Pada masa Demokrasi terpimpin, dimana Kepala Negara sebelumnya mengerti bagaimana liberal politik terjadi. Alasan yg diajukan sebelumnya yaitu keleluasaan yg ada sudah berlebihan yg membuat konflik yg pula berlebihan & belum menenteng Negara kearah yg lebih baik.
Tatkala itu, ketidakstabilan pemerintah disebabkan berbagai aspek yg besarnya pada pemerintah baik dr masyarakat maupun dr kalangan elit. Jatuh bangunya telah membuat metode politik Indonesia yg tak memiliki kemampuan yg cukup untuk berkembang.
Maka, dr itu dgn mengambil alih suatu kepemimpinan & mengomando diberbagai seluruh sendi politik, ekonomi serta sosial masyarakat, dlm suatu kerangka metode. Dengan hal ini, menempatkan diri selaku puncak dr konversi yg memilih arah kecerdikan metode (output).
Berbagai input menjadi kepingan dr kebijakan tata cara politik dgn tak memperkenankan berlainan dgn arah akal. Perubahan yg ingin dimengerti dlm hal ini adalah untuk mengorganisir dinamika metode supaya mempunyai tingkat stabilitas yg cukup untuk membuatkan tata cara politik. Dengan ketiadaan ruang keleluasaan bagi public untuk berwacana & melibatkan diri dlm politik.
Karena, dlm suatu persepsi bahwa masyarakat tak lagi mempunyai media untuk mengekspresikan keinginannya karena dlm bentuk partisipasi politik untuk penduduk , penyeleksian lazim, & kampanye. Salah satu keterlibatan massa dlm polirik yaitu aktivitas yg bersifat seremonial & simbolik yg dikembangkan oleh Kepala Negara sebelumnya.