Kesadaran Kolektif Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai-nilai Pancasila

Pilkada Serentak 2018. Kita sudah memasuki tahun politik. Pelaksanaan penyeleksian kepala daerah & wakil kepala tempat (Pilkada) bersamaan tahun 2018. 

Berdasarkan informasi yg dikutip dr halaman kumparan.com menuliskan bahwa ada 171 kawasan yg akan melakukan Pilkada bersamaan, yaitu ada 17 provinsi, 115 kabupaten, & 39 kota (Ananda Teresia, 2017). 

Saat ini kita sudah memasuki tahapan kampanye pasangan kandidat baik gubernur & wakil gubernur, wali kota & wakil wali kota, serta bupati & wakil bupati. 

Tahap demi tahap dilalui setiap pasangan calon & tim berhasil untuk mampu mengikuti aturan yg sudah ditetapkan, yaitu dlm peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 perihal Tahapan, Program, & Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018. 

Tentunya, kita masih ingat bagaimana pelaksanaan Pilkada serempak tahun 2017, sebut saja pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Mengkhawatirkan, bagaimana tidak, info SARA yg dimainkan dlm pelaksanaan Pilkada DKI menjadi perhatian kita selaku penduduk . 

Adanya tatanan yg mampu menimbulkan perpecahan penduduk , lantaran perbedaan pendapat & ada dorongan untuk mendiskriminasikan golongan tertentu.

Berdasarkan hasil survey Public Opinion and Policy Research (Populi) Center menyebut Intoleransi di kalangan warga ibu kota meningkat selama Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. 

Praktik intoleransi bahkan disebut sudah masuk tahap mencemaskan. Direktur Populi Center Usep S Ahyar menyampaikan praktik intoleransi yg meningkat terbukti dgn semakin banyaknya sebaran fitnah & larangan-larangan berbau agama yg dilontarkan satu kelompok untuk menjatuhkan kelompok lainnya. 

Usep memaparkan sebanyak 22,6 persen warga DKI setuju bila saat ini intoleransi di Jakarta mencapai tahap sangat mengkhawatirkan. 

Kemudian sebanyak 48,7 persen menyebut mengkhawatirkan, & sisanya sebanyak 21,3 persen tak memberi jawaban. “Kaprikornus dengan-cara keseluruhan yg cemas dgn isu intoleran ini meraih 71,4 persen,” kata Usep dlm suatu diskusi di Jakarta, Kamis (23/3) (Sutari, 2017). 

Hasil survey diatas mengkhawatirkan, dimana politik identitas yg masih menghantui masyarakat Indonesia. Penyebaran informasi SARA yg terjadi di DKI Jakarta dibutuhkan tak membuatkan kedaerah lain. Ini akan berakibat pada lemahnya toleransi umat beragama pada masyarakat Indonesia yg sudah beragam. 

Dilansir dr halaman kompas.com, Pengamat politik dr Exposit Strategic, Arif Sutanto, mengatakan, politik yg bercampur aspek SARA ini sangat terasa dlm Pemilihan Gubernur DKI Jakarta (Ihsanuddin, 2017). 

Arif menilai, bukan tak mungkin politik identitas ini akan meramaikan Pilkada Serentak 2018, bahkan Pemilu 2019. 

“Politik kebencian berbasis identitas tampak kuat membelah masyarakat. Saya cemas ini menjadi preseden jelek pada tahun politik 2018 & 2019 mendatang,” kata Arif saat dihubungi, Selasa (26/12/2017).

Politik identitas mengancam stabilitas sosial masyarakat, ini akan berpengaruh pada konflik yg terjadi pada individu atau kelompok. 

Sangat bahaya, mampu menggangu keanekaragaman penduduk Indonesia yg sudah ada semenjak dulu. Oleh lantaran itu, perlu kita sadar sebagai masyarakat untuk dapat menjalankan nilai-nilai pancasila yg sudah tertuang dlm sila-sila pancasila semoga tercapainya Pilkada Serentak yg aman.

Merevitalisasi. Secara kebahasaan, revitalisasi mempunyai arti proses, cara atau langkah-langkah untuk memvital-kan (menganggap penting) kembali. 

Revi-talisai diartikan sebagai peninjauan ulang mengenai suatu hal untuk ditata, digarap, & diubahsuaikan biar lebih berguna dlm arti luas. Konsep revitalisasi menyarankan perlu-nya bukti-bukti yg mendorong revitalisasi tak ditentukan dengan-cara perorangan karena masing-masing dr dorongan mereka mem-perkuat & besar lengan berkuasa satu sama lain (Sumardjoko, 2013). 

Revitalisasi terhadap nilai-nilai pancasila perlu dijalankan dlm menawarkan kesadaran kolektif pada penduduk . Terlaksananya nilai-nilai pancasila yg tertuang dlm sila pertama hingga dgn sila ke lima, selaku berikut :

Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesadaran kolektif yg ada pada penduduk menghargai & menjalankan desain kepercayaan & ketuhanan yg dianut. Pentingnya pada penekanan solidaritas sosial masyarakat, baik dengan-cara mekanik & organik. 

Contohnya, dlm menghargai & ikut bekerjasama dlm menyukseskan aktivitas beragama, mirip yg dilaksanakan di Bali, dimana pada saat pelaksanaan hari Raya Nyepi, umat Muslim ikut menyukseskan dgn tak membangkitkan bunyi toa saat bersembahyang. 

Kedua, Kemanusiaan yg Adil & Beradab. Nilai hak & martabat insan yg sama tak ada pilih menentukan dlm sila kedua pancasila ini. Contohnya dlm pelaksanaan aturan, sesuai dgn nilai kemanusiaan, bahwa kebenaran ialah mutlak bagi semua orang & sama di mata aturan. 

Ketiga, Persatuan Indonesia. Aspek kehidupan yg mengakui keberadaan umat atau suku, etnis yg lain dlm wadah persatuan. Mementingkan kepentingan penduduk dr pada kepentingan individu atau kelompok, yaitu dgn menjalankan tugas & fungsi selaku mana solidaritas sosial dlm masyarakat tersebut. 

Keempat, Kerakyatan yg dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dlm Permusyawaratan/Perwakilan. Warga negara yg memiliki kesamaan & kedudukan yg sama dlm setiap pengambilan keputusan musyawarah mufakat, serta mementingkan kepentingan bareng yg utama. 

Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kesadaran yg adil & bijak kepada masyarakat. Apapun itu, kepentingan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah mutlak. Tanpa adanya diskriminasi. 

Inilah pentingnya revitalisasi kepada nilai-nilai pancasila yg ada di dlm penduduk itu sendiri. Revitalisasi peninjauan ulang & proses untuk menata kembali nilai-nilai pancasila dgn bukti-bukti yg ada. Pada pola masalah diatas dlm pelaksanaan Pilkada Serentak di DKI Jakarta tahun 2017 menampilkan bagaimana terjadinya Anomi. Apa itu anomi ?

Dan bagaimana keterkaitannya dgn Solidaritas & Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila ? Menurut Durkheim, solidaritas sosial mengacu pada keadaan relasi antar individu & atau kelompok yg didasarkan pada perasaan moral & kepercayaan yg dianut bareng yg diperkuat oleh pengalaman emosional bareng (Maliki, Rekontruksi Teori Sosial Modern, 2012). 

Anomi yakni suatu kondisi ketiadaan norma & regulasi dlm tantanan suatu penduduk (Maliki, Rekontruksi Teori Sosial Modern, 2012). Dalam suasana mirip ini masyarakat tak memiliki pegangan sikap, sehingga mereka tak tahu apa yg mampu & semestinya dibutuhkan dr satu sama lain. 

Anomi ialah suasana yg di dalamnya norma menjadi kabur, tak jelas, & tak timbul. Ini muncul karena terkait dgn kemajuan reproduksi solidaritas di penduduk mengalami diferensiasi yg begitu tajam. 

Hal ini bisa mengakibatkan ketimpangan yg tajam & polarisasi yg mempersulit upaya pembangunan integrasi sosial. Oleh alasannya adalah itulah, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yg menciptakan penduduk tak terang, & mengesampingkan norma serta aturan yg sudah dibentuk berdasarkan Ideologi bangsa yakni Pancasila. 

Sila-sila pancasila yg terhadap nilai-nilai pelaksanaan pancasila kabur, & tak terperinci yg menciptakan penduduk makin galau kepada pelaksanaannya. Itu terjadi karena adanya dorongan politik identitas yg kental, sehingga nilai-nilai pancasila ringkih & tak terealisasi dgn baik & benar. 

Dengan demikian perlu, kita upayakan revitalisasi biar pelaksanaan Pilkada Serentak tahun & tahun politik 2018 berjalan dgn baik sesuai nilai-nilai pancasila.

Kesadaran Kolektif. Masyarakat terintegritas karena adanya janji di antara anggota penduduk terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. 

Nilai-nilai kemasyarakatan ini oleh Durkheim disebut dgn kesadaran kolektif (Collective Conciousness). Kesadaran kolektif ini berada diluar individu (exterior), tetapi mempunyai daya paksa terhadap individu-individu selaku anggota masyarakat. 

Dengan kata lain, kesadaran kolektif yaitu suatu konsensus (janji) masyarakat yg menertibkan korelasi sosial di antara anggota penduduk yg bersangkutan. Kesadaran kolektif tersebut bisa berwujud aturan-aturan moral, aturan-aturan agama, aturan-aturan wacana baik & jelek, luhur & mulia, & sebagainya. 

Mengutip persepsi Anthony Giddens (1972), Ritzer menyatakan bahwa kesadaran kolektif dlm dua ideal type penduduk tersebut mampu dibedakan ke dlm empat dimensi, yakni volume, intensitas, rigiditas, & content (Maliki, Rekontruksi Teori Sosial Modern, 2012). 

“Volume mengacu pada jumlah orang yg berada dlm lingkup jangkauan kesadaran kolektif. Intensitas menampilkan seberapa dlm individu mencicipi kesadaran kolektif. Rigiditas menunjukkan seberapa jelas kesadaran koletif itu didefinisikan dan, Content meliputi bentuk kesadaran kolektif pada dua ideal type masyarakat tersebut”. 

Solidaritas sosial penduduk mampu terwujud dgn baik, apabila penduduk menyadari kedasaran kolektif selaku suatu bangsa yg beragam. Ini sesuai dgn keinginan para pendiri bangsa Indonesia yg tertuang dlm ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. 

Menjalankan nilai-nilai pancasila, atas kesadaran kolektif untuk meraih solidaritas sosial. Dimana dlm setiap sila-sila pancasila, mulai dr sila pertama, kedua, ketiga, keempat, & kelima, harus sejalan & terlaksana dgn baik. 

Oleh karena itu, solidaritas sosial masyarakat dlm menjalankan nilai-nilai pancasila & adanya kesadaran kolektiflah yg akan menenteng penduduk untuk dapat menjalankan nilai-nilai luhur pancasila. Inilah yg kita harapkan, pelaksanaan Pilkada Serentak & tahun politik menjelang penyeleksian umum (Pemilu) tahun 2018 berlangsung dgn baik & tak ada perpecahan yg signifikan di dlm penduduk Indonesia.