Sejarah Hari Kesaktian Pancasila yg diperingati setiap tanggal 1 Oktober tak terlepas dr suatu peristiwa berdarah. Insiden tersebut ialah pembantaian terhada p enam Jenderal & seorang Kapten serta beberapa korban lain. Peristiwa berdarah tersebut dikenal sebagai upaya perebutan kekuasaan Partai Komunis Indonesia untuk mengganti ideologi Pancasila dgn ideologi komunis.
Latar belakan Gerakan 30 September 1965
Gerakan 30 September atau yg lebih diketahui dgn insiden G30S/PKI merupakan kejadian berdarah yg menyebabkan enam perwira tinggi berpangkat jenderal, seorang kapten, & beberapa orang lainnya terbunuh. Hal ini dianggap selaku upaya pemberontakan yg dikerjakan oleh beberapa pengawal istana yg diketahui sebagai Pasukan Cakrabirawa. Pasukan tersebut dianggap mendukung PKI (Partai Komunis Indonesia) yg ketika dikomandoi oleh Letkol Untung. Baca pula sejarah PKI, sejarah partai politik, sejarah pemilu di Indonesia, & sejarah pemilu pertama di dunia.
Korban dr kejadian G30S/PKI tersebut diantaranya yakni:
- Letjen Tentara Nasional Indonesia Ahmad Yani (Menteri/ Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi/ Panglima Angkatan Darat)
- Mayjen TNI Raden Suprapto (Panglima AD Bidang Administrasi/ Deputi II Menteri)
- Mayjen Tentara Nasional Indonesia Mas Tirtodarmo Haryono (Panglima AD Bidang Perencanaan & Pembinaan/ Deputi III Menteri)
- Mayjen Tentara Nasional Indonesia Siswondo Parman (Panglima AD Bidang Intelijen/ Asisten I Menteri)
- Brigjen Tentara Nasional Indonesia Donald Isaac Panjaitan (Panglima AD Bidang Logistik/ Asisten IV Menteri)
- Brigjen Tentara Nasional Indonesia Sutoyo Siswomiharjo (Oditur Jenderal Angkatan Darat/ Inspektur Kehakiman)
Korban sejarah G30S/PKI tersebut ditemukan pada 3 Oktober 1965 di sebuah lubang yg berada di suatu kawasan di Pondok Gede. Lubang tersebut kemudian diketahui dgn nama lubang buaya. Baca pula sejarah lubang buaya, sejarah Monumen Trisula, & monumen di Indonesia.
Sasaran utama Jenderal Tentara Nasional Indonesia Abdul Harris Nasution selamat dr peristiwa tersebut. Namun, Letnan Satu CZI Pierre Andreas Tendean & Ade Irma Suryani Nasution terbunuh alasannya adalah salah target. Selain beberapa anggota perwira, terdapat pula korban yang lain yg ikut menjadi korban diantaranya ialah:
- Letnan Kolonel Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/ Pamungkas, Yogyakarta)
- Kol. Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/ Pamungkas, Yogyakarta)
- Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal Kediaman Resmi Wakil Perdana Menteri II dr. J. Leimena)
Pasca Insiden 30 September 1965
Setelah insiden tersebut, PKI sudah melaksanakan pergerakan dgn menguasai dua fasilitas komunikasi penting, yakni Studio RRI (Radio Republik Indonesia) di Jalan Merdeka Barat & Kantor Telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Melalui media RRI, PKI memberitakan isu pada masyarakat terkait adanya suatu Gerakan 30 September yg dialamatkan pada anggota “Dewan Jenderal” yg akan melakukan perebutan kekuasaan pemerintahan. Selain itu, mereka pula memberitahukan sudah dibentuknya sebuah “Dewan Revolusi” yg dikenali pribadi oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo.
Sementara itu, di wilayah Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta PKI pula sudah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap dua perwira tinggi Angkatan Darat. Hal ini sebab kedua perwira tersebut menolak adanya pembentukan Dewan Revolusi. Kedua perwira tersebut adalah:
- Kolonel Katamso (Komandan Korem 072/Yogyakarta)
- Letkol Sugiyono (Kepala Staf Korem 072/Yogyakarta)
Kedua perwira tersebut diculik oleh PKI pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965. Pada 1 Oktober 1945, Presiden Soekarno & Sekretaris Jenderal PKI Aidit menilai pembentukan Dewan Revolusioner selaku sebuah upaya pemberontakan oleh PKI. Hal ini menimbulkan pemerintah menetapkan untuk mendapatkan proteksi dgn pindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim yg berlokasi di Jakarta. Hingga akibatnya pada 6 Oktober Presiden Soekarno menyatakan seruan pada seluruh rakyat untuk bersatu demi “persatuan nasional”. Persatuan yg dimaksud yakni sebuah persatuan yg terjadi diantara angkatan bersenjata serta para korban & penghentian kekerasan.
Biro Politik & Komite Sentral PKI berikutnya menyarankan seluruh anggota organisasi massa supaya secepatnya memberi pinjaman pada “pemimpin revolusi Indonesia” dgn tak melakukan perlawana terhadap angkatan militer. Pernyataan tersebut pun dicetak dlm surat kabar CPA berjulukan Tribune. Para Pemipin Uni Soviet, yakni Brezhnev, Mikoyan, & Kosygin, mengantarkan sebuah pesan dengan-cara khusus yg ditujukan pada Presiden Soekarno pada 12 Oktober 1965. Pesan tersebut berisi:
“Kita & rekan-rekan kita bergembira untuk mendengar bahwa kesehatan Anda sudah membaik. Kita mendengar dgn sarat minat perihal pidato Anda di radio pada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap damai & menghindari kekacauan. Imbauan ini akan dimengerti dengan-cara mendalam.”
Baca pula sejarah runtuhnya Uni Soviet, sejarah Rusia, negara yg terlibat Perang Dunia 2, & kronologi Perang Dunia 2. Hingga akhirnya pada 16 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengangkat Mayjen Soeharto menjadi Menteri sekaligus Panglima Angkatan Darat di Istana Negara. Hal ini ditentukan berdasarkan rekomendasi-usulan dr beberapa penasihatnya. Kutipan amanat Presiden Soekarno yg diberikan pada Soeharto pada ketika peresmian berjalan yakni:
“… Saya perintahkan pada Jenderal Mayor Soeharto, kini Angkatan Darat pimpinannya saya berikan kepadamu, buatlah Angkatan Darat ini satu Angkatan dibandingkan dengan Republik Indonesia, Angkatan Bersenjata daripada Republik Indonesia yg sama sekalai menjalankan Panca Azimat Revolusi, yg sama sekali berdiri di atas Trisakti, yg sama sekali berdiri di atas Nasakom, yg sama sekali berdiri di atas prinsip Berdikari, yg sama sekali berdiri di atas prinsip Manipol-USDEK. Manipol-USDEK sudah ditemukan oleh forum kita yg tertinggi selaku haluan Negara Republik Indonesia…”
“… Dan oleh sebab Manipol-USDEK ini yakni haluan daripada Negara Republik Indonesia, maka ia harus dijunjung tinggi, dijalankan, dipupuk oleh semua kita. Oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, Agkatan Udara, Angkatan Kepolisian Negara. Hanya jikalau kita berdiri betul-betul di atas Panca Azimat ini, kita seluruhnya, maka barulah revolusi kita bisa jaya. Soeharto, selaku Panglima Angkatan Darat, & selaku Menteri dlm kabinetku, saya perintahkan engkau, kerjakan apa yg kuperintahkan kepadamu dgn sebaik mungkin. Saya doakan Tuhan selalu beserta kita & beserta engkau!…”
Pembantaian Anggota-anggota PKI
Setelah kejadian 30 September 1965 yg menilai bahwa pembantaian pada para perwira tinggi AD yakni perbuatan PKI. Seluruh anggota baik penunjang maupun gerakan lain yg berada di bawah naungan PKI dimasukkan ke sel tahanan. Selanjutnya mereka disiksa, diintrogasi, & setelahnya dibunuh. Terjadi banyak pembunuhan di daerah Jawa Tengah pada bulan Oktober, Jawa Timur pada bulan November, & Bali pada bulan Desember. Banyaknya jumlah orang yg dibantai tdak diketahui dgn niscaya, tetapi perkiraan yg konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara yang lain 2.000.000 orang. Sementara itu, setidak-tidaknya satu juta orang menjadi korban dlm tragedi enam bulan yg mengikuti kudeta itu.
Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)
Sekitar lima bulan sehabis peristiwa G30S/PKI, maka pada 11 Maret 1966 Presiden Soekarno memberi mandat pada Soeharto yakni lewat sebuah Surat Perintah Sebelas Maret. Surat perintah dr Presiden Soekarno mempunyai kekuasaan yg tak terbatas bagi Soeharto. Saat itu, Soeharto masih menjabat selaku Panglima Komando Operasi Kemanan & Ketertiban (Pangkopkamtib). Soeharto diminta memilih “langkah-langkah” yg sesuai demi memulihkan kondisi supaya kembali tenang.
Kekuatan yg kemudian diberikan pada Soeharto lantas dipakai untuk membuat sebuah keputusan. PKI pun dihentikan berada maupun berkembang di daerah Indonesia. Pimpinan PKI terus memperlihatkan himbauan pada para pendukungnya untuk mengikuti setiap kewenangan yg diberlakukan oleh Soekarno-Soeharto. Selaku pemimpin PKI, D.N. Aidit, kemudian tertangkap & dibunuh oleh TNI dlm upaya pelariannya pada 24 November 1966. Sementara itu, mengenang jasa-jasa Presiden Soekarno maka dia tetap dipertahankan tetapi cuma sebagai presiden titular diktatur militer hingga Maret 1967.
Pencetusan Hari Kesaktian Pancasila
Insiden pembantaian pada 30 September melatarbelakangi penetapan Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober ditetapkan selaku Hari Kesaktian Pancasila, hari dimanan Pancasila mempunyai kesaktian yg tak mampu digantikan oleh paham apapun. Hari Kesaktian Pancasila ini dilahirkan oleh Jenderal Soeharto dlm rangka melakukan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Pancasila sendiri dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 dgn Presiden Soekarno selaku penggalinya.
Soekarno selaku penggali Pancasila sendiri tak pernah menjadikannya selaku pusaka yg sakti. Pancasila lahir dengan-cara masuk akal & sesuai dgn keadaan objektif ketika itu. Namun, dlm perkembangannya pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila diterima oleh bangsa Indonesia sebagai dasar berbangsa & bernegara. Di pihak lainnya, rongrongan-rongrongan & pemberontakan kaum reaksioner DI/TII, PRRI/Permesta & tindakan mereka yg membentuk Dewan Gajah, Dewan Banteng, & sebagainya kemudian bisa dihancurkan dgn pinjaman rakyat.
Pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru), suatu film biasanya diputar & dipertotonkan melalui media televisi nasional. Hal ini bertujuan untuk mengenang kejadian G30S/PKI. Bahkan sampai dikala ini, masih selalu dilaksanakan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti yg berlokasi di lokasi Lubang Buaya. Setelah upacara, kemudian berlanjut dgn tabur bunga di makam para jagoan revolusi di TMP Kalibata. Baca pula sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945, sejarah Bhinneka Tunggal Ika, sejarah lahirnya Pancasila, & pertumbuhan nasionalisme Indonesia.
Inilah klarifikasi mengenai sejarah Hari Kesaktian Pancasila Tanggal 1 Oktober. Penetapan hari ini menjadi bukti sejarah bahwa bangsa ini mampu bertumbuh menjadi bangsa yg besar & mampu menggerakkan seluruh bangsa untuk bersati & memaknai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Semoga Anda dapat mengambil pelajaran dr Hari Kesaktian Pancasila. Semoga bermanfaat.