Kebijakan politik pemerintahan dlm mengakomodasi kepentingan pada sector informal ialah esensi kepada permasalahan sector informal dlm faktor politik. Akan tetapi, pada kaum informal dapat menjadi pandangan dengan-cara politis sangatlah apatis.
Mungkinkah demikian, tatkala posisi marjinal dlm struktur politik (Didik J. Rachbini), menyebabkan kesadaran & partisipasi politik kaum yg belum mengetahui demokrasi. Maka, pemahaman yg baik kepada demokrasi dlm disampaikan dgn berbagai kebutuhan yg sudah dikala ini.
Dengan begitu, pembangunan politik dengan-cara teknokratik dapat menempatkan kaum informal lebih sebagai objek daripada partisipan. Posisi mereka yg tersubordinasi & resesif dapat mengakibatkan mereka lebih gampang menjadi objek eksploitasi politik banyak sekali kelompok kepentingan.
Maka, melalui proses mediasi politik, kaum informal dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya penunjang ekonomi pada sector formal. Misalnya, tenaga kerja, pelanggan tenaga pemasar produk barang & jasa yg dihasilkan para usahawan. Tetapi, hal yg mempesona tatkala dapat menunjang sector ekonomi menengah menjadi potongan dr pandangan terhadap kemajuan ekonomi kedepannya.
Baca Juga : Bagaimana Memahami Putaran Politik Di Masyarakat
Sementara, proses politik yg terjadi disektor ini lalu menjadi sebuah pergulatan eksistensial kaum miskin perkotaan menghadapi gelombang besar proses margninalisasi ekonomi terhadap aneka macam problem. Berbeda jika lemahnya partisipasi politik kaum informal ini bukan cuma alasannya adalah keawaman & ketidaktahuan mereka dlm menyalurkan kepentingannya.