Berbagai pengamat politik, yg menganggap kebijakan saat ini tentang pemindahan ibukota baru ialah salah satu hal terkait dgn beban pekerjaan perihal aneka macam hal terkait dgn pembangunan.
Di Kutip menegnai hal ini “tamat sebagai presiden pada 2024, sementara pembangunan ibu kota baru butuh bertahun-tahun lamanya. Alhasil, presiden selanjutnya yg akan kena ‘getah’ dr langkah yg diambil Jokowi hari ini.
Persoalan mengenai kebijakan ini, ialah salah satu istilah yg dibentuk dr berbagai dilema yg dimengerti tak sabar. Berbagai kebijakan yg dikenali bahwa harus mengerti struktur keadaan tanah, & ekonomi masyarakat disana merupakan salah satu argumentasi yg mesti kali dimengerti.
Kebijakan ini untuk memungkinkan konteks negara kesatuan bahwa Indonesia tak hanya di Jawa, tetapi Indonesia terdiri dr pulau besar,” ucap dia.
Baca Juga : Sistem Budaya Sosial, Pemindahan Ibukota
Pertaruhan Jokowi
Senada, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyampaikan kebijakan pemindahan ibu kota menawarkan kesungguhan Jokowi untuk melaksanakan pemerataan pembangunan & ekonomi Indonesia. Menurutnya, Jokowi tidak ingin pembangunan & perekonomian Indonesia cuma terpusat di Pulau Jawa saja.
“Jokowi serius alasannya adalah pindah ibu kota sebagai upaya melakukan pemerataan pembangunan & ekonomi Indonesia agar tak Jawa senstris,” katanya.
Menurutnya, kebijakan pemindahan ibu kota ini akan menjadi pertaruhan Jokowi selaku seorang pemimpin. ia berkata, Jokowi akan menerima kesuksesan atau menemui kegagalan sebagai presiden diputuskan lewat kebijakan ini.
“Tinggal diuji apakah pindah ibu kota ini sukses atau tidak. Tentu ini pertaruhan bagi Jokowi yg akan selalu dikenang. Kalau berhasil, pasti selaku legacy Jokowi pemimpin berhasil atau sebaliknya,”