bertahun-tahun terakhir pada era reformasi namanya disertakan dgn kata Partai. Golkar merupakan satu dr tiga partai politik pada masa orde gres yg aktif, yg pada mulanya diresmikan sebagai Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar. Awal kehadiran Golkar yakni pada final masa pemerintahan Presiden Soekarno yakni pada tahun 1964 yg diresmikan oleh Angkatan Darat.
Pendirian Golkar dikerjakan untuk menandingi eksistensi Partai Komunis Indonesia di bidang politik tanah air. Pada masa – masa permulaan berdirinya Sekretariat Golkar memiliki anggota sejumlah 61 organisasi fungsional & kemudian dikelompokkan dlm 7 golongan induk organisasi atau KINO, yaitu:
- Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro)
- Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
- Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
- Organisasi Profesi
- Ormas Pertahanan Keamanan (Hankam)
- Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
- Gerakan Pembangunan
Sekber Golkar kemudian berubah menjadi Golkar saja & mengikuti Pemilihan Umum. Golkar kemudian berkembang menjadi partai politik pada masa orde baru yg besar & mempunyai banyak pengikut atau massa sehingga menjadi kekuatan politik gres di Indonesia. Bisa dibilang bahwa pada ketika itu Soeharto yaitu kekuatan utama di belakang Golkar ditambah dgn jajaran birokrasi & ABRI. Besarnya kekuatan Golkar dibuktikan dgn kemenangan lebih banyak didominasi di hampir setiap pemilu serta dewan perwakilan rakyat semenjak tahun 1971,1977, 1982, 1987, 1992, & 1997.
Sejarah Partai Golkar sangat mendominasi selaku partai politik pada masa orde baru tergolong dlm pemerintahan yg memegang peranan penting, tetapi Golkar bukanlah partai yg mendasarkan dirinya pada kaderisasi & pula berbasis massa. Karena itulah Golkar dulu tak disebut sebagai Partai melainkan sebagai satu dolongan. Kekuasaan Golkar yg mempunyai lambang pohon beringin & warna kuning sebagai logo partainya ini berlangsung hampir di segala bidang di masa orde baru. Banyak jabatan penting tergolong direktur, legislatif, yudikatif & bahkan mencapai jajaran lembaga struktur tempat diisi oleh orang – orang Golkar. Ketahui pula mengenai sejarah insiden Malari yg terjadi pada masa Orde Baru & beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru.
2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Partai politik pada masa orde gres ini masih mempunyai benang merah dgn masa pemerintahan orde usang. Didirikan pada tanggal 10 Januari 1973, pada mulanya PDI berpusat di Jawa Timur & Jawa Tengah dgn basis massa yg besar & merupakan campuran dr lima partai politik yaitu PNI, Parkindo, Partai Kristen, IPKI & Murba. Massa paling banyak berasal dr golongan atau dr PNI yg pula diresmikan oleh Soekarno.
IPKI ialah salah satu partai yg digabungkan dgn PDI. IPKI sangat anti pada PKI & bertentangan dgn partai Murba yg dibubarkan oleh Presiden pada tanggal 21 Desember 1965. PDI memiliki akad tinggi kepada Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya yg pada awal pendirian di tahun 1973 dipimpin oleh Mohammad Isnaeni. Tujuan dlm sejarah partai PDI menurut anggaran dasarnya yaitu:
- Menegakkan kemerdekaan & kedaulatan NKRI dengan-cara sarat selaku negara kesatuan & negara hukum yg demokratis.
- Perwujudan penduduk adil sejahtera dgn mengembangkan kemakmuran umum & pula mencerdaskan kehidupan bangsa .
- Mewujudkan ketertiban dunia menurut kemerdekaan, perdamaian infinit & pula keadilan sosial.
Pokok Usaha PDI yakni untuk mendidik, mencerdaskan & menyadarkan rakyat untuk menjadi manusia Pancasila yg sejati, menyiapkan konsepsi – konsepsi yg bernilai dlm segala bidang aktivitas masyarakat, bangsa & negara pula dlm & mancanegara, memperjuangkan terlaksananya konsepsi diatas & berpartisipasi dengan-cara aktif & efektif dlm melaksanakan pembangunan yg demokratis pula sepadan & progresif. PDI meningkat dgn sangat dinamis & mempunyai semangat untuk memulihkan nama Soekarno.
Hal ini ditunjukkan pada masa kepemimpinan Soerjadi di tahun 1986 dgn memasukkan Megawati Soekarnoputri & Guruh Soekarnoputra lewat pendekatan intensif kepada keluarga Soekarno. Hasilnya PDI memperoleh sambutan luar biasa di Pemilu 1987 terutama dr para Sukarnois atau kaum PNI, pula dr golongan pemilih pemula. Dalam Kongres Luar Biasa PDI pada tahun 1993 Megawati terpilih menjadi Ketua Umumnya dengan-cara aklamasi tetapi saat itu pemerintahan Soeharto merasa tak puas dgn hasil tersebut. Sehingga Megawati dilengserkan pada Kongres PDI 1996 & digantikan oleh Soerjadi selaku Ketua Umum, & pada tanggal 27 Juli 1996 kantor DPD PDIP direbut oleh kalangan Soerjadi dr penunjang Megawati.
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Partai politik pada masa orde baru selanjutnya adalah Partai Persatuan Pembangunan atau biasa disingkat PPP. Partai ini terdiri dr empat partai besar yg berbasis agama Islam & berdiri semenjak tanggal 5 Januari 1973. Gabungan partai Islam ini yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) & Partai Islam Perti. PPP kemudian berhasil menjadi kekuatan baru yg berbasis pada kekuatan massa Islam. PPP didirikan oleh lima orang yg merupakan empat pimpinan dr partai Islam yg bergabung dgn komplemen satu orang kalangan persatuan pembangunan yakni:
- Idham Chalid Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama
- Mohammad Syafaat Mintaredja SH, Ketua Umum Parmusi
- Anwar Tjokroaminoto Ketua Umum PSII
- Masykur Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan dr DPR.
Warna partai ini ialah hijau dgn lambang Ka’bah, yg pada saat itu warna partai dianggap selaku sesuatu yg sensitif alasannya bisa menjadi representasi dr perjuangan partai tersebut. Sayangnya dlm sejarah partai PPP tak menjadi partai yg besar pada masa orde baru bahkan hingga terjadi beberapa faktor penyebab runtuhnya orde baru, kerusuhan Mei 1998 & sejarah peristiwa Trisakti 1998.