Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yg dulunya bernama Partai Keadilan (PK) adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia yg berawal dr gerakan – gerakan dakwah di aneka macam kampus Indonesia. Slogan PKS adalah ‘Berkhidmat Untuk Rakyat’ & diresmikan pada 21 Mei 1998, berupa penggabungan dr Partai Keadilan serta PK Sejahtera. Dalam perjalanannya, PKS berulang kali mengalami pertentangan internal, contohnya tatkala pada 2013 Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap oleh KPK atas dugaan suap impor daging sapi sehingga ia mesti mundur dr jabatan Presiden PKS. Berikut ini adalah sekelumit pembahasan mengenai sejarah partai PKS.
Lembaga Dakwah Kampus, Cikal Bakal PKS
Asal ajakan Partai Keadilan Sejahtera atau sejarah partai PKS bisa ditelusuri dlm sejarah partai PKS mulai dr Gerakan Dakwah Kampus yg menyebar di banyak sekali universitas di Indonesia pada tahun 1980an. Bisa dikatakan pelopor gerakan ini adalah Muhammad Natsir, yakni mantan Perdana Menteri Indonesia & potongan dr sejarah Partai Masyumi yg dibubarkan pada tahun 1960. Muhammad Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 1967. Pada mulanya forum ini memfokuskan diri pada perjuangan untuk menangkal kegiatan misionari Nasrani di Indonesia. Peran DDII yg paling penting yakni dlm memprakarsai kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah sebagai afiliasinya, dgn dipimpin oleh Imaduddin Ibrahim yg aktif melaksanakan pembinaan keagaamaan bertempat di Masjid Salman, ITB.
Memasuki tahun 1985, Orde Baru mengharuskan semua organisasi massa atau Ormas menimbulkan Pancasila sebagai asas sehingga sejumlah tokoh Islam marah & menyebut bahwa Rezim Orba telah memperlakukan politik Islam sebagai ‘Kucing Kurap’. Di saat yg sama, Jamaah Tarbiyah menerima momentum di kalangan mahasiswa yg menjadi kader Rohis & mahasiswa yg menjadi penggagas dakwah di kampus – kampus. Pada tahun 1993 seorang kader dr Jamaah Tarbiyah yakni Mustafa Kamal memenangkan penyeleksian mahasiswa untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI sebagai kader Jamaah pertama yg mendapatkan kekuasaan di tingkat Universitas. Setahun kemudian, Zulkieflimansyah yg pula seorang kader Jamaah Tarbiyah, terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa UI.
Para anggota Jamaah Tarbiyah kemudian mendirikan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yg menjadi unit – unit kegiatan mahasiswa dengan-cara resmi di banyak sekali kampus sekuler di Indonesia, contohnya UI yg dilakukan khususnya oleh para penggerak dr Forum Studi Islam. Pada saat itu, sebutan ‘usrah’ yang memiliki arti ‘keluarga’ kerap dipakai untuk menyebut kelompok – kelompok kecil pengajian di LDK mulai diasosiasikan menggunakan tata cara sel mirip Ikhwanul Muslimin untuk merekrut kader – kadernya, & pula mulai dilaksanakan banyak sekali training untuk anggota. Usrah yakni aneka macam kelompok kecil yg saling bekerjasama dengan-cara dekat, & digabungkan lewat suatu struktur hierarkis. Kebanyakan anggotanya tak saling mengenal anggota kelompok yang lain. Melalui struktur organisasi seperti ini, aktivitas dakwah kampus berkembang kian pesat & masjid – masjid kampus menjadi sentra aktivitasnya.
Pendirian Partai Keadilan
Berbagai faksi & kubu di dlm LDK kemudian sepakat untuk membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSDLK) pada tahun 1986. Sejarah partai PKS dimulai tatkala FSLDK mengadakan pertemuan terpola setiap tahunnya. Pada konferensi tahunan ke 10 di Malang tahun 1998, saat-saat tersebut dimanfaatkan untuk deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). KAMMI yg dipimpin oleh Fahri Hamzah timbul sebagai salah satu organisasi yg paling vokal dlm menyuarakan tuntutan reformasi melawan Soeharto. Tidak usang setelah mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI memikirkan pendirian suatu partai Islam. Partai tersebut kemudian dinamakan Partai Keadilan (PK). KAMMI & PK menyatakan dgn tegas bahwa tak memiliki kekerabatan formal, meskipun para tokoh elite KAMMI berkontribusi dlm pembentukan PK.
Deklarasi PK dilakukan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta pada 20 Juli 1998 dgn Presiden pertamanya yaitu Nurmahmudi Isma’il. Pada pemilu 1999, PK menerima perhatian dr banyak pihak selaku satu – satunya parpol yg mempunyai struktur kepengurusan yg transparan, terorganisir dgn rapi & mempunyai jadwal program yg terperinci. Tidak mirip aneka macam partai islam lain yg bergantung pada ketokohan satu figur, PK justru menegaskan pentingnya egalitarianisme dlm Islam & kekuatan kolektif, pula tak banyak memberi ruang untuk tampilnya seorang pemimpin kharismatik. Ciri khas PK yakni minimnya tokoh yg memiliki magnet yg memiliki peluang untuk dipilih, tetapi para kader & simpatisannya dituntut untuk patuh kepada norma – norma agama & loyal pada garis partai.
Dalam keikutsertaan selaku parpol pada Pemilu legislatif 1999, PK mendapatkan 1.436.565 bunyi atau sekitar 1,36% dr total perolehan suara nasional, & menerima jatah sebanyak 7 bangku di DPR. Walaupun menerima bunyi, tetapi PK gagal untuk memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen sehingga terpaksa bergabung melalui stembus accord dgn delapan parpol berbasis Islam yang lain pada bulan Mei 1999. Kemudian Nurmahmudi ditawarkan jabatan selaku Menteri Kehutanan dlm Kabinet Persatuan Nasional yg dibentuk Presiden Abdurrahman Wahid pada bulan Oktober 1999. Tawaran tersebut diterima & jabatan presiden PK diserahkan pada Hidayat Nur Wahid, doktor lulusan Universitas Islam Madinah semenjak 21 Mei 2000.
Kegagalan PK utuk memenuhi ambang batas dewan perwakilan rakyat di sejarah pemilu di indonesia pada tahun 1999 membuahkan konsekuensi penggantian nama sesuai dgn peraturan pemerintah. Maka pada tanggal 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menyelesaikan seluruh proses verifikasi untuk Departemen Hukum & HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau setingkat propinsi & tingkat Dewan Pimpinan Daerah atau setingkat kabupaten & kota. Sehari setelahnya, PK sudah resmi mengganti namanya menjadi PKS. Simak pula sejarah dr beberapa parpol islam lain mirip sejarah partai PPP , sejarah partai PKB & sejarah partai PAN.
Sepak Terjang PKS Pada Pemilu
Dalam sejarah partai PKS, dgn bergantinya nama PK menjadi PKS maka hal ini memungkinkan untuk kembali mengikuti & bersaing pada pemilu legislatif 2004. Kali ini PKS mendapatkan total 8.325.020 bunyi atau sekitar 7,34% dr total perolehan suara dengan-cara nasional, sebanyak 45 dr 550 kursi yg merupakan pencapaian luar biasa. Dengan demikian, PKS berhak mendudukkan wakilnya di DPR & menduduki peringkat keenam untuk partai dgn suara terbanyak sehabis Partai Demokrat. Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid kemudian terpilih selaku Ketua MPR dgn 326 bunyi mengalahkan Sutjipto dr PDIP yg mendapatkan 324 suara.
Jabatan Presiden PKS kemudian diserahkan pada Tifatul Sembiring yg pula seorang mantan penggerak kampus & pendiri PKS. Presiden PKS sehabis Tifatul yakni Luthfi Hasan Ishaaq (2009 – 2010, 2010 – 2013), Anis Matta (2013-2015) & Mohamad Sohibul Iman (2015 – 2020). Saat ini ketua Fraksi PKS di DPR ialah Jazuli Juwaini, Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal, Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al- Jufri, & wakil ketuanya Hidayat Nur Wahid. Memasuki pemilu 2009 dlm sejarah partai PKS, mereka mengembangkan pencitraannya selaku partai terbuka mengambil hikmah dr kegagalan PK yg dianggap terlalu tertutup sebagai parpol. Misalnya dgn menampilkan sosok wanita tak berkerudung, anak – anak punk pada iklan – iklan partainya, bahkan ada ihwal untuk kandidat legislatif non muslim yg dinyatakan oleh beberapa elite partai.
Berbagai usaha kampanye masif PKS ini berhasil mengembangkan sumbangan elektoral di beberapa wilayah yg sebelumnya tak menjadi basis PKS di Jatim, Jateng & Sulteng. Akan namun di segi lain, kampanye tersebut justru menjadi bumerang bagi PKS alasannya seluruh basis harakah yg menopangnya justru menyepakati informasi – info inklusif tersebut. Walaupun demikian, perolehan bunyi PKS mampu naik pada pemilu 2009 jauh lebih baik dibandingkan dengan partai lainnya yg mengalami guncangan akhir suara Partai Demokrat yg naik dengan-cara tajam. PKS menerima 57 dr 560 kursi atau sekitar 7,88% & menjadi urutan 4 dr partai suara terbanyak. Sedangkan pada pemilu 2014, PKS menerima 40 bangku dr 560, mengalami penurunan suara dgn 6.79% & 17 dingklik, menempati urutan ketujuh.
Menjelang pemilu 2019 dlm sejarah dr partai PKS, mereka harus berkoalisi dgn parpol lain untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen untuk dingklik DPR atau 25 persen dr suara sah nasional. PKS masih setia selaku parpol oposisi bersama Gerindra sehingga kerap diprediksi bahwa keduanya masih akan berkoalisi di pilpres 2019. PKS sudah resmi ditetapkan selaku akseptor pada pemilu 2019 & menerima nomor urut 8. Simak pula sejarah partai politik di Indonesia lainnya mirip sejarah partai gerindra & sejarah partai demokrat.