Ruang lingkup kebijakan public mencakup seluruh kebutuhan hidup rakyat, kelompok sosial & masyarakat. Kebijakan pelayanan public menjadi anutan umum & gambaran karakteristik kegiatan pelayanan. Karakteristik normatif pelayanan public selaku anutan umum tak dengan-cara aktual mampu dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan mengalami banyak hambatan.
Hambatan tersebut timbul karena adanya dilema-masalah yg bersumber dr beberapa factor. Di antara factor kenali kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, proses kebijakan public berdasarkan prinsip good governance yg mendekatkan & menghidupkan interaksi sosial politik antara pemerintah & penduduk & menjamin hadirnya pelayanan public yg menghasilkan, hal ini guna kenaikan pelaksanaan kebijakan pelayanan yg mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan-cara berkelanjutan.
Penyelenggaraan acara aktivitas pariwiwsata pastinya dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama, dr nilai dasar mengajak pemerintah, swasta, maupun penduduk dengan-cara bersama & penuh percaya diri kepada kekayaan alam maupun budaya bangsa yg digunakan sebagai modal untuk merealisasikan kemakmuran rakyat yg berkeadilan sosial.
Dalam hal ini, dinamika aktivitas kepariwisataan membutuhkan pengertian sistemik dlm rangka penerapan administrasi pembangunan pelayanan pariwisata, atau tata cara pelayanan pariwisata berkualitas atau prima & yg memprioritaskan kepuasaan & kesenangan pelancong. Semakin berhasil penerapan manajemen pariwisata & terselenggara pelayanan prima dlm kemajuan kepariwisatawan.