Pada masa sebelum terjadinya penjajahan, terdapat dua kerajaan utama di bumi Nusantara yg memiliki andil besar dlm dunia jual beli internasional. Kedua kerajaan tersebut yaitu Sriwijaya & Majapahit. Perniagaan yg dijalankan pada dikala itu belum menggunakan mata duit yg baku sebagai patokan penukaran, meskipun memang penduduk sudah mengenal mata uang sederhana yg dipakai selaku alat pembayaran. Spanyol & Portugis mempelopori ekspansi kawasan kekuasaan ke banyak sekali belahan dunia tergolong Asia pada era ke 15, yg kemudian dibarengi oleh Belanda, Inggris & Perancis dimulai sejak kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Usmani pada 1453.
Pada kala ke 16 & 17 berbagai paham mulai meningkat di Eropa, salah satunya Merkantilisme, yaitu metode ekonomi yg memusatkan wewenang untuk menertibkan perekonomian pada tangan pemerintah, & mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan penjelajahan untuk mencari kawasan kekuasaan baru. Pada simpulan kurun ke 18 terjadi Revolusi Industri di Eropa yg mempunyai dampak pada pesatnya jual beli di Eropa & tumbuhnya lembaga pemberi jasa keuangan yg kelak menjadi cikal bakal forum perbankan modern. Kemunculan Bank Van Leening di Belanda, Bank of England, Riskbank, Bank of France yg kemudian berkembang menjadi bank sentral di negaranya masing – masing.
Dunia Perbankan Pada Masa Penjajahan Belanda
Pendirian VOC pada masa penjajahan Belanda di Indonesia mendorong dibentuknya De Bank Van Leening pada 1746 yg dibuat untuk memperlancar aktivitas jual beli VOC di Indonesia. Bank ini berganti nama menjadi De Bank Courant en Bank Van Leening pada 1752, & merupakan bank pertama yg beroperasi di Indonesia. Memasuki selesai periode ke 18, kekuasaan VOC mengalami kemunduran sampai bangkrutnya VOC & pengambil alihan kekuasaan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda & berakhirnya sejarah VOC belanda. Setelah masa pemerintahan Herman Willam
Daendels & Janssen, Inggris mengambil alih Hindia Timur & Indonesia diperintah oleh Sir Thomas Stanford Raffles yg mempesona mata uang Rijksdaalder & menggantinya dgn mata uang Real dr Spanyol. Pada tahun 1813 mata duit tersebut diganti dgn Ropij Jawa. Tatkala perang melawan Perancis usai, Hindia Timur kembali diserahkan pada Belanda.
Pemerintah Belanda menganggap keadaan keuangan di Hindia Belanda membutuhkan pengaturan dlm bentuk lembaga bank, & pula golongan usahawan di Batavia telah usang mendesak pendirian forum tersebut untuk menyanggupi kepentingan bisnis yg mereka jalankan. Pada 9 Desember 1826, Raja Willem I memperlihatkan wewenang pada Komisaris Jenderal Hindia Belanda berupa surat kuasa untuk membentuk lembaga bank lewat wewenang khusus yg disebut Oktroi. Pada tanggal 24 Januari 1828 Akte Pendirian De Javasche Bank (DJB) dikeluarkan melalui Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda no.25, & pengangkatan Mr. C. De Haan sebagai Presiden DJB & C. J. Smulders selaku Sekretaris DJB. Oktroi digunakan untuk ketentuan & fatwa dlm pelaksanaan DJB, & berlaku setiap 10 tahun. Ketahui pula tentang sejarah bank Islam, sejarah koperasi & sejarah berdirinya APEC.
Sejarah Berdirinya Bank Sentral
Peran Bank Sentral di Indonesia sebelum memasuki sejarah berdirinya bank sentral dikerjakan oleh De Javasche Bank. DJB pertama kali mencetak uang kertas pada 11 Maret 1828 senilai f 1000, 500, 300, 200, 100, 50 & 25. Pengeluaran uang dgn nilai yg lebih kecil mewajibkan direksi Bank untuk mengajukan permintaan pada Gubernur Jenderal yg akan diteruskan ke Belanda. Tahun kedua berdirinya, DJB membuka kantor cabang diluar Batavia yaitu di Semarang & Surabaya. Pada masa perpanjangan Oktroi keempat, lima kantor cabang di Jawa & di luar Jawa mulai diresmikan yakni di Padang, Makasar, Cirebon, Solo & Pasuruan. Menjelang berakhirnya Oktroi kelima, diresmikan kantor cabang di Yogyakarta.
Ketika usia DJB memasuki 52 tahun atau pada periode Oktroi keenam, dasar pendiriannya diperbaharui dgn Akte Pendirian tahun 1881. Dalam akte tersebut, status DJB menjelma Naamlooze Vennotschaap (N.V) & dianggap sebagai perusahaan gres. Pada masa ini tak ada penambahan kantor cabang baru, tetapi kantor cabang Pasuruan ditutup alasannya selalu merugi. Oktroi DJB terakhir adalah Oktroi kedelapan sebelum berlakunya DJB Wet pada 1922, & banyak dikeluarkan kebijakan yg bertujuan untuk memperbaiki kemudian lintas pembayaran di Hindia Belanda.
Ketika Oktroi kedelapan rampung, pada 31 Maret 1922 dibikin undang – undang untuk De Javasche Bankwet yg berlaku hingga 15 tahun dgn otomatis perpanjangan selama 1 tahun dgn syarat tak ada penghapusan yg dikerjakan Gubernur Jenderal atau pihak direksi bank. Pada masa ini pula terjadi pergeseran struktur – struktur jabatan dlm DJB. Perkembangan DJB pada periode ini makin pesat dgn penambahan 16 kantor cabang dlm sejarah berdirinya bank sentral di Indonesia
Peralihan DJB menjadi Bank Indonesia
Sejarah berdirinya bank sentral di Indonesia memasuki fase gres sehabis sempat melewati masa penjajahan Jepang & kembali direbut oleh Belanda. Adanya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada 1949 menjadi tonggak pendirian bank sentral Indonesia. KMB menciptakan banyak keputusan penting, salah satunya yakni penunjukan De Javasche Bank selaku bank sentral. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada Desember 1949 sebagai kepingan dr Republik Indonesia Serikat atau RIS yg tak berlangsung usang sebab Indonesia kembali pada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peralihan ini tak mengubah kedudukan DJB yg tetap selaku bank sirkulasi. Simak pula mengenai perundingan Roem Roijen, kontrakLinggarjati & sejarah pertemuan meja bulat.
Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki peran aktif dlm membuatkan sistem perbankan nasional terutama dlm penyediaan dana untuk kegiatan perbankan. Pada dikala itu banyak jenis mata duit yg beredar sehingga pemerintah harus melaksanakan penyeragaman mata duit. Untuk waktu singkat, pemerintah membayar kertas RIS yg menggantikan mata duit Oeang Republik Indonesia & beragam jenis mata uang lainnya. Acuan aturan peredaran duit di Indonesia yg bernama Indischa Muntwet 1912 diganti dgn Undang – Undang Mata Uang 1951. DJB kemudian dinasionalisasi dgn Undang – Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, sehingga menjadi suatu bank sentral bernama Bank Indonesia.
Tugas Bank Indonesia dlm sejarah berdirinya bank sentral & sejarah bank Indonesia ialah pada tiga bidang utama yakni moneter, perbankan & tata cara pembayaran, pula berhubungan dgn pemerintah & melanjutkan fungsi bank DJb selaku bank komersial. Undang – Undang Bank Sentral pada tahun 1968 diterbitkan untuk mengontrol kedudukan & peran Bank Indonesia sebagai bank sentral & terpisah dr bank lain yg mempunyai fungsi komersial. Selain itu Bank Sentral pula bertugas menolong kelancaran peran pemerintah sebagai agen pembangunan, mendorong kelangsungan buatan, kelangsungan pembangunan & memperluas peluang kerja untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.
Terbitnya Undang – Undang no.23 tahun 1999 memberikan status sebagai lembaga negara yg independen & bebas dr campur tangan pemerintah bagi Bank Indonesia sehingga mempunyai otonomi penuh dlm melaksanakan peran serta wewenang tersendiri tanpa dicampuri pihak luar, pula wajib mengabaikan mengabaikan intervensi dr pihak manapun juga. Dengan demikian, Bank Indonesia mempunyai status & kedudukan khusus yg tak sama dgn lembaga negara manapun dlm sejarah berdirinya bank sentral, agar lebih leluasa untuk menjalankan fungsinya dlm otoritas moneter dengan-cara independen, efektif & efisien.