Jika membahas politik Indonesia, maka yg perlu dikenali tentang banyak sekali hal terkait dgn analisis Pauker mengenai momen pertama yaitu pemberlakukan darurat perang oleh kabinet Ali Sastroamidjojo sebelum dibubarkan.
Pemberlakukan darurat perang atau lebih diketahui dgn SOB (staat van oorlog en beleg) merupakan respon atas apa yg makin menghangatnya ketegangan antara pusat & daerah, lalu menjadi perlawanan PRRI/Permesta.
Bagi tentara, darurat perang pada masa itu bearti terbukanya kesempatan bagi mereka untuk duduk lebih banyak posisi-posisi non-militer. Faktor objektif yg memudahkan petkembangan tugas non militer dr serdadu.
Pemberontakan tersebut didorong oleh kepentingan beberapa tokoh dr beberapa tokoh tempat Sumatera & Sulawesi dgn faktor objektif yg mempermudah perkembangan tugas militer dgn merangkul panglima atau komandan prajurit setempat.
Kampanye pun berjalan dgn hal demikian, dimana tatkala Demokrasi berjalan untuk mampu dikenali dgn berbagai perumpamaan yg dibentuk menurut tata cara politik di penduduk dgn banyak sekali upaya yg memang merupakan kontrol dgn intervensi subjektif sipil sejak merdeka menjadi salah satu motivasi militer untuk melakukan upaya perumusan kepada tugas politik militer ke dlm sebuah dogma.
Baca Juga : Lembaga Yudikatif Pada Masa Orde Baru
Tetapi, pada ketika ini doktrin yg bagi-bagi perdamaian seluruh umat merupakan bagian dr metode demokrasi politik yg berlangsung dgn aneka macam peran yg mempunyai tugas terhadap berbagai ungkapan yg dibuat dgn aneka macam dasar pengetahuan politik seluruh penduduk .
Pengertian politik menjadi dasar dgn banyak sekali hal terkait dgn metode budaya politik di masyarakat, yg memiliki peran terhadap berbagai pergantian yg dimiliki menurut tata cara politik sebelumnya. Untuk mengetahui berbagai hal terkait dgn persoalan sosial merupakan bab dr dinamika terhadap banyak sekali perubahan yg berlangsung.