Dalam sejarah politik Indonesia, perumpamaan orde usang merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yg berlangsung mulai tahun 1945 sampai tahun 1968. Secara resmi, orde baru rampung pada tahun 1967 tatkala Sidang Istimewa MPR menetapkan Soeharto selaku Presiden menggantikan Soekarno. Masa – masa permulaan orde usang adalah tatkala Indonesia baru saja menjadi negara merdeka, lepas dr penjajahan Belanda & Jepang. Istilah Orde Lama timbul tatkala pemerintahan di kala Presiden Soeharto memperoleh sebutan sebagai Orde Baru. Pada periode orde usang Presiden Soekarno menjabat selaku Kepala Negara & Kepala Pemerintahan. Sebagai negara yg baru saja merdeka, tak asing kalau terjadi beberapa peralihan metode pemerintahan di masa orde lama ini. Sistem – tata cara pemerintahan demokrasi pada masa orde usang yg berbeda terjadi dlm tiga tahap pada kala kepemimpinan Presiden Soekarno.
Pasca Kemerdekaan (1945 – 1950)
Selama kurun waktu dlm pemahaman orde lama terjadi perubahan tata cara pemerintahan dr presidensial menjadi sistem parlementer. Dalam metode pemerintahan presidensial terdapat fungsi ganda Presiden yakni sebagai tubuh administrator sekaligus pula tubuh direktur. Penyimpangan pada masa orde usang pula sudah terjadi di kurun waktu ini seperti perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP tadinya berfungsi selaku pembantu presiden tetapi menjelma tubuh yg diberi kekuasaan legislatif & turut diberi wewenang untuk memutuskan GBHN yg tadinya yaitu wewenang MPR. Kabinet presidensial pula berubah bentuk menjadi kabinet parlementer pada masa ini. Ciri – ciri dr metode pemerintahan parlementer yaitu:
- Kekuasaan legislatif lebih mempunyai kekuatan daripada kekuasaan direktur
- Menteri – menteri yg ada di kabinet mesti mempertanggungjawabkan tindakannya pada DPR
- Program akal kabinet mesti sesuai dgn tujuan politik yg dimiliki sebagian anggota dewan perwakilan rakyat tersebut.
Demokrasi Liberal (1950 – 1959)
Periode dlm pemahaman orde lama ini disebut masa demokrasi liberal karena menggunakan prinsip – prinsip liberal dlm politik & sistem ekonominya. Dalam tata cara demokrasi liberal, beberapa partai besar seperti Masyumi, PNI & PKI memiliki partisipasi besar dlm pemerintahan. Kabinet – kabinet yg bertanggung jawab pada dewan perwakilan rakyat (DPR) lalu dibentuk berdasarkan UUDS 1950. Setiap kabinet yg berkuasa mesti memperoleh pinjaman secara umum dikuasai dr DPR sentra. Beberapa ciri – ciri dr metode pemerintahan demokrasi liberal yakni:
- Presiden cuma bertindak selaku kepala negara & cuma berhak mengatur pembentukan kabinet.
- Presiden & wakilnya tak dapat diusik gugat
- Kebijakan pemerintahan dipertanggung jawabkan oleh kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri
- Presiden memiliki hak untuk membubarkan DPR
- Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden.
- Kewenangan terbesar dlm pemerintahan & pengambilan keputusan dipegang oleh parlemen.
- Kabinet yg mengerjakan pemerintahan akan berganti sesuai dgn tugasnya.
Pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 Presiden Soekarno menggunakan konstitusi Undang – Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) untuk memerintah. Dewan Konstituante pula diberi tugas untuk menciptakan undang – undang dasar gres yg sesuai dgn amanat UUDS 1950, tetapi sampai tahun 1955 belum ada konstitusi baru yg ditetapkan atau dibikin. Akibatnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran konstituante. Isi dr dekrit tersebut yakni pembentukan MPRS & DPAS, memberlakukan kembali UUD 1945 & menyatakan bahwa UUDS 1950 tak lagi berlaku, serta pembubaran konstituante.
Demokrasi Terpimpin (1959 – 1968)
Demokrasi Terpimpin yaitu hasil dr keluarnya dekrit Presiden 1959 & metode ekonomi Indonesia pula mempunyai kecenderungan pada tata cara yg segalanya dikontrol oleh pemerintah (etatisme) yg diharapkan bisa menjinjing kesejahteraan bareng . Sistem demokrasi terpimpin dlm pemahaman Orde Lama yakni metode yg seluruhnya berpusat pada pemimpin negara yakni Presiden Soekarno, termasuk seluruh keputusan & anutan tentang pemerintahan. Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan dlm pembukaan Sidang Konstituante tanggal 10 November 1956. Di masa ini pula terjadi aneka macam penyimpangan yg menyebabkan beberapa insiden besar dlm sejarah Indonesia, yaitu:
- Mengidentikkan Pancasila dgn paham Nasakom (Nasionalisme, Agama & Komunis)
- Menetapkan produk aturan yg setingkat UU dlm bentuk penetapan presiden & bukan persetujuan legislatif.
- MPRS mengangkat Soekarno selaku Presiden seumur hidupnya dalam sejarah MPR & sejarah DPR yg menyimpang.
- Pembubaran DPR hasil pemilu pada masa orde usang tahun 1955 oleh Presiden
- Pernyataan perang dgn Malaysia
- Keluarnya Indonesia dr PBB & tak berfungsinya hak budget.
Di kurun orde usang, rancangan yg dipegang Soekarno perihal pemanfaatan kekayaan alam sangat terang, yaitu bila bangsa Indonesia belum memiliki kesanggupan dlm ilmu atau teknologi untuk pemanfaatan kekayaan alam tersebut maka biarkan kekayaan tersebut tetap berada di dlm bumi. Soekarno beranggapan kekayaan alam akan menjadi warisan untuk generasi mendatang tatkala mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya. Dengan pandangan seperti ini, Soekarno tak pernah menawarkan hak konsesi tambang – tambang milik rakyat ke tangan asing. Begitu pula dgn peristiwa penebangan hutan yg sungguh jarang terjadi di masa pemerintahan Soekarno.
Pada masa demokrasi terpimpin ini pula terjadi konflik antara Angkatan Darat, Presiden & PKI yg mencapai puncaknya berupa insiden G30S PKI pada 30 September 1965. Dampak dr insiden sejarah G30S PKI lengkap tersebut yaitu memuncaknya demonstrasi untuk menentang PKI, diangkatnya Mayjen Soeharto menjadi Panglima AD, memburuknya kondisi ekonomi, pembentukan kabinet seratus menteri, & Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) selaku hasil dr kesemrawutan situasi negara saat itu akibat aneka macam penyimpangan pada masa orde usang.
Peralihan Masa Pemerintahan
Sebagai akibat dr kronologi G30S PKI tersebut proses peralihan pemerintahan ke periode orde gres pula ikut terpengaruh & menjadi salah satu pemicu yg menciptakan Presiden Soekarno terpaksa menyerahkan jabatannya. Kedekatan Soekarno dgn PKI membuat banyak golongan tak bahagia & pada akibatnya rakyat kehilangan doktrin terhadap kemampuannya memimpin negara karena Soekarno membiarkan tujuan organisasi PKI untuk menyebarkan paham komunis merajalela di Indonesia, & kurang memperhatikan sektor ekonomi. Pada tanggal 11 Maret 1966 lahir Surat Perintah Sebelas Maret (supersemar) yg ditandatangani Presden Soekarno & berisi arahan pada Letjen Soeharto.
Instruksi tersebut menyatakan bahwa Letjen Soeharto selaku Menpangab (menteri panglima angkatan darat) untuk mengambil semua langkah-langkah yg dianggap perlu dlm menemani jalannya pemerintahan ketika itu. Sedikit demi sedikit pemerintahan mulai bergeser ke periode Orde Baru dibawah pimpinan Jenderal Soeharto yg diberi kekuasaan melalui Supersemar. Pada tanggal 11 Februari 1967 sebuah konsep untuk memudahkan solusi pertentangan diajukan oleh Soeharto, namun Presiden tak mampu mendapatkan rancangan tersebut. Setelah dijalankan sedikit perubahan pada kata – kata di dlm pasal 3 maka Soekarno bersedia menandatanganinya.
Kemudian pada tanggal 23 Februari 1967 di Istana Negara, kekuasaan pemerintah dengan-cara resmi diserahkan pada pemegang Supersemar yakni Jendral Soeharto. Sebulan lalu diadakan Sidang Istimewa MPRS untuk mengukuhkan pengunduran diri Soekarno selaku Presiden & pula mengangkat Jendral Soeharto menjadi Presiden dengan-cara resmi. Pengertian Orde Lama rampung sehabis Presiden Soekarno mengukuhkan pengunduran dirinya sekaligus menyerahkan kepemimpinan negara pada Presiden Soeharto. Mulai saat inilah ungkapan makna Orde Baru terus digaungkan biar rakyat menyadari bahwa pergantian era pemerintahan sudah dimulai.