Konflik yg sering terjadi pada penduduk pedesaan, mesti dipahami selaku pertentangan agraria, dgn asal dr masyarakat pedesaan kepada asset yg dimiliki mereka. Kalau masa dikala ini, diketahui mirip tanah, & perkebunan yg berada pada masyarakat pedesaan yg hidupnya berasal dr hutan.
Konflik tersebut, merupakan salah satu konflik laten yg artinya sewaktu-waktu akan terjadi. Sehingga, jika terjadi itu hal yg biasa hanya bagaimana suatu kebijakan mampu mengatasinya dgn keadilan penduduk pedesaan.
Sebagai halnya tentang pemahaman ini, maka dibuatlah suatu kebijakan yg mendukung masyarakat pedesaan untuk memiliki nilai kepada pembudayaan mereka. Karena, dgn aneka macam persoalan masyarakat pedesaan yg dekat dgn tata cara sosial mereka terhadap berbagai problem tentang hutan.
Tatkala aneka macam hal terkait perumpamaan perihal tata cara sosial di penduduk mempunyai tugas kepada pedesaan, maka apa yg menjadi kebutuhan penduduk pedesaan untuk bisa dipahami sebagai metode sosial mereka terhadap suatu kebijakan masyarakat pedesaan.
Maka, istilah desa mampu dipahami selaku masyarakat yg memiliki tugas terhadap penduduk pedesaan selaku belahan dr tata cara sosial masyarakat pedesaan dengan-cara umum. Pandangan ini akan berlainan, kalau masalah hutan menjadi belahan dr kegelisahaan terhadap masyarakat perkotaan contohnya, alasannya adalah aneka macam hal terkait dgn metode masyarakat pedesaan, akan erat dgn sistem nilai di penduduk dengan-cara khusus.