close

Melihat Kembali Pelembagaan Politik Ekonomi Indonesia

Ekonomi Indonesia merupakan suatu tantangan dlm menyeimbangkan tanggung jawab kesejahtreaan ekonomi. Hal ini pula besar lengan berkuasa terhadap energy pasar yg pula menyemangatkan perkembangan di Indonesia.  Jika berdasarkan catatan sejarah yg ada,  pada tahun 1959 contohnya, pergantian rezim “demokrasi parlementer” menjadi “demokrasi terpimpin”, perubahan yg terjadi pula disebabkan lantaran stagnasi pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dgn “demokrasi terpimpin” ke demokrasi pancasila yg pula terjadi kemelut ekonomi pada 1966 ketika itu. Kemudian pada tahun 1998 dimana pergantian orde gres pula terjadi krisis ekonomi.
Pengaruh politik di Indonesia pula akan berpengaruh pada sistim ekonomi di Indonesia, dimana rakyat dapat makan, & menyanggupi kebutuhan hidupnya pula menjadi salah satu polemic yg terjadi tatkala itu. Sehingga terjadi keguncangan terhadap sistim ekonomi di Indonesia. Belajar dr pengalaman pemeritahan yg lalu. Maka, pada masa ini dimana revolusi saat ini, utamanya dlm sector ini mesti betul-betul dipraktekkan untuk menjaga kestabilitas ekonomi di Indonesia.

Baca Juga :
Mobil Murah & Mewah Sama Saja Kali Ya UU BBM !!

Ini terlihat ketika, otoritas negara dlm pengendalian pasar makin berkurang. Dengan adanya, control dlm menentukan harga-harga kebutuhan utama, penetapan suku bunga, arus modal yg bebas, serta kehadiran bank sentral yg independent. Komitmen yg begitu kuat tatkala menanggulangi resiko ekonomi politik yg diwariskan sebelumnya, & hingga saat ini kiranya perlu dibenahi. Dimana penguatan pasar & bisnis diperkuat, begitu pula penghapusan subsidi BBM & merelokasikan pembangunan infrastruktur & penguatan sistim jaminan kesehatan & pendidikan.
Dengan acara-program yg direncanakan dengan-cara startegis, dgn begitu Negara yg  dikala ini dapat waspada dlm menangani ekonomi politik di Indonesia. Apalagi, hal yg susah dihindarkan dr beberapa lawan politik yg terus mengkritik kebijakan yg telah ditetapkan. Dimana, banyaknya hal perihal duduk perkara BBM saja sudah menjadi polemic dr tingkat bawah ke atas. Begitu pula dgn pajak, hal ini pastinya menjadi salah satu tantangan Indonesia.

  Koperasi simpan pinjam Sentosa Abadi pada 2023 memperoleh SHU