Sejarah berdirinya BPUPKI dimulai dr perang dunia antara Jepang & prajurit Sekutu, tergolong Amerika Serikat. Saat menduduki Indonesia, Jepang pula sedang terlibat dlm perang Pasifik. Tatkala memasuki tahun 1944 posisi Jepang kian terdesak dlm perang tersebut, sebab angkatan bahari Amerika Serikat yg dipimpin Laksamana Nimitz berhasil merebut posisi penting di Kepulauan Mariana & memungkinkan sekutu untuk melaksanakan serangan langsung pada kepulauan Jepang. Selain itu angkatan darat AS yg dipimpin Jenderal Douglas MacArthur telah sukses meraih pantai Irian & membangun markas di Jayapura, yg kala itu bernama Holandia & bermaksud untuk menyerang Filipina.
Pusat pertahanan militer Jepang di Maluku, Sulawesi, Surabaya & Semarang dibom oleh angkatan maritim Sekutu yg berpusat di Biak & Morotai sehingga sentra pertahanan Jepang mengalami kejatuhan & menciptakan para tentara Jepang mengalami kemerosotan semangat juang. Tentara Jepang yg semula bersikap ofensif mengubah seni manajemen menjadi defensif sambil tetap meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang akan menang di perang Pasifik, & mencari simpati dr bangsa Indonesia semoga mampu memajukan tunjangan yg diberikan pada Jepang dengan-cara moril & materiil.
Kekalahan Jepang Dalam Perang Pasifik
Situasi perang yg tak menguntungkan Jepang menciptakan Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo terpaksa mengundurkan diri pada 18 Juli 1944 & digantikan oleh Kaiso Kuniaki. Agar bangsa Indonesia kian simpati pada Jepang & menunjukkan derma dengan-cara moril & materiil, maka tatkala Parlemen Jepang bersidang yg ke 85 kalinya pada September 1944, Perdana Menteri mengumumkan bahwa mereka memperkenankan negara – negara yg berada di bawah kekuasaan Jepang untuk merdeka di kemudian hari, yg dikenal dgn Deklarasi Kaiso.
Bangsa Indonesia sejak ketika itu diberi peluang untuk mengibarkan bendera merah putih bersama-sama dgn bendera Jepang (Hinomaru) & diperbolehkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah Kimigayo. Walaupun diberi sedikit kebebasan, tetapi pemerintah Jepang meningkatkan perekrutan tenaga pemuda di bidang pertahanan. Organisasi pertahanan di Indonesia bertambah lagi dgn nama Barisan Pelajar (Suishintai), Barisan Berani Mati (Jikakutai) yg anggotanya mencapai 50 ribu orang lebih, terilhami oleh Pasukan Kamikaze Jepang yg berjumlah sama pada dikala Jepang menyerang Pearl Harbour.
Masa penjajahan Jepang di Indonesia makin tersudut pada final 1944 dlm Perang Asia Timur Raya, tatkala Sekutu sukses merebut wilayah – wilayah kekuasaan Jepang mirip Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, & pendudukan Kepulauan Saipan yg terletak sungguh dekat dgn Jepang oleh Amerika pada Juli 1944. Setelah itu pasukan Sekutu menyerang Ambon, Makasar, Manado, Tarakan, Balikpapan & Surabaya. Situasi kritis itulah yg mengakibatkan Sejarah Berdirinya BPUPKI yg konon dibuat untuk menilik serta mengumpulkan bahan – bahan yg dibutuhkan untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia.
Sejarah Berdirinya BPUPKI Oleh Jepang
BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha – Usaha Kemerdekaan Indonesia yg pula dikenal dgn nama Jepang yakni Dokuritsu Junbi Cosakai merupakan suatu badan yg dibuat oleh pemerintah Jepang di masa kekuasaan penjajahan mereka di Indonesia. Pendiriannya sudah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Kumakichi Harada, tetapi BPUPKI gres dibuat dengan-cara resmi pada 29 April 1945 bertepatan dgn hari ulang tahun kaisar Jepang. Tujuan pembentukannya adalah untuk mendapatkan pertolongan dr bangsa Indonesia dgn pemberian akad oleh Jepang dgn membantu proses kemerdekaan Indonesia.
Pembentukan BPUPKI ini konon merupakan ‘hadiah’ dr pemerintah Jepang berupa kemerdekaan tanpa syarat pada Indonesia. Anggotanya berjumlah 67 orang & diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat dgn wakil ketuanya seorang Jepang bernama Ichibangase Yosio & Raden Pandji Soeroso ditambah 7 orang Jepang yg tak memiliki hak bunyi. Secara resmi, pembentukan BPUPKI termuat di dlm Maklumat Gunseikan no.23 tertanggal 23 Mei 1945 yg dibikin alasannya kedudukan kekuasaan Jepang yg sudah sungguh tersudut. Dengan demikian, pembentukan BPUPKI sebenarnya dikerjakan sebab Jepang ingin mempertahankan sisa – sisa kekuatan di tempat penjajahannya dgn berupaya mengambil hati rakyat Indonesia melalui janji akan kemerdekaan.
Selain itu, tujuan dibentuknya BPUPKI oleh Jepang sesungguhnya yakni sebagai penggalan dr planning politik kolonialnya. Sejarah Berdirinya BPUPKI didirikan pada tanggal 28 Mei 1945 yg bertempat di Gedung Cuo Sangi In di Jalan Pejambon Jakarta yg dihadiri oleh Panglima Tentara Jepang Wilayah Ketujuh Jendral Itagaki & Panglima Tentara Keenam belas Di Jawa yakni Letnan Jendral Nagano. Sejak sejarah pembentukan BPUPKI dimulai maka para anggota melakukan tugasnya untuk menciptakan rumusan undang – undang dasar bagi Indonesia, utamanya dasar – dasar bagi negara Indonesia merdeka.
Sidang – Sidang BPUPKI
Sejarah bersirinya BPUPKI mencatat bahwa BPUPKI hanya bersidang sebanyak dua kali saja yg dilakukan di Gedung Cho Sangi In yg sekarang dikenal dgn istilah Gedung Pancasila yg sejarah berdirinya Gedung Pancasila merupakan dongeng menarik tersendiri. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai dgn Sidang BPUPKI pertama yg berlangsung tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat dlm pidato pembukaannya sebagai Ketua menyampaikan persoalan yg mendasar menyangkut pembentukan dasar negara Indonesia. Mr. M. Yamin, Prof Dr. Supomo & Ir. Soekarno memberikan usulan mengenai rumusan dasar negara.
Sidang terakhir pada 1 Juni belum menunjukkan keputusan apapun sehingga diadakan masa reses selama sebulan. Pada 22 Juni 1945 BPUPKI membentuk panitia kecil untuk membahas usulan & konsep para anggota. Panitia kecil ini terdiri dr 9 orang yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. AA. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim & Abikusno Cokrosuyoso. Panitia Sembilan menciptakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yg berisi asas & tujuan dr negara Indonesia merdeka selaku berikut:
- Ketuhanan dgn keharusan untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
- Dasar kemanusiaan yg adil & beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat budi dlm permusyawaratan perwakilan
- Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli – 17 Juli 1945 kemudian membahas sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan atau preambule oleh Panitia Perancang Undang – Undang Dasar yg ketuanya yakni Ir. Soekarno. Kemudian dibentuk panitia kecil untuk merumuskan desain UUD & pasal – pasalnya yg dipimpin Mr. Supomo, & anggotanya yakni Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. AA. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim & Sukiman. Pada tanggal 11 Juli 1945 Piagam Jakarta diterima dengan-cara bundar oleh panitia perancang UUD.
Penyempurnaan Undang-Undang Dasar dgn pasal – pasalnya diserahkan pada panitia kecil yg kemudian diserahkan akhirnya pada Panitia Penghalus Bahasa beranggotakan Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim & Supomo. Sidang dilanjutkan pada 14 Juli 1945 untuk penerimaan laporan dr Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yg dilaporkan oleh Ir. Soekarno selaku ketua, yakni:
- Pernyataan bahwa Indonesia merdeka
- Pembukaan Undang-Undang Dasar yg diambil dr Piagam Jakarta
- Batang tubuh yg kemudian disebut selaku Undang – Undang Dasar.
Sejarah berdirinya BPUPKI & hasil yg didapatkan melalui sidang – sidang tersebut menciptakan pihak Jepang menilai bahwa BPUPKI ingin bergerak terlalu cepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945 oleh Jepang & mereka menolak adanya pemimpin pendudukan Jepang yg terlibat dlm antisipasi kemerdekaan Indonesia. Jepang kemudian membentuk PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai yg beranggotakan 21 orang berasal dr aneka macam etnis di Indonesia. Pada 9 September 1945, Jendral Terauchi yg merupakan pimpinan Angkatan Perang Jepang yg bertugas di Saigon memanggil Ir. Soekarno. Moh. Hatta & Dr. Rajiman untuk meresmikan PPKI. Pertemuan itu menjadi sejarah pembentukan PPKI sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah Jepang memang memutuskan untuk menyerahkan kemerdekaan bagi Rakyat Indonesia.