Sistem parlementer merupakan tanggung jawab yg terletak pada perdana menteri & para menteri selaku pelaksanaan peran. Sementara simbolis ada pada kepala Negara, hal yg perlu diamati tatkala itu bahwa sistem parlementer ternyata belu dapat berjalan dgn apa yg diharapkan, meskipun yg dimengerti bahwa tata cara yg berhasil dgn adanya beberapa Negara di Asia.
Pemilihan lazim pula selaku tonggak demokrasi yg berhasil dikerjakan pada tahun 1955 hingga kini ini. Meskipun demikian, hasil penyeleksian lazim ternyata tak pula menenteng stabilitas yg diharapkan. Proses pertentangan yg terjadi tatkala ditandai dgn pertentangan antar pemilih. Kurang dewasanya koalisi yg tegabung pula dapat menghipnotis.
Akibatnya acara pembangunan tak begitu maksimal, untuk mengendalikan demokrasi saat ini pastinya harus memberikan lebih optimal kepada pembangunan yg dibutuhkan. Dilain hal, ketidakstabilan politik akan makin diperkuat dgn masalah regionalism. Misalnya pergolakan yg terjadi di daerah yg menyatakan kekecewaan kepada kebijakan.
Baca Juga :
Tatkala itu, yg menjadi dilema bahwa demokrasi dapat melemahkan metode politik, hal ini akan terlihat tatkala gejolak yg terjadi antar penunjang. Dengan demikian, metode pemilihan dlm proses ini mesti dilihat kembali keuntungannya. Hal ini, untuk menjaga stabilitas Nasional, & menjaga hal control suatu institusi, campur tangan ini pastinya akan diberikan dengan-cara mandate yg ditentukan.