Indonesia, pada masa awal kemerdekaan telah menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Namun dlm perjalanannya konstitusi tersebut tak sepenuhnya digunakan, ada beberapa periode pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, negara RIS dibubarkan & seluruh kawasan Indonesia kembali menjadi NKRI. Salah satu dr konsekuensi dr hal tersebut, konstitusi RIS yg sebelumnya dipakai pula tak berlaku lagi. (baca juga: Ciri-Ciri Pranata Sosial)
Presiden Soekarno memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara, yg kemudian dikenal dgn UUDS 1950 sesuai tahun permulaan diberlakukan. UUDS 1950 digunakan dgn alasan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tak berhubungan , & Dewan Konstituante akan menyusun undang-undang dasar gres. Dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1950, maka resmi pula berlakunya demokrasi liberal di Indonesia dgn sistem pemerintahan parlementer. Artikel ini akan membahas 7 kabinet pada masa demokrasi liberal atau yang sempat dikerjakan di Indonesia dikala berlakunya UUDS 1950, selaku berikut:
1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Kabinet ini merupakan kabinet yg pertama diseleksi untuk menjalankan pemerintahan sesudah periode RIS dan dipimpin oleh Mohammad Natsir dr Partai Masyumi, maka disebut Kabinet Natsir. Didukung oleh para tokoh populer & memiliki keterampilan di bidangnya masing-masing, seperti Sri Sultan Hamengkubowono IX, Mr. Mohammad Roem Royen, Mr. Asaat, Ir. Juanda, & Dr. Sumitro Joyohadikusumo yg merupakan ahli ekonomi. Ada 5 titik konsentrasi utama yg digelar dlm masa kabinet ini, yakni:
- Meningkatkan usaha keselamatan & ketentraman. (baca juga: Manfaat Perdagangan Internasional)
- Konsolidasi ke semua kelompok yg ada untuk penyempurnaan pemerintahan.
- Menyempurnakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yg saat itu disebut angkatan perang.
- Mengembangkan & memperkuat ekonomi rakyat yg selama masa penjajahan terikat & dikuasai penjajah.
- Memperjuangkan penyelesaian duduk perkara Irian Barat. Karena sesuai perjanjian RIS semestinya Irian Barat yg merupakan kawasan jajahan Belanda menjadi daerah RI. (baca juga: Macam-Macam Kebutuhan Manusia)
Masalah Irian Barat inilah yg lalu menjadi pemicu yg menjatuhkan menjatuhkan Kabinet Natsir. Karena gagal dlm negosiasi solusi masalah Irian Barat pada tanggal 4 Desember 1950, badan legislatif kemudian melancarkan mosi tak percaya. Tekanan tiba utamanya dr tokoh Hadikusumo, Partai PNI. Kepercayaan dewan legislatif makin menyusut dgn diketahuinya penyelewengan dana paket ekonomi Sumitro Plan & banyaknya pemberontakan yg terjadi di seluruh kawasan Indonesia. PNI mengusulkan pencabutan PP nomor 39 /1950 tentang DPRS & DPRDS pimpinan Natsir & diterima oleh dewan perwakilan rakyat. Resmi tanggal 21 Maret 1951, Natsir mengembalikan mandat pemerintahan yg dipimpinnya pada Presiden Sukarno.
2. Kabinet Sukiman & Suwirjo (27 April 1951 – 3 April 1952)
Pada awalnya, Prseden Sukarno tak pribadi menunjuk Perdana Menteri gres pengganti Natsir. Beliau menunjuk Sartono yg pada dikala itu menjadi Ketua PNI menjadi formatur hingga terbentuk kabinet baru koalisi PNI & Masyumi. Setelah sebulan, Presiden Sukarnobaru sukses membentuk kabinet koalisi antara Masyumi & PNI yg dipimpin oleh Sukiman (Masyumi) & Suwirjo (PNI). Program kerja kabinet Sukirman & Suwirjo, antara lain:
- Mengusahakan jaminan keselamatan & kenyamanan pada rakyat. (baca juga: Perkembangan Awal Politik Pada Awal Kemerdekaan)
- Mengusahakan kesejahteraan rakyat, dgn salah satunya memperbaharui hukum agraria (pertanahan) agar sesuai kepentingan para petani.
- Mempercepat penyeleksian umum.
- Menetapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif & berusaha mengembalikan Irian Barat menjadi wilayah Indonesia.
Menyiapkan undang-undang wacana serikat pekerja / buruh, perjanjian kerjasama dgn serikat buruh tersebut, penetapan upah minimum pekerja, & penyelesaian pertikaian yg melibatkan buruh. (baca juga: Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial)
Program kerja kabinet ini tak banyak berlawanan dgn Kabinet Natsir & beberapa hanya meneruskan saja. Di lapangan, banyak terjadi kendala yg disebabkan adanya banyak korupsi, problem Irian Barat yg tak kunjung selesai, & tetap terjadinya pemberontakan di banyak sekali kawasan. Puncaknya, kabinet ini pecah sehabis pemberian pinjaman ekonomi Amerika serikat yg dgn perjanjian akan mengamati kepentingan Amerika di Indonesia. Tindakan Sukiman dianggap oleh PNI sebagai pelanggaran kepada politik bebas aktif. Pertentangan antara Masyumi & PNI kembali memuncak & hasilnya kekuasaan pemerintahan dikembalikan lagi pada Presden Sukarno.
Artikel yang lain:
- Perbedaan Negara Maju
- Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Faktor Pendorong Mobilitas Sosial
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953)
Kabinet pada masa demokrasi liberal, Sekali lagi Presiden Sukarno menjajal mengkoalisikan dua partai besar yg berkuasa dikala itu, yakni Partai Masyumi & PNI. Presiden menunjuk Wilopo selaku pimpinan kabinet yg gres sehingga dikenal dgn nama Kabinet Wilopo. Program kerja utama Kabinet Wilopo, antara lain:
- Mempercepat usaha peningkatan pendidikan & pengajaran. (baca juga: Bencana Alam Di Indonesia)
- Membuat undang-undang perburuhan yg sebenarnya sudah menjadi acara kerja kabinet sebelumnya.
- Menyempurnakan lembaga-lembaga negara yg ada. Ini pula merupakan lanjutan acara sebelumnya, yg salah satu caranya yakni degan mempercepat pemilu.
- Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat menjadi daerah Indonesia. (baca juga: Hambatan Perdagangan Internasional)
Kabinet ini kembali jatuh sehabis bertahan cuma sekitar 3 bulan. Penyebab utama kejatuhannya yaitu Peristiwa Tanjung Morowa, yg merupakan peristiwa keributan karena pembagian tanah yg ditunggangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). (baca juga: Batas Wilayah Laut Indonesia)
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kebinet keempat ini ditunjuk oleh Presiden Sukarno tanpa sokongan Partai Masyumi. Namun disokong oleh banyak partai gres, seperti Partai Nahdhatul Ulama & Partai Iondonesia Raya (PIR). Program kerja pokok Kabinet Ali Sastroamijoyo, yaitu:
- Meningkatkan keamanan rakyat & secepatnya melaksanakan penyeleksian lazim.
- Menyegerakan pembebasan Irian Barat yg sudah menjadi persoalan berlarut-larut.
- Pelaksanaan politik mancanegara bebas aktif yg sesuai dgn undang-undang.
- Penyelesaian persoalan pertikaian politik & pemberontakan yg terjadi di banyak sekali kawasan Indonesia. (baca juga: Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial)
Sebenarnya, dibandingkan kabinet lain, Kabinet Ali Sasatroamijoyo menghasilkan beberapa kemajuan, antara lain:
- Penetapan pelaksanaan penyeleksian biasa yg sudah direncanakan 23 September 1955.
- Pelaksanaan Konfrensi Asia Afrika di Bandung yg menghasilkan dan kesepakatan Gerakan Non Blok yg membuat Indonesia sangat dihargai di mata dunia. (baca juga: Contoh Hidup Rukun)
Namun, kabinet ini pula tak bertahan usang dgn banyaknya korupsi yg terjadi, pemberontakan DI / TII yg tak kunjung usai, & yg terakhir Partai NU mempesona menteri-menteri yg ada dlm pemerintahan. (baca juga: Pemberontakan PKI Madiun)
5. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Kabinet Burhanudin Harahap tak langsung mengambil alih Kabinet Ali Sastroamijoyo, lantaran pada waktu itu Presiden Sukarno sedang menunaikan ibadah haji. Dan pada awalnya, Drs. Mohammad Hatta selaku Perdana Menteri, namun hal tersebut akan berlawanan dgn kedudukan dia sebagai Wakil Presiden. Program / rencana kerja Kabinet Burhanudin, antara lain:
- Mengembalikan keyakinan moral rakyat kepada pemerintah, terutama kepercayaan Partai Masyumi. (baca juga: Peninggalan Sejarah Hindu Budha)
- Melaksanakan metode yang sudah dijadwalkan kabinet & pada hasilnya direncanakan sesuai rencana pada tanggal 29 September 1955.
- Memberantas korupsi. (baca juga: Perkembangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia)
- Menyelesaikan dilema inflasi ekonomi yg kian meningkat.
- Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia.
Dengan terlaksananya pertama di Indonesia, maka otomatis kabinet kerja Burhanudin rampung masa jabatannya. Beliau menjadi satu-satunya cabinet yg melaksanakan peran sampai selesai. (baca juga: Manfaat Kegiatan Ekspor & Impor)
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)
Disebut selaku Kabinet Ali II karena sebelumnya Ali Sasroamijoyo pernah menjabat selaku Perdana Menteri. Kabinet ini dibuat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1956. Program unggulan Kabinet Ali II, yakni:
- Mengajukan peniadaan hasil KMB yg pernah membentuk RIS. (baca juga: Kegiatan Ekspor Impor)
- Melanjutkan perjuangan merebut Irian Barat.
- Memulihkan keamanan negara & memperbaiki ekonomi yg makin terpuruk dgn inflasi yg makin tinggi. (baca juga: Jenis Pengendalian Sosial)
- Melaksanakan politik bebas aktif dgn melakukan pekerjaan sama dgn negara-negara Asia Afrika yg pada umumnya sama-sama baru merdeka.
Kabinet Ali II membentuk propinsi Irian Barat yg beribu kota Soasio, Maluku Utara. Selain itu, pada masa kabinet Ali II, Indonoesia mulai berperan aktif dlm ikut melaksanakan ketertiban dunia dgn dikirimkannya Pasukan Garuda ke Mesir. Namun balasannya, lantaran pemberontakan masih ada di aneka macam wilayah Indonesia, keretakan antar partai penunjang di tubuh kabinet, & Konsepsi Presiden 21 Febuari 1957, Kabinet Ali II pula berakhir. (baca juga: Macam-Macam Ras Di Indonesia)
7. Kabinet Ir. Juanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)
Kabinet pada masa demokrasi liberal ini merupakan kabinet yg di dalamnya banyak tokoh yg ahli dlm aneka macam bidang & bukan lagi kabinet yg terdiri dr partai-partai penunjang. Program pokok Kabinet Djuanda disebut Panca Karya, yaitu:
- Membentuk Dewan Nasional untuk menampung segala aspirasi rakyat. (baca juga: Peran Indonesia di Era Globalisasi)
- Menormalkan kondisi RI yg memburuk di segala bidang.
- Melancarkan pelaksanaan KMB yg masih mengikat Indonesia akan terbentuknya RIS.
- Melanjutkan usaha merebut Irian Barat dgn upaya diplomatik.
- Meningkatkan proses pembangunan yg belum stabil semenjak Indonesia merdeka. (baca juga: Pembagian Wilayah Waktu Di Indonesia)
Kabinet ini masih menerima tantangan yg sama dgn kabinet-kabinet sebelumnya, mirip pemberontakan di banyak sekali wilayah, kondisi ekonomi yg makin menurun, & krisis demokrasi liberal. Puncaknya yakni Peristiwa Cikini pada bulan November 1957 yg merupakan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno. Kabinet ini dibubarkan serentak dgn dikeluarkannya Dekrit Presiden, 5 Juli 1959 untuk kembali pada UUD 1945.
Demikian postingan perihal pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia. Semoga menjadi pelajaran & bermanfaat, khususnya pada pembaca generasi muda yg akan meneruskan pembangunan nasional.