Pada tahun 1999 atau tepat 20 tahun yg kemudian bangsa Indonesia mengalami suatu peristiwa yg luar biasa, yakni kehilangan Propinsi Timor Timur sebagai pecahan dr Negara Kesatuan RI sesudah dilaksanakannya referendum di bawah perjanjian yg disponsori oleh PBB. Momen lepasnya Timor Timur disertai dgn tragedi kemanudiaan yg ditandai oleh kerusuhan, kekerasan, pembunuhan, pembakaran & ratusan ribu orang yg mengungsi.
Referendum dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 tatkala kondisi politik Indonesia masih mengalami guncangan sehabis bubarnya era Orde Baru. Timor Timur yakni wilayah bekas koloni Portugis yg bergabung dgn Indonesia dengan-cara resmi pada 17 Juli 1976, sehingga menjadi propinsi RI yg termuda yakni propinsi ke 27. Setelah selama 22 tahun berada di bawah pemerintahan Soeharto, sebagian rakyat Timor Timur ingin lepas dr NKRI. Setelah referendum tersebut, Timor Timur resmi berubah nama menjadi Negara Timor Leste pada 20 Mei 2002.
Akibat Referendum Bagi Indonesia
Dampak kejadian lepasnya Timor Timur sudah pasti menenteng sejumlah konsekuensi pada negara Republik Indonesia dlm beberapa bidang kehidupan seperti berikut ini.
1. Dampak bagi budget negara
Sebagai kawasan yg diistimewakan dr sisi budget, Timor Timur menyerap sungguh banyak anggaran negara. Salah satu argumentasi dipertimbangkannya referendum ialah ketidak seimbangan antara bantuan bagi negara dgn ongkos yg diperlukan untuk mempertahankan Timtim. Dengan referendum tersebut, efek insiden lepasnya Timor Timur dr Indonesia justru mampu merenggangkan beban budget negara terutama sesudah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 yg menciptakan negara sedang dlm keadaan terpuruk.
2. Mempengaruhi nama baik Indonesia
Tidak mirip wilayah lain di Indonesia, pendudukan Timor Timur tak diakui oleh dunia internasional. PBB & negara – negara barat seperti Portugal tak menunjukkan legalisasi akan bergabungnya Timor Timur menjadi serpihan dr Republik Indonesia. Pembiaran pendudukan Timtim dikerjakan sebab panik bahwa Timtim akan dijadikan sekutu oleh Blok Timur. Mempertahankan Timor Timur di tengah kekacauan & penolakan rakyatnya untuk bergabung dgn RI telah menenteng beban bagi gambaran Indonesia di mata internasional. Sebenarnya apapun hasil dr referendum tersebut, setidaknya Indonesia sudah terbebas dr tekanan & kritik internasional, pula terlepas dr beban nasional untuk membiayai pembangunan di Timor Timur yg menguras banyak anggaran negara.
3. Tekanan diplomatik kepada Indonesia
Dampak peristiwa lepasnya Timor Timur memberi tekanan diplomatik yg cukup menjadi beban bagi Indonesia, & tak bisa dipungkiri menjadi salah satu argumentasi untuk mengadakan referendum tersebut. Walaupun referendum diadakan untuk memuat aspirasi rakyat Timor Timur, tetap ada kesan bahwa pemerintah Indonesia mampu dgn mudah tunduk pada tekanan dunia internasional & kepentingan aneh. Ketahui pula apa penyebab perang cuek & sejarah perang masbodoh.
4. Mengancam keutuhan negara
Tidak tidak mungkin bahwa sesudah pelaksanaan referendum, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dr Indonesia akan menciptakan RI terancam mengalami tuntutan pemisahan yg sama. Para pengamat memperkirakan bahwa nasib Indonesia tak akan jauh berbeda dgn apa yg dialami oleh Uni Soviet. Namun hingga saat ini negara Republik Indonesia tetap berdiri, utuh & tak mengalami perpecahan wilayah lagi.
5. Kehilangan sumber daya alam
Dampak peristiwa lepasnya Timor Timur bagi Indonesia bisa bermakna kehilangan sumber daya alam yg menyumbang besar bagi pemasukan & sektor ekonomi. Terdapat ladang minyak di maritim Timor yg sangat disayangkan alasannya perekonomian yg meningkat & kebutuhan konsumsi minyak di Indonesia yg pula meningkat. Ketahui pula tentang sejarah pengembalian Irian Barat , & pahlawan nasional dr Maluku.
Latar Belakang Referendum Timor Timur
Timor Timur bergabung menjadi potongan dr Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan-cara hukum sesuai dgn UU no,7/1976 tanggal 17 Juli 1976. Sejarah Timor Timur tak tergolong ke dlm deklarasi kemerdekaan RI alasannya adalah bergabung sehabis insiden tersebut terjadi. Sebelumnya Timor Timur dijajah Portugis pada 1520 & Spanyol pada 1522. Tahun 1613 Belanda menguasai pecahan barat Timor Timur namun direbut oleh Inggris pada 1812 – 1815. Setelah Inggris pergi terjadi perebutan antara Belanda & Portugis. Berdasarkan perjanjian dgn Belanda tahun 1860 & 1893, perjanjian terakhir cuma bertahan hingga 1914 & Jepang menguasai Tim – Tim selama perang dunia II. Setelah itu Timor Timur diduduki Portugis hingga tahun 1975.
Salah satu partai politik utama Timor Timur yakni Frente Revolucionaria Timor Leste Independence (Fretilin) mendapat banyak kekuasaan selama masa Portugis & mendeklarasikan kemerdekaan selaku Republik Demokratik Timor Leste pada November 1975. Pasukan Indonesia disokong Amerika & Australia menduduki Timtim pada 7 Desember 1975 melalui Operasi Seroja, & Timtim dideklarasikan sebagai penggalan dr wilayah Indonesia sebagai propinsi Timor Timur. Setelah itu terus terjadi pertentangan antara penunjang kemerdekaan Timor Leste, pendukung integrasi Timtim & pemerintah Indonesia. Pada tahun 1991 terjadi peristiwa besar yg disebut pembantaian Santa Cruz. Sekitar 4000 pelayat pro kemerdekaan yg sedang mengubur siswa muda yg dibunuh prajurit ditembaki oleh prajurit. Peristiwa itu mengakibatkan lebih dr 200 orang tewas, & rekaman yg diambil seorang jurnalis foto Inggris disiarkan di televisi negara – negara Barat sehingga Indonesia menerima kecaman dr dunia internasional.
Pada 19 Desember 1998 atau tujuh bulan sesudah Habibie menjadi Presiden RI, PM Australia John Howard mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksanaan referendum bagi rakyat Timtim. Sidang kabinet di Bina Graha digelar untuk merespons seruan tersebut pada 27 Januari 1999. Hasil sidang diumumkan Menlu Ali Alatas bahwa Indonesia akan melepaskan Timtim bila tawaran otonomi khusus yg diperluas ditolak. Pada pembahasan lebih lanjut dgn John Howard tanggal 27 April 1999, Habibie mengungkapkan planning jajak pendapat untuk mengenali kemauan rakyat Timtim. Kesepakatan pelaksanaan referendum pada 8 Agustus 1999 ditandangani oleh Ali Alatas, Menlu Portugal Jaime Gama & Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Kesepakatan itu diterima dengan-cara lingkaran dlm Sidang Umum PBB.
Setelah dilakukan registrasi untuk rakyat yg memenuhi syarat mengikuti referendum & berulang kali penundaan oleh PBB, pada tanggal 30 Agustus 1999 referendum diselenggarakan. UNAMET (United Nations Mission in East Timor) bertanggung jawab atas pelaksanaannya sesuai dgn tujuan organisasi PBB untuk perdamaian dunia. Hasilnya diumumkan pada 4 September 1999 di Dili berbentuksekitar 438.968 suara sah, sebanyak 344.580 suara atau 78,50 persen memilih pilihan untuk merdeka & 94.338 suara atau 21,50 persen memilih bergabung dgn Indonesia.
Tingkat partisipasi rakyat Timtim dlm referendum sangat tinggi mencapai 98,6 persen dr seluruh pemilih yg terdaftar sebanyak 451.792 orang. Dengan demikian Timtim resmi lepas dr kekuasaan Indonesia & berada di bawah otoritas PBB untuk sementara hingga deklarasi resmi pada 20 Mei 2002 selaku negara yg merdeka & berdaulat, dgn Xanana Gusmao selaku presiden pertamanya. Tanggal 30 Oktober 1999, bendera merah putih diturunkan dlm upacara sederhana & tanpa liputan pers. Ketahui pula perihal apa saja organisasi regional & global, peran Indonesia dlm perdamaian dunia & sejarah berdirinya PBB.
Nama BJ. Habibie selaku Presiden ketiga RI yg berjasa akan pembebasan Timtim dr Indonesia diabadikan dlm pembangunan jembatan sepanjang 540 meter di dekat Dili. Keputusan Habibie untuk memperlihatkan jalan bagi referendum Timtim harus dibayarnya dgn tak dapat mencalonkan diri kembali menjadi Presiden alasannya pidato pertanggung jawabannya ditolak oleh MPR. Walaupun dampak peristiwa lepasnya Timor Timur menjadi unek-unek bagi Habibie, kondisi rakyat Timtim pasca referendum sangat bagus. Begitu pula hubungan dgn Indonesia dlm bidang politik, pendidikan, ekonomi & angka kunjungan penduduk antara kedua negara.