Berdasarkan prinsip yg dikenali perihal barang & jasa, mesti dikenali sebanyak mungkin menawarkan keuntungan pada mereka yg paling tak diuntungkan dlm masyarakat. Berdasarkan pada prinsip diatas maka hal yg paling pokok dlm keadilan distributif yakni struktur penduduk itu sendiri.
Sistem sosial sungguh penting dlm memilih metode distribusi menurut sumber daya, alokasi hak, beban & biaya yg bertanggung jawab. Distributif mempunyai keadilan sendiri dlm hal ini, dgn berbagai peran terhadap upaya orang mengkonstruksikan diri berdasarkan kesetaraan.
Keadilan distributif oleh risikonya tak berarti kesamaan jumlah saja, namun keadilan distributif pula memiliki arti perbedaan jumlah. Sesuai dgn kebutuhan & peringkat serta peluang yg diperoleh seseorang, perbedaan bisa saja menjadi keadilan alasannya intinya keadaan dlm masyarakat sudah memberikan perbedaan kapasitas individu & pula jumlah kesempatan, barang & jasa sangat terbatas.
Kondisi penduduk dlm banyak hal mengakibatkan penerapan rancangan keadilan yg tak sekadar, membagikan barang & jasa serta potensi dengan-cara merata untuk semua orang, tetapi mesti dlm konteks individu yg dibagi dgn konteks sosialnya.
Prinsip seperti ini, biasanya dilatarbelakangi pada kondisi fatwa liberalism. Berbagai fungsi pemerintah untuk bisa berada pada bidang ekonomi yg pastinya diperlukan pada acara ekonomi menurut kebutuhan masyarakat, selaku layanan public.
Karena, dlm hal ini dgn berbagai perumpamaan yg dibentuk menurut perumpamaan dibentuk pada penduduk lokal berdasarkan tata cara sosial masyarakat menurut tugas dibidang ekonomi. Karena, akan berhubungan tentang peranan alokasi, peranan distribusi, serta peranan stabilisasi.