Pemilihan biasa merupakan prosedur atau mekanisme untuk memilih para pejabat politik serta menunjukkan legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Pemilihan lazim mampu dijalankan disetiap metode politik, baik itu metode politik demokratis, adikara bahkan metode totaliter sekalipun.
Dalam ilmu politik dikenal selaku pokok tata cara penyeleksian ialah tata cara distrik & metode proporsional. Sistem distrik merupakan sistem pemilihan paling bau tanah yg didasarkan pada penetapan satu orang selaku kandidat wakil rakyat & mewakili tempat pemilihannya berdasarkan bunyi terbanyak.
Dalam tata cara penyeleksian proporsional tentunya didasarkan pada perolehan dingklik wakil rakyat yg sesuai dgn proporsi perolehan suara dlm pemilu. Perbedaan antara dua sistem pemilu tersebut pastinya menyangkut masalah sifat representative, rasa adil, sifat integrative, pemantapan jumlah koalisi, stabilitas politik, keterkaitan antara perolehan suara & perolehan kursi serta keakraban antara anggota parlemen & rakyat, di kawasan pemilihan masing-masing. Indonesia, telah melakukan penyeleksian berkali-kali dengan-cara demokratis namun belum menciptakan metode pemerintahan yg stabil. Di masa reformasi dijalankan banyak sekali penataan dlm tata cara politik dgn mengganti kebijakan atas tata cara & pelaksanaan pemilu. Pada pemilu tahun 1999 sudah dilakukan atas sistem & pelaksanaan pemilu.
Pada pemilu tahun 1999 telah dilakukan dengan sistem proposional dlm sistem koalisi yg multi. Tetapi, disetiap pemilu yg terealisasi pastinya penyeleksian umum Presiden & Wapres dengan-cara eksklusif.